• Upaya hukum perdata yang dilakukan oleh Susan kepada Personal Trainer atas kematian mantan suaminya 

  Ramadhani, Ditha Ervian (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkadang ketentuan dan peraturan yang mengatur berbeda dengan pelaksanaan pada lapangan. Salah satunya dalam pelaksanaan putusan pengadilan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab ...
• Kajian mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anggota TNI dalam tindak pidana korupsi 

  Regina, Alya Desira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam upaya mencapai negara yang bersih dari korupsi, pemerintah telah menerapkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
• Analisis Yuridis Dalil Force Majeure oleh pelaku usaha jasa telekomunikasi PT. X berdasarkan prinsip Duty of Care, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

  Hutapea, Christine Kurniadewi Pratiwi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Force majeure adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat suatu keadaan memaksa, terminologi ini dikenal dalam bidang hukum perjanjian khususnya dalam Pasal 1245 KUHPerdata. PT. X, sebagai BUMN ...
• Penetapan parameter dalam hal eksekusi pencapaian integrasi pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi berdasarkan agenda pekerjaan layak ILO di Indonesia 

  Ang, Angelica (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Indonesia, sebagai anggota International Labour Organization (ILO) sejak tahun 1950, telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan layak dalam sistem ketenagakerjaannya. Salah satu aspek penting dari Agenda ...
• Sengketa penghapusan merek antara ExxonMobil vs TRICO : studi kasus dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor 225/KBM/HKI/2019 juncto. Putusan Nomor 120/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst juncto. Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt.Sus-HKI/2023 

  Putri, Adhisa Anjani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Suatu merek terdaftar yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan dapat diajukan penghapusannya ke Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya beberapa waktu lalu ...
• Kemungkinan penerapan Asas Lex Loci Damni di Indonesia dalam penyelesaian kasus hukum kompetisi transnasional dengan melihat perkembangannya di Uni Eropa 

  Karli, Sharon (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Hukum persaingan usaha, competition law, atau lazim pula disebut dengan istilah antitrust law dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan atau norma hukum yang berguna untuk mengatasi hambatan dalam persaingan usaha. Penegakan ...
• Usulan penurunan persentase cacat botol HDPE 1 liter berwarna putih pada PT X dengan metode Six Sigma DMAIC 

  Harjono, Helen Tanith (Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Rekayasa - UNPAR, 2025)

  PT X adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kemasan dan komponen plastik untuk berbagai industri. Kualitas produk sangat penting bagi PT X untuk menjaga kepercayaan pelanggan, memperoleh kontrak baru, dan mempertahankan ...
• Peningkatan mutu gantungan bebek pada Swan Plastic dengan menggunakan metode Six Sigma DMAIC 

  Setiawan, Yohanes (Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Rekayasa - UNPAR, 2025)

  Dalam industri manufaktur, pengendalian mutu sangat penting untuk menjaga daya saing dan efisiensi. Swan Plastic merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis gantungan kaos kaki plastik. Dalam proses produksinya, ...
• Analisis hukum terhadap kebijakan Program Lumbung Pangan Indonesia pada era 2020 – 2024 ditinjau dari konsep ketahanan pangan dan keadilan lingkungan 

  Andiva, Salmaa Laksendah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Program lumbung pangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan adanya pemanfaatan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk ...
• Analisis Putusan Nomor 203/Pdt.G/2017/PN/Bib Jo Putusan Nomor 604/PDT/2018/PTT BDG Jo Putusan Nomor 2746 K/Pdt/2019 Jo Nomor 24 PK/Pdt/2022 dikaitkan dengan keberadaan sistem publikasi negatif yang condong positif 

  Setiawan, Reynaldo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Banyak sengketa pertanahan di pengadilan yang timbul dari jual-beli tanah, salah satunya adalah kasus jual beli tanah antara Akub dan Theddy yang dilakukan pada tahun 1971 yang dimana pada saat itu Akub menjual tanah seluas ...
• Legalitas penempatan Senjata Anti Satelit di Antariksa 

