• Pemaknaan sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

  Wowor, Agnes Belinda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik indonesia Tahun 1945 menegarkan bahwa indonesia merupakan negara hukum dimana harus diutamakan supremasi dan kepastian hukum dalam berjalannya negara Mahkamah Konstitusi merupakan ...
• Analisis kriteria iktikad baik dalam bidang hukum harta kekayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan 

  Supaath, Arlena Pingkan Elizabeth (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Iktikad baik menjadi salah satu prinsip penting yang mengatur suatu hubungan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal hubungan yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan. Kendati demikian, ketidakjelasan definisi normatif ...
• Analisis yuridis sosiologis terhadap penggunaan lagu oleh pengamen jalanan dikaitkan dengan prinsip fair use 

  Manuel, Jan Raymond Ivander (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan lagu oleh pengamen jalanan dari sudut pandang hukum hak cipta, terutama terkait penerapan prinsip fair use. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan ...
• Implementasi persetujuan bangunan gedung mengenai rumah ibadah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia 

  Sumarta, Leonardus Radhityatama (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights dan telah dijamin di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pendirian ...
• Analisis yuridis terhadap Pasal 142 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang Memperbolehkan Direksi untuk Bertindak Sebagai Likuidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas 

  Geraldin, Violine (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2025)

  Ketentuan Pasal 142 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas membuka peluang bagi Direksi dari suatu Perseroan Terbatas untuk bertindak sebagai Likuidator dalam proses ...
• Analisis yuridis kewajiban kerja sama (duty to cooperate) dalam pelaksanaan kontrak komersial berdasarkan standar Hukum Kontrak Internasional 

  Chai, Imelda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Untuk memenuhi kebutuhan usahanya, maka para pelaku usaha akan membentuk kontrak yang berisikan kewajiban dari masing-masing pihak. Apabila kewajiban ini dipenuhi maka, sebagai imbalannya, pihak tersebut akan menerima hak ...
• Analisis yuridis tanggung jawab konsultan hukum di prospektus dalam hal terdapat misleading information pada proses Initial Public Offering di Pasar Modal Indonesia 

  Suhardi, Odilia Dita (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, perusahaan sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatannya memerlukan modal yang besar. Modal untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dapat didapatkan melalui ...
• Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) setelah batas waktu pembentukan berakhir 

  Saputra, Trissya Noveni (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) memiliki peran penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik dan/atau penghuni melalui pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dalam ...
• Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien atas tidak terpenuhi janji dokter mengenai jenis kelamin anak hasil program bayi tabung 

  Dhiyaningsih, Adella (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pelaksanaan tindakan medis oleh dokter sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan teori hukum yang ideal dengan realitas di lapangan. Salah satu isu yang muncul adalah perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi ketika ...
• Analisis yuridis kemungkinan pelindungan Hak Merek atas judul novel 

  Samosir, Abraham Timothy Hasoloan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Judul novel sering kali menjadi elemen strategis dalam menarik perhatian pembaca dan membangun identitas suatu karya sastra. Namun, dalam ranah hukum hak cipta, judul dianggap sebagai bagian yang tidak memenuhi syarat untuk ...
• Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait mekanisme penimbunan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) beserta material ikutan 

  Ayuningtyas, Rachel Bernadette Pramudita (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah non-B3 beserta material ikutan berdasarkan perspektif lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis normatif, dilakukan penelitian atas peraturan ...
• Pelindungan hukum bagi DJ atas jual beli lagu remix yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

  Herlan, Nana Maolana (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian in bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari penjualan lagu remix tanpa ketentuan pembatasan jual beli putus berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Hak Cipta serta mengevaluasi dampak hukum bagi DJ yang ...
• Pelindungan hukum terhadap seni batik larangan sebagai warisan budaya sakral Yogyakarta akibat Cultural Damages yang dilakukan Perusahaan Sepatu X berdasarkan hukum positif di Indonesia 

