• Tinjauan yuridis gugatan perdata oleh pemerintah kepada penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Rachmanto, Aluisius Dwi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan studi magister atau doktor dengan ikatan Perjanjian Beasiswa. Salah satu kewajiban penting ...
• Legalitas penerapan sanksi ekonomi dalam konteks perlindungan keamanan nasional negara dari perspektif Article XXI GATT 1994 

  Jonathan, Evan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam hubungan internasional antar negara, seringkali terjadi konflik antar negara yang harus diselesaikan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui penjatuhan sanksi ekonomi secara sepihak. Di satu sisi, penjatuhan ...
• Remedies for breach of pre-contractual duty of disclose : perspectives of avoidance of contract from international contract law 

  Yanni, Shaunelee Alcinia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  It is common for parties to withhold certain information during the formation of a business contract that it deems detrimental in deciding the contract’s terms. In practice, this non - disclosure leads to many parties to ...
• Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh AR sebagai korban atas pemberian nomor handphone AR sebagai kontak darurat kepada perusahaan pinjaman online H tanpa persetujuan AR 

  Kharomah, Fabella (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Dalam konteks latar belakang masalah, meningkatnya penetrasi teknologi informasi dalam sektor ...
• Pertanggungjawaban individu pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen tentara anak dalam konflik bersenjata non-internasional 

  Fresticia, Afsha An Nisa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Rekrutmen Tentara Anak merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Humaniter lnternasional dan tergolong sebagai Kejahatan Perang berdasarkan Rome Statute. Rekrutmen dan penggunaan Tentara Anak seringkali dilakukan oleh Kelompok ...
• Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi : studi kasus pemberhentian hakim konstitusi Aswanto 

  Damalis, Alvina (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman independen yang berfungsi untuk menegakkan peradilan dalam lingkup konstitusional. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan sebuah sikap yang menunjukkan sikap bahwa ...
• Analisis klausula eksonerasi pada persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 

  Fadhlurrahman, Adlan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam hal pembukaan sebuah kartu kredit oleh seorang nasabah kepada sebuah bank, tentu saja terdapat beberapa persyaratan yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam konteks skripsi ini, pihak Bank Mega menetapkan persyaratan ...
• Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch - Indie) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan 

  Pagi, Maria Kembang (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) memberlakukan pidana mati dengan pengaturan sebagai berikut : 1) pidana mati sebagai pidana pokok, 2) selalu diancamkan secara alternatif, ...
• Rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi sebagai alat bukti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ditinjau dari sistem pembuktian hukum di Indonesia 

  Djahari, Namira Ghaisani Sutedja (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Sistem Pembuktian dalam hal beracara dalam kasus pidana di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalam nya terdapat aturan aturan yang jika digunakan pada zaman sekarang sudah ...
• Pendekatan hukum ekonomi terhadap kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sebagai bahan pokok oleh pemerintah dan penataan distribusinya 

  Putri, Amanda Alifya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Berdasarkan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, sehingga seluruh regulasi yang dibuat oleh pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat. ...
• Fungsi rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang diabaikan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum 

  Halim, Angelica Ana Belinda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Undang-Undang tentang pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan visi dari sistem pemasyarakatan agar semakin kokoh. Undang-Undang ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kedua Undang-Undang ...
• Permasalahan pemberlakuan formula perhitungan upah minimum untuk tahun 2023 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan upah minimum tahun 2023 

  Dewi, Ratna Aulia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Upah minimum merupakan standar upah yang digunakan pemberi kerja yang diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan pemberian upah. Kebijakan pengupahan tertuang pada Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta ...
• Frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi Justice Collaborator 

  Koni, Gusti Aulia Andejo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Justice collaborator merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana tertentu yang dilakukan secara terorganisir. Tujuan utama dibutuhkan adanya justice collaborator adalah untuk membongkar ...
• Gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemerintah oleh pelaku usaha thrifting berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Triani, Klara Exa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Salah satu trend fashion yang sedang melanda Indonesia adalah trend fashion pakaian thrifting, dimana pakaian thrifting ini adalah pakaian impor bekas yang memiliki merek yang terkenal (branded) serta dijual dengan harga ...
• Jaminan perlindungan hak berserikat bagi pekerja rumahan 

  Tazkia, Tasya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pekerja/buruh adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan atas dasar perintah dari pengusaha atau pemberi kerja dan harus patuh terhadap perintah sehingga atas pekerjaannya itu pekerja/buruh mendapatkan upah atau ...
• Kajian terhadap putusan hakim yang membebaskan pelaku pelecehan seksual : studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg 

  Siagian, Dosma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim yang membebaskan pelaku pelecehan seksual sebagaimana ada dalam Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg. Dalam skripsi ini, rumusan masalah ...
• Perlindungan hukum bagi debitur hak tanggungan dalam penetapan nilai limit penjualan lelang eksekusi dibawah harga pasar 

  Zhahirah, Nurjihan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penetapan nilai limit di bawah harga pasar pada lelang eksekusi Pasal 6 UUHT merupakan salah satu dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur. Penelitian ini menganalisis apakah penetapan nilai limit ...
• Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga 

  Sihombing, Sakti Boy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Mengingat sistem perundang – undangan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang masih kurang jelas dan dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah problematik ...
• Pertentangan antara Pasal 16 konvensi hak-hak anak dengan hak tumbuh kembang amak yang membatasi hak privasi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tua 

  Yonatan, Julio (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis konflik antara kewajiban orang tua untuk menjaga privasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dengan kewajiban orang tua untuk mengembangkan anak ...
• Perlindungan hukum bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit karena diskriminasi 

  Michelle (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Jenis pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Masih terdapat permasalahan dalam cara penyelenggaraan layanan kesehatan dalam hal kualitas. Misalnya saja, terdapat diskriminasi dalam pelayanan ...
• Kajian yuridis terhadap perselisihan hak dari pegawai setempat berkewarganegaraan Italia yang bekerja di perwakilan Indonesia di Vatikan 

  Nathaniel, Enrico Vando (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Mantan pegawai setempat warga negara Italia Antonio Maio menggugat Perwakilan Republik Indonesia di Vatikan. Dengan dasar bahwa hak-hak pekerjanya tidak terpenuhi. Ia meminta ganti rugi sebesar € 247.134,29. Sengketa ini ...
• Kemungkinan alasan penghapus pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel 

  Hernadi, Henry Sugiharto (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penulisan hukum ini berbentuk studi kasus membahas Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan penggunaan alasan penghapus ...
• Politik hukum perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

  Fathia, Almira Nurul (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Hal ini akan membawa banyak dampak baik positif dan negatif, oleh sebab itu hukum hadir ditengah-tengah manusia untuk menjadi ...
• Implementasi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 

  Suparba, Muhammad Iqbal Tawakal (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep restitusi dapat memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi sebagai pemenuhan hak anak ...
• Tinjauan yuridis perlindungan konsumen pengguna Shopee Paylater berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 

  Zamira, Aliandra (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Saat ini dunia sudah sangat canggih, banyak pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh manusia secara konvensional namun saat ini sudah tergantikan oleh alat (robot). Salah satu hal yang ikut berubah menjadi lebih baik lagi ...

View more