  Ramadhani, Muhammad Naufal (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Meski terdapat prinsip Peaceful Uses of Outer Space, tetapi tidak terdapat perjanjian internasional mengenai antariksa yang mendefinisikan secara jelas definisi tentang Peaceful Uses of Outer Space. Dengan meningkatnya ...
• Problematika hukum atas merek terdaftar yang mengandung unsur amoral ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis 

  Chaseddi, Jonathan Gabriel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Segala hal yang berkaitan dengan Merek di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis. Agar suatu merek terdaftar, maka merek yang dimohonkan tidak boleh bertentangan dengan ...
• Problematika implementasi perdistribusian royalti kepada pencipta lagu dalam perpektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

  Tarigan, Yan Pinta Juanda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pada dasarnya produk hukum seperti peraturan perundang-undangan diciptakan untuk mengatasi masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sama halnya seperti Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ...
• Hak dan kewajiban Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) dalam menjalankan hak lintas alur laut kepulauan 

  Abigail, Michelle (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi di bidang perkapalan. Hal ini memampukan adanya sistem otomatisasi kapal sehingga kapal dapat dikendalikan dari jarak jauh dan bahkan dikendalikan oleh kapal ...
• Analisis tanggung jawab PPAT terhadap pelindungan data pribadi para pihak dalam akta yang dibuat oleh PPAT berbentuk akta elektronik ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi 

  Sebayang, Dayyanah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kerahasiaan dan melindungi data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta yang berbentuk akta elektronik, dengan mengacu ...
• Legitimasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pemilihan Wakil Presiden yang berhenti dalam masa jabatan ditinjau dari HTN Darurat 

  Rijanto, Dieva Raizky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Penelitian ini berjudul "Legitimasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pemilihan Wakil Presiden yang Berhenti dalam Masa Jabatan Ditinjau dari Hukum Tata Negara Darurat". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ...
• Efektivitas pengaturan perlindungan kesehatan mental bagi perawat rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan indikator sistem hukum Negara-Negara Skandinavia 

  Pratama, Muhammad Mierzą (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kerja telah meningkat, terutama bagi tenaga kesehatan seperti perawat yang sering kali mengalami tekanan dan stres akibat beban kerja yang tinggi. ...
• Rehabilitasi anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan hukum di Jawa Barat 

  Fissilmi K, Najla (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Perdagangan manusia adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan pelaku sepihak. Perdagangan manusia merupakan kejahatan ...
• Legalitas konservasi harimau benggala di Indonesia 

  Muttaqin, Muhammad Akmal (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Konservasi harimau benggala di Indonesia yang menghadapi masalah, seperti pengelolaan konservasi yang kurang efektif dan domsetikasi harimau benggala. Kasus pemeliharaan harimau benggala oleh seorang YouTuber dan kematian ...
• Pertanggungjawaban hukum Perusahaan Auto Finance X terhadap debitur pembiayaan kendaraan bermotor apabila terjadi keterlambatan penyerahan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 

  Kustiawan, Naufal Raihan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen penting dalam industri jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung kepemilikan kendaraan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sering terjadi masalah ...
• Analisis yuridis terhadap keberadaan prinsip dat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah dalam hukum waris adat Minangkabau 

  Rhamadhany, Putri Anisya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penulisan hukum ini berbentuk skripsi membahas Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah yang merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap ...
• Kajian terhadap tindakan pers dalam pemberitaan laporan dugaan tindak pidana 

  Tarigan, Valerie Keisha Albertine (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapat peraturan-peraturan yang fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan subjek hukum. Pers sebagai lembaga sosial juga sebagai subjek hukum memiliki peraturan yang mengatur ...
• Keabsahan pemberhentian Hakim Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 

  Gavriel, Jethro (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Keabsahan pemberhentian Hakim Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ...
• Studi kasus tentang keabsahan izin mendirikan bangunan setelah bangunan berdiri berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No 37/G/ 2019/PTUN-BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 323/B/2019/PT.TUN.JKT, Putusan Mahkamah Agung No 296/K/TUN/2020 

  Natanael, Thomas Jofeb (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang ditemukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 323/B/PT.TUN.JKT/2019 dan Putusan Mahkamah Agung ...
• Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa bagi tanah yang berada di kawasan hutan 

  Sunyoto, Stefani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah merupakan manifestasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk ...

View more