• Implementasi hukum mengenai penanganan limbah virus Corona 19 oleh Rumah Sakit Kota Bandung 

  Bhara, K., Prabu (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

  Awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Awal mula penyebaran virus ini terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data World ...
• Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian dokter yang menyebabkan pasien mengalami luka berat atau kematian 

  Sembiring, Adinda Mayang Nareswari (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini didasarkan pada kondisi bentuk pertanggungjawaban terhadap kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan pasien luka berat dan kematian. Pada umumnya, pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan ...
• Perlindungan pemenuhan hak identitas anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas(Undocumented Children) di Malaysia 

  Willasandhy, Nugi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas identitas, kesehatan yang layak, dan juga mendapatkan pendidikan dan sudah menjadi kewajiban negara berperan sebagai pemenuh hak-hak ini. Penelitian ...
• Dampak kenaikan air laut terhadap garis pangkal kepulauan Indonesia 

  Dharma, Made Mahatma Amrta Sanathana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang salah satu dampak perubahan iklim yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi suatu negara yang memiliki kepentingan terkait ...
• Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek Offshore Product berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan 

  Ariani, Jessica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pembahasan mengenai offshore banks atau dikenal juga dengan perbankan lepas pantai sangat jarang dijumpai pembahasannya dikalangan akademisi maupun umum. Berbicara mengenai offshore banks, salah satu jenis perbankan ...
• Analisis penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment dalam perjanjian investasi internasional melalui Klausul Most Favoured Nation (Studi Putusan: Hesham Talaat M. Al- Warraq v. The Republic Of Indonesia) 

  Aribawono, Angela Merici Vanessa Saraswati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini terfokus pada studi kasus Hesham Talaat M. Al-Warraq v. Indonesia berkaitan dengan penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment melalui klausul Most Favoured Nation. Penerapan prinsip Fair and Equitable ...
• Legal Memorandum mengenai sengketa ganti kerugian akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara PT. Biladi Karya Abadi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 

  Nurhaliza, Hanna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pemerintah memiliki banyak ketentuan undang-undang serta aturan turunannya dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, namun pada kenyataannya masih banyak sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan ...
• Tinjauan penggunaan hak cipta pada industri musik berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 dan Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berdasarkan asas kepastian hukum dan teori kesejahteraan 

  Loesi, Jeremy Jordan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kekayaan intelektual merupakan suatu hasil kreativitas manusia dimana manusia mampu menciptakan suatu hal seperti karya seni, teknologi, serta inovasi yang berasal dari kreativitas intelektualnya. Salah satu bentuk ...
• Keabsahan surat wasiat bagi penyandang disabilitas fisik kedua tangan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Fariha, Adinda Maharani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Sistem pewarisan dapat dilakukan apabila seseorang meninggal dunia dan menyebarkan harta kekayaannya beralih kepada seseorang ataupun lebih. Surat wasiat ini memerlukan syarat formil dan materiil salah satunya merupakan ...
• Tanggung jawab usaha jasa cuci kendaraan bermotor terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen 

  Sjahraney, Nathanael Alessandro (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan bagi konsumen jasa cuci kendaraan bermotor terhadap jasa yang disediakan oleh jasa cuci kendaraan bermotor yang ditinjau berdasarkan ...
• Analisis putusan kasus Li vs Liu dalam menetapkan prinsip orisinalitas terhadap perlindungan hak cipta 

  Danuputra, Nikolas Narendra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Secara konvensional, syarat untuk suatu objek bisa mendapatkan perlidungan hak cipta adalah asas orisinalitas, dimana menurut beberapa penafsiran menyatakan bahwa objek tersebut harus diciptakan secara individual dan ...
• Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing lewat aksesi HCCH 2019 Judgments Convention dalam usaha pembaruan hukum perdata Internasional di Indonesia 

  Joviandre, Samuel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  HCCH 2019 Judgments Convention merupakan salah satu konvensi internasional yang di dalamnya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam bidang perdata dan komersial. Dengan tujuan mempromosikan akses ...
• Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

  Widjaja, Felicia Antonie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, atau sering kali dikenal dengan sebutan “catcalling," merupakan bentuk kekerasan yang semakin mendapat perhatian dalam ranah hukum di Indonesia. Definisi kekerasan seksual ...
• Kedudukan dan keabsahan advokat dalam pengadilan secara elektronik (E-Court dan E-Litigation) ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi dan surat ketua Mahkamah Agung 

  Nainggolan, Joshua Gabriel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam zaman perkembangan teknologi, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan menjadi semakin relevan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. E-Court dan E-litigation adalah bagian dari inisiatif ...
• Ketentuan hukum transitior pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana baru dikaitkan dengan Asas Lex Temporis Delicti 

  Yudono, Hosea Maynardo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Semangat melakukan pembaharuan Kitab Hukum Pidana Nasional tampaknya telah mencapai hasil yang final, hal ini terbukti telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ...
• Makna Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia 

  Djaya, Kristian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan. Namun sistem pemerintahan presidensial memiliki dua masalah bawaan yakni ketika Presiden dalam ...
• Analisis yuridis digitalisasi penyimpanan protokol notaris berdasarkan Ius Constitutum dan Ius Constituendum 

  Shafira, Adya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari membuat segala bentuk kegiatan melakukan penyesuaian berupa alih media yang semula menggunakan barang-barang dan/atau cara-cara konvensional kemudian menjadi serba ...
• Perlindungan hak atas pelayanan kesehatan prevektif dan kuratif bagi orang dengan HIV/AIDS di Kota Bandung 

  Vincent (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penyebaran virus HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Stigma negatif terhadap ODHA nampak dalam perlakuan diskriminatif yang diberikan dalam respon masyarakat luas dengan pandangan yang tidak ...
• Implikasi penghapusan Mandatory Spending di bidang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat 

  Rayadina, Andina Witri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan unsur dalam kesejahteraan membuat negara wajib memastikan masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan merata dan memenuhi standar kualitas tertentu. Upaya Kesehatan masyarakat ...
• Analisis Kedudukan anak tereksploitasi dan hubungan hukum dengan ibunya yang telah divonis secara hukum pidana berdasarkan Hukum Perdata 

  Theodore, Egidio (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Anak merupakan potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang memegang peran strategis, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, ...
• Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika 

  Parera, Yehezkiel Romes (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Bahwa kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius dan termasuk dalam extra ordinary crime tentu tidak cukup untuk memberantas tindak pidana narkotika ini jika hanya dilakukan dengan suatu pembentukan ...
• Analisis yuridis tanggung jawab Cross Border Seller kepada konsumen dalam transaksi jual beli di Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elekronik 

  Khalish, Mikaila Bakhitah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi dan informasi, terutama melalui internet, telah mendorong perubahan signifikan dalam pola perdagangan di Indonesia. E-commerce sebagai bentuk modern dari perdagangan elektronik, memungkinkan pelaku ...
• Pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat penggunaan kecerdasan Artifisial Tipe kendaraan otonom 

  Amiranto, Ilham Arrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Saat ini perkembangan teknologi tidak hanya berhenti sampai komputer pribadi, internet ataupun perangkat mobile. Manusia pun mulai mengembangkan teknologi yang bernama Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence). ...
• Tinjauan yuridis diberlakukan pustusan Mahkamah Konsitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terhadap eksistensi jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia 

  Ihsan, Luthfan Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memiliki dampak signifikan terhadap pengaturan jaminan sosial bagi pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 ...
• Upaya hukum x sebagai pecinta lagu terhadap kasus pelanggaran hak cipta 

  Nugraha, Suci Ajianti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pencipta lagu memiliki hak cipta atas karyanya, yang menjadi sengketa adalah pelanggaran hak cipta. Menyanyikan lagu tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta lalu tidak membayar royalti pada pencipta atau pemegang hak ...

View more