• Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Rafael atas piutang pinjaman online milik mendiang Bapak Michael 

  Alifa, Raisya Putri Nur (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari, membuat masyarakat memilih untuk mengajukan pinjaman uang kepada Bank maupun Lembaga Non Bank. Dalam perkembangannya, Fintech Peer to Peer Lending atau yang biasa disebut ...
• Perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di Kota Bogor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Widodo, Rheinanda Aviarta (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Mobil merupakan moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mendapatkan mobil terdapat dua cara yang dapat dilalui oleh calon pembeli yaitu dengan membeli mobil secara baru ataupun ...
• Studi perbandingan hukum Airsoft Gun Indonesia, Belanda, dan Inggris 

  Dwiputra, Earvin Ezekiel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Olahraga airsoft gun sudah menjadi olahraga yang digemari banyak orang di Indonesia. Perkembangan hobi ini sangat pesat dan peminatnya terus menerus bertambah. Untuk mengurangi penyalahgunaan airsoft gun maka polisi ...
• Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 

  Salsabila, Jauza Marwa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pada tahun 2019, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor ...
• Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada penyalahguna narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 

  Samosir, Tanpi Ida Sondang (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Dalam upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, pemerintah telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika 2009). UU Narkotika 2009 sudah ...
• Kedudukan dan kekuatan pembuktian sertifikat ekektronik di Peradilan Tata Usaha Negara 

  Cynthia, Caroline (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya sertipikat dalam bentuk elektronik, kedudukan dan kekuatan pembuktian ...
• Makna ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia 

  Zezilya, Tarissa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Saat ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kontrak bisnis internasional masih lebih diminati daripada melalui pengadilan atau litigasi. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Konvensi New York, perjanjian dan ...
• Pembuatan surat wasiat oleh orang dengan gangguan kepribadian ambang ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas 

  Chandra, Thomas (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pembuatan surat wasiat merupakan hak setiap orang untuk mengatur harta kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam pembuatan surat wasiat tentunya perlu untuk memenuhi seluruh syarat-syarat pembuatan surat wasiat yang ...
• Legalitas operasi Turn Back the Boats di bawah kebijakan Operation Sovereign Borders sebagai upaya penanganan pencari suaka oleh Australia 

  Kasoem, Syifa Amirah Yasmin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Operation Sovereign Borders, was first implemented under the Tony Abbot government, the policy is one of Australia's efforts to deal with a surge in asylum seekers trying to enter Australia by sea. This policy includes ...
• Tinjauan hukum terhadap sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial bagi masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan hak Warga Negara Indonesia atas kesejahteraan sosial 

  Kusuma, Olivia Agatha (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif di berbagai belahan dunia, sehingga membutuhkan solusi efektif berupa vaksinasi. Dalam rangka percepatan vaksinasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan ...
• Perlindungan hukum bagi konsumen dalam vaksinasi gotong royong Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Tania, Aileen (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa sejumlah dampak, mulai dari dampak perekonomian, kesehatan, kependudukan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengeluarkan ...
• Kajian yuridis tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap penguatan peraturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

  An'nur, Aizha Priyanka (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Sumber daya alam hayati menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Salah satu sumber daya alam hayati yang ada yaitu terumbu karang, manfaatnya yang sangat banyak membuat pemanfaatan terumbu ...
• Artificial intelligence sebagai entitas subjek hukum perdata 

  Saptari, Muhammad Dhafin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Perubahan teknologi industri 4.0 telah membawa perubahan pada pola hidup manusia. Salah satu teknologi yang kini mengalami perkembangan pesat adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yang pada hakikatnya ...
• Perlindungan hukum terhadap notaris dari tindak pidana pencucian uang dalam pembuatan akta 

  Zahra, Sausan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Banyak kasus dan penyimpangan yang telah terjadi yang tidak dapat dihindari masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomian. Seperti halnya kejahatan pencucian uang.1 Pencucian uang adalah suatu proses ...
• Penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya Obstruction of Justice berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi 

  Shafiq, Adam (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi semakin sulit, mengingat banyaknya penyerangan yang dialami oleh para penegak hukum terutama Penyidik KPK. Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan ...
• Upaya hukum perdata yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di Starbucks Sunter Mall Jakarta Utara 

  Satryo, Sahala (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Starbucks merupakan salah satu kedai kopi yang cukup terkenal di Indonesia. Dalam praktek bisnisnya Starbucks tidak hanya mengandalkan cita rasa produknya namun juga menawarkan layanan dine in atau menikmati makanan atau ...
• Urgensi kesadaran hukum usaha kecil pengguna bisnis online terhadap pelaksanaan pendaftaran desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri 

  Douhari, Syahdhani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Perangkat hukum yang perlu ditegakkan dan dikembangkan, menjadi salah satu faktor penunjang dari kemajuan bidang perdagangan. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual hadir seiringan dengan perkembangan dinamika sosial di ...
• Analisis yuridis klausula eksonerasi pada perjanjian baku PT. Amartha Mikro Fintek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan 

  Chandra, Denny (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. ...
• Hukum acara perdata internasional Indonesia terkait litigasi komersial lintas negara yang berjalan bersamaan (Overlapping Jurisdiction) 

  Livya, Aurelia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Sebagai salah satu negara yang membuka diri terhadap aktivitas perdagangan lintas batas negara, Indonesia rawan terhadap timbulnya sengketa komersial transnasional yang berada di bawah yurisdiksi lebih dari satu negara ...
• Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dan pemilik barang tetap yang telah dilelang akibat putusan peninjauan kembali yang membatalkan pidana perampasan barang 

  Pandiangan, Jhagardo Jhosua Pangihutan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri, serta mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh negara. Sanksi dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ...
• Urgensi ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 189 tentang Pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga 

  Salmaa, Nadia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pekerjaan rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang rentan untuk terjadi pelanggaran. PRT yang bekerja di Indonesia tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena ...
• Hak cipta karya seni lukis digital berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta 

  Alfarizi, Ghazy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam kegiatan dan kebiasaan masyarakat, perubahan kegiatan dan kebiasaan tersebut berpotensi menyebabkan adanya kekosongan hukum. Dewasa ini, penggunaan ...
• Pencemaran sampah plastik di laut lepas ditinjau dari hukum internasional 

  Tananta, Gabrielle (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum lingkungan internasional tentang masalah pencemaran laut di laut lepas oleh sampah plastik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ...
• Tinjauan terhadap penerapan asas legalitas dalam hukum pidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

  Purwandi, Muhammad Arriq (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Penulisan hukum ini dilakukan untuk melihat bagaimana keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana yang keberadaannya bersifat fundamental kerap membatasi kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ...
• Analisis yuridis terhadap permintaan kompensasi negara penerima terhadap negara pengirim atas pengiriman ilegal limbah bahan berbahaya dan beracun 

  Aresta, Salonika (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak bidang – bidang yang turut berkembang salah satunya adalah bidang industri. Kemajuan di bidang industri membawa dampak bagi kehidupan sehari – hari manusia yaitu ...

View more