• Kajian tentang peraturan rektor tentang pembentukan satgas di perguruan tinggi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 

  Salsabila, Namirah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada pelaksanaan Tridharma. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual, yang ...
• Perlindungan hukum terhadap potensi “Kriminalisasi” Whistleblower dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

  Yudawibawa, Martina Intan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi di bidang transpotasi semakin pesat khususnya moda transportasi kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia yaitu Kereta Cepat WHOOSH. WHOOSH adalah kereta cepat dibawah PT Kereta Cepat Indonesia ...
• Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap pengguna kereta cepat Whoosh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

  Passage, Gabby Fredlina Sulpietciyani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi di bidang transpotasi semakin pesat khususnya moda transportasi kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia yaitu Kereta Cepat WHOOSH. WHOOSH adalah kereta cepat dibawah PT Kereta Cepat Indonesia ...
• Arah perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan pada masa yang akan datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Thailand) 

  Sianturi, David Frans Juniar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Karya tulis ilmiah hukum ini mengangkat keprihatinan penulis atas keberadaan pekerja rumahan dalam hukum positif Indonesia, sebab para pekerja rumahan dan kerja rumahan yang menjadi sumber nafkah pekerja rumahan hingga ...
• Perlindungan hukum bagi Personal Assistant yang bekerja di bawah artis sebagai Content Creator berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 

  Adiel, Cindy Jane (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi memunculkan teknologi seperti media sosial. adanya media sosial ini menciptakan berbagai pekerjaan baru, salah satunya adalah adanya pekerjaan sebagai content creator. Seorang content creator ...
• Penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon dalam perspektif hak kebebasan beragama 

  Princessa, Madeline Audria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon telah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian mendalam terkait hak kebebasan beragama. Sebab, warga dan tokoh masyarakat secara terang-terangan menolak ...
• Upaya meningkatkan penggunaan mekanisme penyelesain sengketa perdagangan antar negara anggota ASEAN 

  Salindeho, Nathaniel Alexander Putra (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  ASEAN merupakan organisasi berdasarkan pada aturan, yang dimana mekanisme penyelesaian sengketa merupakan fundamental dalam menjaga hak dan kewajiban para negara anggota. Dari hari pertama pembentukan ASEAN hingga ...
• Perbandingan hukum atas pengaturan tentang perlindungan terhadap pengguna Smart Contract di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni eropa 

  Surbakti, Naomi Natalie Br (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era industri salah satunya adalah kemunculan dari smart contract. Smart contract dikembangkan di atas blockchain yang merupakan perjanjian digital dalam bentuk kode-kode ...
• Analisis penerapan prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dan The Charter Of Economic Rights And Duties Of States di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara 

  Widodo, Josef Honekh (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) di dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty Over Natural Resources (Resolusi Majelis ...
• Perluasan syarat pengajuan pemohonan kepailitan oleh pekerja berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terkait hak pekerja 

  Lomi, Gerry Leonard Harapan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini menganalisis mengenai apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Hak Pekerja telah memperluas syarat permohonan kepailitan oleh Pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ...
• Praktik kawin tangkap di Sumba dan implementasi pelindungan perempuan berdasarkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

  Zahrani, Shafira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Praktik Kawin Tangkap mengalami kenaikan trend. Berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan melaporkan Kawin Tangkap yang kian populer di mana setidaknyan, dalam 3 (tiga) tahun belakangan, terdapat 4 kasus Kawin Tangkap ...
• Pers dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum 

  Ekarossa, Bonifasius Deanka Pramoedya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga dan mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dengan kondisi Indonesia yang tengah ...
• Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat hubungan kerja 

  Yap, Jessica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kesehatan mental atau sering dikenal sebagai Kesehatan jiwa merupakan Kesehatan yang berkaitan dengan kondisi psikis, emosi, dan kejiwaan seseorang. Seiring berjalannya waktu kesehatan mental mulai dikenal dan ...
• Analisis bentukan kepentingan direksi karir dan pertanggungjawabannya 

  Hadylaya, Steven (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini menganalisis kemungkinan benturan kepentingan oleh direksi karir dan pertanggungjawabannya dalam perusahaan. Direksi karir adalah karyawan yang diangkat menjadi anggota direksi melalui Rapat Umum Pemegang ...
• Pertanggungjawaban pidana korupsi yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi 

  Singawinata, Aliyya rediyanti (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Modus operandi yang sering ...
• Tinjauan yuridis sosiologis mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan tindakan estetika medis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pada salon kecantikan di Kota Bandung 

  Girsang, Melinda Beatrix (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan estetika medis di salon kecantikan di Kota Bandung, Penelitian dilakukan di daerah bandung penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat ...
• Peraturan Perundang-Undangan terkait pemberian kemudahan pada proyek strategis nasional ditinjau dari asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan 

  Kepartono, Kenichi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Peningkatan Proyek Strategis Nasional dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia nyatanya memberikan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Salah satu aspek yang terdampak adalah lingkungan. ...
• Analisis keabsahan penerbitan obligasi abadi ditinjau berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam serta berdasarkan ketentuan hukum pasar modal 

  Calaryo, Nicholaus Ray (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerbitan Obligasi Abadi di Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dan ketentuan hukum pasar modal yang berlaku. Obligasi abadi adalah surat utang tanpa ...
• Perspektif kriminologi dan hukum pidana terhadap pelaku sadomasokisme 

  Gisanta, Vani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Hubungan seksual merupakan suatu bentuk intimasi sebagai salah satu cara pengaliran rasa kasih sayang kepada pasangan. Dilatarbelakangi oleh masing-masing karakter individu dan segala preferensinya, hubungan seksual dapat ...
• Pengenaan pajak bagi pekerja ekonomi gig: penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi realitas pekerjaan baru 

  Defanabila, Luh Ayu Rizkyolla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pekerjaan ekonomi gig di Indonesia yang umumnya bergerak dalam industri ride-hailing seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pengantar makanan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pesatnya pertumbuhan ...
• Studi kasus atas kasus tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt 

  Tambunan, Noviyanti Britney (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz. Berdasarkan ...
• Pemerintahan diskresi kepolisian dalam kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat demi kepentingan umum 

  Kristina, Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Demonstrasi menjadi salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sebagai penegak hukum, ...
• Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi sebagai alternatif lembaga pembiayaan bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Cipta di Indonesia 

  Nabila, Tiara (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif permasalahan yang masih belum terpecahkan adalah bagaimana peraturan ...
• Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian dokter yang menyebabkan pasien mengalami luka berat atau kematian 

  Sembiring, Adinda Mayang Nareswari (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini didasarkan pada kondisi bentuk pertanggungjawaban terhadap kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan pasien luka berat dan kematian. Pada umumnya, pertanggungjawaban pidana hanya dimintakan ...
• Perlindungan pemenuhan hak identitas anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas(Undocumented Children) di Malaysia 

  Willasandhy, Nugi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas identitas, kesehatan yang layak, dan juga mendapatkan pendidikan dan sudah menjadi kewajiban negara berperan sebagai pemenuh hak-hak ini. Penelitian ...

View more