Perluasan syarat pengajuan pemohonan kepailitan oleh pekerja berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terkait hak pekerja

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Hak Pekerja telah memperluas syarat permohonan kepailitan oleh Pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dengan berfokus pada mencari, mengumpulkan, dan menganalisis secara sistematis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan undang-undang terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan kepustakaan yang mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum berkaitan dengan syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja. Hasil yang diperoleh penelitian adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Hak Pekerja telah memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja.