UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2018
→
Browsing 2018 by Title

Browsing 2018 by Title

Now showing items 1-20 of 262

Alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah daerah

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ...
Analisa hukum atas hak krimea untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah entitas sub-negara

Yesicha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri baik sebagai individu atau kelompok. Dengan pandangan bahwa mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Artikel ...
Analisis Bab I hingga Bab V buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam konteks perkembangan hukum ekonomi yang melibatkan peran pemerintah dalam bidang perdagangan

Pamungkas, Andreas Meiga (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan dalam bidang perdagangan perlu diikuti dengan perkembangan hukum atau peraturan yang mengatur bidang tersebut, dalam hal ini peran Pemerintah menjadi faktor penting. Intervensi dari Pemerintah terhadap peraturan ...
Analisis Conservatoir Beslag atas saham dikaitkan dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum

Nurmanto (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Conservatoir beslag merupakan suatu upaya penjamin hak yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Conservatoir beslag merupakan suatu upaya untuk menjamin agar kemenangan dari pihak Penggugat atas suatu perkara ...
Analisis hukum parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia

Utama, Yuliana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Pada umumnya istilah parodi dikenal dalam hak cipta namun, seiring perkembangan zaman tidak hanya hak cipta yang menjadi target parodi melainkan juga merek. Saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan parodi merek ...
Analisis hukum perkembangan definisi pengungsi di luar Refugee Convention 1951 dan Protokol 1967 serta akibat hukumnya bagi negara transit dan negara tujuan

Anggita, Anastasia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Refugee Convention 1951 dan Protokol 1967 merupakan salah satu dasar hukum utama mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang rentan dan mengungsi keluar dari Negara Asalnya. Walaupun begitu, Refugee Convention ...
Analisis hukum perlindungan konsumen agar konsumen terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Pratama, Mahesa Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai cara yang tepat bagi konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya, agar terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen ...
Analisis hukum tentang hubungan antara kebebasan pers dan tindak pidana penodaan agama

Yusuf, Daniel Hizkia Boy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berrbagai macam suku bangsa dan termasuk juga memiliki berbagai agama. Sehingga dapat terjadi berbagai permasalahan terhadap agama di Indonesia yang haruslah diliput oleh suatu ...
Analisis kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta pada perlindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan

Arsyad, Siti Naomi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Ekspresi Budaya Tradisional adalah salah satu aset kekayaan bangsa. Di dalamnya bukan hanya terdapat kesenian namun juga cara dan nilai hidup serta identitas masyarakat adat di mana EBT tersebut lahir dan tumbuh. Di ...
Analisis mengenai pengenaan bea masuk karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali

Zainsyah, Rachma Veda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Pada dasarnya, UU kepabeanan memperlakukan semua barang yang dimasukkan ke daerah pabean sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007, terdapat fasilitas ...
Analisis pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber dikaitkan dengan Self Assessment System, serta ekstensifikasi dan intensifikasi berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum

Yunita, Rugun Astrid (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana, perhitungan, pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pajak penghasilan dari youtuber. Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung ...
Analisis perlindungan hukum atas penolakan pasien di IGD oleh Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kumala, Dewi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan, apalagi pasien tersebut sedang dalam keadaan gawat darurat. Rumah sakit ...
Analisis perlindungan konsumen atas kewajiban menyampaikan data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Indrawan, Kevin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Registrasi Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap informasi ...
Analisis shifting cultivation system di Kalimantan dalam pengelolaan hutan lestari

Sitepu, Putri Theresia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Sistem ladang berpindah merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan dan sistem tersebut memiliki perlindungan hukum dalam perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, saat ini sistem ladang ...
Analisis tanggung jawab dokter atas layanan kesehatan jarak jauh secara real-time (real-time telemedicine) khususnya telekonsultasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Wijaya, Lusiana Iskandar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Telekonsultasi merupakan dampak perkembangan teknologi dan informasi pada bidang kesehatan yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu dokter, pasien, dan pihak penyedia telekonsultasi. Namun, pelaksanaannya di Indonesia belum ...
Analisis tanggung jawab hukum tentang penerapan prinsip Contemporaneous dalam perjanjian baku jasa pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Rachmayanti, Nabilla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan pola kehidupan urban telah membawa perkembangan dunia perdagangan ke ranah daring. Sebagai konsekuensinya, industri jasa pengiriman kini memegang peranan yang vital untuk menunjang transaksi-transaksi yang ...
Analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi yang dikonsumsi oleh konsumen di hotel dan kafe berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Marisa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan perekonomian yang terjadi menyebabkan kegiatan jual beli suatu produk semakin kompleks. Produk yang dijual semakin beragam macam, bentuk dan olahannya serta peredarannya semakin luas. Setelah revolusi industri, ...
Analisis terhadap prinsip kerahasiaan bank dan self assessment system dikaitkan dengan Undang-Undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

Maitsa, Fairus Sarah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment System. Adanya Self Assessment System membuat Wajib ...
Analisis yuridik perlindungan klien atas jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Sinurat, Chrisandya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan klien terhadap jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klien perlu dilindungi karena sebagai pihak yang menerima ...
Analisis yuridik terhadap Third Party Funding dan access to justice dalam arbitrase internasional

Prasetyo, Aloysius Aryo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Third Party Funding (TPF) dalam arbitrase internasional merupakan salah satu permasalahan dalam arbitrase yang baru muncul pada beberapa tahun belakangan. TPF pada dasarnya merupakan sistem pendanaan yang diberikan oleh ...

Now showing items 1-20 of 262

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing 2018 by Title

Browsing 2018 by Title

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account