  Liawan, Jensen (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Batik merupakan seni yang menjadi identitas budaya Indonesia, yang mengandung nilai estetika, filosofi, dan ekonomi yang tinggi. Pada 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan ...
• Ancaman pidana bagi pemain judi online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

  Siagian, Simon Adriel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perkembangan teknologi informasi sudah menghadirkan dampak yang signifikan atas praktik perjudian salah satunya dengan munculnya fenomena perjudian online. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...
• Pertimbangan hakim mengenai putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Jonas Salean : studi kasus Putusan Nomor 39 pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Kpg 

  Purba, Nicholas Cristophel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Studi kasus yang dilakukan ini didasari pada Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor 39 Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Kpg dimana majelis hakim memvonis bebas terdakwa Jonas Salean yang menjabat sebagai Wali Kota Kupang periode tahun ...
• Analisis yuridis hak dan tanggung jawab developer Zepeto dalam penggunaan aplikasi Zepeto yang menyebabkan pelanggaran hak koreografer 

  Syarif, Fifi Dinata (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Zepeto menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan dance cover dengan avatar menggunakan Artificial Intelligence, untuk mendemokratisasi kreativitas pengguna. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ...
• Upaya perlindungan dan pemulangan Warga Negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar dari sudut pandang ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 

  Luzernia, Nabilla Azzahra (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kasus perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik tetapi juga lintas negara. Myanmar, yang dikenal sebagai negara transit dan destinasi praktik TPPO telah menjadi lokasi eksploitasi bagi banyak korban termasuk ...
• Penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dihubungkan dengan Obstruction Of Justice 

  Agustin, Elza Purnama Sari (2024)

  Penulisan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, serta tindakan Chuck Putranto sebagai aparat penegak hukum kepolisian ...
• Kesesuaian penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dengan hak pendidikan anak bagi peserta wajib belajar dikaitkan dengan sistem zonasi 

  Ahsan, Fathir (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu, termasuk anak, yang dijamin oleh berbagai peraturan nasional dan internasional. Skripsi ini mengkaji kesesuaian penyelenggaraan sistem pendidikan nasional Indonesia ...
• Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Harum Pesona Nusantara atas sengketa kemasan dengan PT. Cipta Wangi Abadi 

  Mazaya, Alida Salma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Desain kemasan merupakan suatu tanda yang menjadi pembeda dalam suatu produk. Pelindungan desain terdiri dari beberapa macam bidang, beberapa diantaranya yakni Merek dan Trade Dress. Dalam pelindungannya, suatu pendaftaran ...
• Digital Punishment sebagai alternatif sanksi terhadap Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 

  Hattu, Aviel Nikita Cruccifixio (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Skripsi dengan judul “Digital Punishment Sebagai Alternatif Sanksi Terhadap Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan konsep digital punishment yang memiliki ...
• Tindakan hukum pihak ketiga terhadap putusan arbitrase 

  Rakhman, Muhammad Alvio (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini berjudul “Tindakan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Putusan Arbitrase”. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai kewenangan pihak ketiga dalam mengajukan berbagai tindakan hukum terhadap putusan arbitrase. ...
• Analisis Putusan Penghapusan Pendaftaran Merek Kangaroo Nomor 19/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Nomor 534 K/PDT.SUS.HKI/2019 dikaitkan dengan Hukum Acara Niaga 

  Ann, Alyssa Rachel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat dalam sidang merupakan aspek penting dalam proses peradilan yang dapat mempengaruhi jalannya sidang. Dalam konteks ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan murni ...
• Prospek penerapan justice collaborator dalam upaya mengungkap tindak pidana insider trading di pasar modal Indonesia 

  Fauzan, Ahmad (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Insider trading merupakan ancaman serius bagi integritas pasar modal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan telah mengakomodasi kekurangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ...
• Problematika Pengaturan Pidana Tutupan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

  Sidauruk, Lusiana Herman (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Pengaturan pidana tutupan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinilai masih kurang jelas, dan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Pengaturan pidana tutupan dalam ...

View more