• Hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang dalam sengketa mengenai penggunaan pengetahuan tradisional secara komersial yang bersifat transnasional 

  Wibisono, Gregorius Sachio (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Terdapat berbagai macam masyarakat pribumi dan tradisional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang masing-masing memiliki budayanya sendiri yang unik. Seringkali, kebudayaan-kebudayaan tersebut dimanifestasikan dalam ...
• Status hukum dan pertanggungjawaban Private Maritime Security Company (PMSC) berdasarkan hukum internasional 

  Supriyadi, Ardita Chendriyani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berisi ketentuanketentuan mengenai pranata hukum laut internasional yang di dalamnya juga mengatur pembagian laut menjadi zona maritim. UNCLOS 1982 mengatur ...
• Pengaturan penggunaan sistem maritim otonom dalam hukum internasional 

  Hertianto, Einar Fausta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penggunaan Sistem Maritim Otonom semakin tinggi oleh negara negara, dikarenakan kegunaan nya yang memiliki manfaat tinggi dalam bidang privat maupun publik. Namun, pengaturan yang ada untuk Sistem Maritim Otonom masih ...
• Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atas pengawasan terhadap jasa penyiaran radio online menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

  Merizha, Alfrey (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Skripsi ini membahas Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Atas Pengawasan Terhadap Jasa Penyiaran Radio Online Menurut Ketentuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang pengaturannya menjabarkan ...
• Tindakan dugaan manipulasi pasar berupa penciptaan gambaran semu atau menyesatkan pada harga efek di pasar sekunder 

  Christian, Yolensius Michael (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

  Pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena beberapa tahun kebelakang Pemerintah gencar membuka akses pasar modal seluas-luasnya dan melakukan edukasi ...
• Analisis yuridik perlindungan konsumen atas prosedur pengembalian barang yang ditetapkan oleh salah satu marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Yulianto, Clairine Billy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka hukum pun berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu timbul juga masalah-masalah hukum baru yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Transaksi ...
• Rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia 

  Saleh, Rahmat (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik menimbulkan berbagai masalah, pasalnya praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik secara tidak langsung telah diatur dalam Pasal ...
• Penerapan sertifikat halal katering pabrik bagi konsumen kasus di perusahaan bersertifikat halal dan perusahaan yang belum bersertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal 

  Febrian, Cindy Clarissa Gabriela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap pemasaran produk harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperlukan adanya jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah ...
• Perbandingan pengaturan karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act (Chapter 63) 

  Wijaya, Tania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Karya sinematografi bukan lagi hak yang asing di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya di indonesia, tapi juga di seluruh dunia mengakui bahwa karya sinematografi merupakan ciptaan yang harus dilindungi. Pelanggaran ...
• Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan larangan peredaran barang cetakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

  Pandu, Timothy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif niscaya memiliki wewenang untuk menjamin terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satu wewenang itu adalah pengawasan ...
• Dispensasi nikah bagi pihak wanita masih dalam masa tunggu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan 

  Darma, Abednego Parlindungan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Perkawinan merupakan suatu cara dimana manusia disatukan secara resmi dengan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar dengan demikian seorang pria dan seorang wanita dapat merayakan rasa cintanya dan memperjelas ...
• Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor NO: 730/K/Pdt/2018 dikaitkan dengan hak alimentasi 

  Junarsa, Rayhan Ariandita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)
• Fenomena online raffle di media sosial Instagram dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

  Kurniawan, Evan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pada masa sekarang ini, teknologi semakin canggih. Masyarakat dengan mudahnya mendapatkan barang yang ia mau dengan transaksi secara online melalui toko online (online shop) di media sosial. Selain adanya transaksi jual ...
• Analisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Pramesti, Fanny Dyah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Pesatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Indonesia telah menghasilkan diversifikasi barang dan/atau jasa yang beredar dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu ...
• Pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

  Telaumbanua, Tarsicius Batistuta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam impelemntasinya, masih terdapat perbedaan antara apa yang sudah diatur dalam ...
• Problematik kriminalisasi tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Ketertiban umum 

  Leo, Michelle (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis problematik dalam kriminalisasi tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis yang terdapat pada Pasal 40 Huruf C juncto Pasal 61 ayat (1) Peraturan ...
• Tinjauan terhadap penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 JO. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Rahadian, Ryano (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan suatu fasilitas likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Penyaluran BLBI didasarkan oleh perjanjian utang-piutang ...
• Penerapan asas Systematische Specialiteit pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai hukum pidana administrasi 

  Kuruseng, Wahyuni Andira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Kecenderungan semakin banyaknya kejahatan pada ruang lingkup administrasi, membuat aspek hukum pidana (administrative penal law) turut difungsionalisasikan terhadap berbagai produk legislasi di bidang administrasi, salah ...
• Bentuk badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Tamwil di Indonesia 

  Daniswara, Aswin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Lembaga Baitul Maal Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik khusus karena menjalankan dua kegiatan secara bersamaan antara lain, Baitul Tamwil adalah kegiatan yang fokus pada mencari ...
• Analisis pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

  Ramawidjaja, Desita Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Tugas dari bank sendiri adalah menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ...
• Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas pelaksanaan rapat umum pemegang saham melalui video konferensi pada Perseroan Terbatas terbuka 

  Ramadani, Moch Iqbal (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ Perseroan Terbatas lainnya. Selain merupakan organ dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang ...
• Penataan calon Daerah Khusus Ibukota NKRI di Kalimantan Timur 

  Panjigrahasak, Ni Made Aprilia Priscilla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Isu terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia kembali muncul pada tahun 2019, di sampaikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam ...
• Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/PDT.SUS/2017 tentang Actio Pauliana dalam hukum kepailitan terkait restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh debitor pailit 

  Fauzia, Ayunda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan doktrin yang diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengimplementasikan tujuan dari hukum kepailitan. Pada prakteknya, penggunaan pranata hukum ini masih ...
• Analisis keseimbangan asas kerahasiaan dengan kebutuhan akan transparansi dan konsistensi putusan dalam arbitrase komersial internasional 

  Fernady, Hanifa Shaviya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Skripsi ini membahas mengenai asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Asas kerahasiaan sering kali menjadi sebuah masalah karena adanya ...
• Dampak perubahan kenaikan permukaan air laut terhadap garis batas zona maritim antarnegara 

  Adhyaksa, Rd. Cakra Jaka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Wilayah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai entitas hukum internasional. Oleh karena itu, kedaulatan atas wilayah negara harus dipertahankan mengingat wilayah merupakan unsur yang ...

View more