• Pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan anak 

  Yorisca, Yenny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan ...
• Tanggung jawab produsen Albothyl terhadap obat Albothyl yang menyebabkan kerugian bagi konsumen obat Albothyl berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Putri, Dhaifina Madina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal ...
• Keabsahan perjanjian jual beli airsoft gun di Indonesia 

  Iqbal, Rizky Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Skena jual-beli senjata replika(Airsoft Gun) di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini masih belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli barang tersebut. Dalam ...
• Pengaturan Rechtelijk Pardon atau pemaafan hakim dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana serta pengaturan checklist penuntutan dalam rancangan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) 

  Tanjung, Brian Abdurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Mengingat bahwa ketika Hukum dibentuk oleh Manusia, dan dijalankan pula oleh Manusia, tidak ada satu produk Hukum yang sempurna yang dapat di buat oleh Manusia, Produk Hukum yang dibuat oleh Manusia pasti terdapat di ...
• Analisis Conservatoir Beslag atas saham dikaitkan dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum 

  Nurmanto (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Conservatoir beslag merupakan suatu upaya penjamin hak yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Conservatoir beslag merupakan suatu upaya untuk menjamin agar kemenangan dari pihak Penggugat atas suatu perkara ...
• Syarat-syarat kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan syarat-syarat kelalaian dalam peraturan berkaitan dengan kecelakaan saat bekerja serta akibat hukumnya 

  Pardamean, Clinton (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan karena faktor kelalalian dari tenaga kerja. Kelalaian dalam kecelakaan saat bekerja tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja maupun dalam ...
• Analisis yuridis perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Koeswondo, Raymond (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Di dalam perbuatan hukum sewa menyewa umumnya diketahui terdapat pihak penyewa dan yang menyewakan, tapi dapat juga ditemukan kedudukan konsumen dan pelaku usaha jika kita melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan ...
• Asas Nemo Iudex in Causa Sua dalam prosedur hak ingkar terhadap arbiter 

  Cenggana, Evan Dewangga (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan memutus hak ingkar dalam UU Arbitrase yang diuji dengan asas Nemo iudex in causa sua. Hak Ingkar merupakan upaya yang dimiiliki para pihak untuk memperoleh ...
• Bentuk perjanjian arbitrase : perbandingan antara UU No.30 Tahun 1999 dengan beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional 

  Susilo, Michelle Gracia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia internasional. Sayangnya, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase, yang merupakan salah satu ...
• Implikasi hukum terhadap kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 

  Natasasmita, Idham Barkah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Bandung mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dalam Hal ini Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 belum memenuhi ketentuan luas Ruang Terbuka Hijau yang ...
• Kewenangan notaris membuat perjanjian Nominee untuk proses pengampunan pajak 

  Fadhilah, Seira Ghassani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan notaris membuat perjanjian nominee untuk proses pengampunan pajak. Karena pada tahun 2017 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui program pengampunan ...
• Tinjauan hak imunitas advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien dikaitkan dengan Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi 

  Yanti, Christie Eva (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis terkait Hak Imunitas Advokat mencakup pengertian, keberlakuan, dan kekurangannya serta kaitannya dalam penggunaannya oleh Advokat. Selain itu, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ...
• Tinjauan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam 

  Anandawita, Namira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ...
• Analisis hukum perlindungan konsumen agar konsumen terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Pratama, Mahesa Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis mengenai cara yang tepat bagi konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya, agar terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen ...
• Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dari pencemaran akibat limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum 

  Halim, Livia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum, yang dikaji dengan berbagai peraturan perundang-undangan (terutama ...
• Perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui rapat umum pemegang saham untuk melakukan Go Private 

  Bintang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas menolak menjual sahamnya menggunakan Pasal 62 Undang-Undang ...
• Pengangkatan anak oleh masyarakat penganut kepercayaan yang mengangkat anak dari golongan agama tertentu dan memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya 

  Effendi, Colin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan ...
• Hak ayah atas anak luar kawin yang ditelantarkan oleh ibunya dikaitkan dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

  Santoso, Debora Imanuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Keluarga di Indonesia tidak semua anak berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Ada beberapa anak terlahir dari hubungan di luar perkawinan. Lahirnya anak di luar perkawinan tersebut di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun ...
• Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Prianti, Septiani Desy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang lahir dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntanbilitas entitas yang ...
• Peralihan hak atas tanah melalui lelang yang objeknya sedang dalam gugatan oleh pihak ketiga 

  Rachman, Irfan Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan hak atas tanah antara pemegang Hak Tanggungan dengan pemberi Hak Tanggungan. Dengan adanya Hak Tanggungan utang pemberi Hak Tanggungan dijamin pembayarannya terhadap pemegang Hak ...
• Tinjauan terhadap ketentuan mengenai transaksi jual beli ASI melalui kegiatan donor ASI menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

  Karolina, Ani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak, salah satu bentuk tindakannya adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi yang memiliki manfaat dalam mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak. Bayi ...
• Pembatasan ekspor dan kewajiban membangun Smelter dikaitkan dengan ekspropriasi dalam konteks hukum investasi internasional 

  Maulana, Farid (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Negara atas dasar kedaulatannya, memiliki kuasa untuk mengatur subyek hukum serta sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Namun dalam kaitannya dengan hukum investasi internasional, apabila pengaturan tersebut berdampak ...
• Tinjauan yuridis terhadap perusahaan live streaming yang tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dalam perjanjian Official Host dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh 

  Susanto, Felicia Tammy Devina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Penelitian ini menganalisis klausul perjanjian kerjasama antara perusahaan live streaming dengan official host yang bertentangan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan berdasarkan UU PPh dan dikaji dengan ...
• Perlindungan konsumen pemilik hewan terhadap penanganan medis oleh dokter hewan praktik mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Wulandari, Niken Ayu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  Di Indonesia banyak orang yang masih menganggap remeh kesehatan hewan, mereka menganggap bahwa hewan tidak memiliki hak yang sama dengan manusia. Hak hewan masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Di sisi lain ada ...
• Pengaruh pemberian sanksi perdata dalam putusan perkara perdata Nomor 651 K/PDT/2015 terhadap pemberian sanksi pidana dalam putusan perkara pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 

  Yulianto, Bayu Eko (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

  PT Kalista Alam melakukan tindakan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, dimana tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum serta tindak pidana. Sehingga diperlukan untuk menjalani proses peradilan perdata dan ...

View more