Abstract:
Penelitian ini menganalisis mengenai apakah Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Hak Pekerja telah memperluas syarat permohonan
kepailitan oleh Pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dengan berfokus pada
mencari, mengumpulkan, dan menganalisis secara sistematis Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, dan undang-undang terkait lainnya dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan kepustakaan yang mencari dan
mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum berkaitan dengan syarat
pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja. Hasil yang diperoleh penelitian
adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Hak Pekerja
telah memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja.
