Abstract:
Actio Pauliana dalam hukum kepailitan merupakan doktrin yang diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengimplementasikan tujuan dari hukum kepailitan. Pada prakteknya, penggunaan pranata hukum ini masih mengalami problematika salah satunya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 529/K/PDT.SUS/2017 pembatalan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI selaku debitor pailit dengan PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum actio pauliana dalam Putusan tersebut dan bagaimana akibat hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, menginventarisasi hukum, serta menyinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian langsung
Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu penerapan hukum actio pauliana dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan actio pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Seharusnya restrukturisasi kredit yang dilakukan antara PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis dapat dibatalkan karena telah memenuhi unsur-unsur actio pauliana dalam Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara kumulatif.
