• Urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan aset tindak pidana dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 

  Cherry, Yoana Maria (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan dalam tindakan Pemerintah dalam melakukan tindakan perampasan aset tindak pidana korupsi baik secara jalur pidana dan jalur perdata, yang telah diatur dalam peraturan ...
• Analisis kedudukan aplikasi dan akibat hukumnya sebagai benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Sumantri, Targa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Skripsi ini membahas mengenai kedudukan aplikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dapat dikualifikasikan dalam konsep benda bergerak. Aplikasi diatur secara spesifik terkait dengan keberadaan aplikasi di ...
• Analisis yuridis korupsi sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) 

  Sihombing, Tanty Ingrid (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan merugikan negara pada khususnya. Karena merupakan kejahatan luar biasa, maka pengaturan tindak pidana korupsi pun sangatlah ...
• Akibat hukum perkawinan antara pemeluk agama Katolik dan pemeluk agama Buddha yang upacara perkawinannya menggunakan tata cara agama Buddha 

  Gaffar, Sheehan Ariel Mohammed (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  untuk menjalani kehidupan bersama dan melahirkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tuanya di kemudian hari. Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang ...
• Pengaturan hukum mengenai pencatatan anak saat namanya tercantum dalam dua Kartu Keluarga akibat perceraian 

  Nabila, Selma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Perkawinan dan perceraian adalah hal yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri. Kemudian ada pula perceraian, ...
• Kajian hukum terhadap Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan shadow banking 

  Pakpahan, Sakaka (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Perkembangan manusia di bidang teknologi semakin maju seiring dengan zaman yang terus berkembang. Perkembangan teknologi tersebut hamper berpengaruh di semua bidang kehidupan manusia, seperti kesehatan, transportasi, maupun ...
• Tinjauan yuridis terhadap hak monopoli oleh negara dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui perusahaan umum badan urusan logistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

  Rovolin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Barang atau jasa yang mengusai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor penting sehingga diperlukan kehadiran negara untuk mengatur sektor-sektor tersebut. Salah satu bentuk pengaturan negara adalah dengan memberikan ...
• Pertanggungjawaban Negara Ukraina sebagai negara kolong terhadap Maskapai Malaysia Airlines MH17 

  Winardi, Ricky Martin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Insiden maskapai Malaysia Airlines MH17 merupakan sebuah insiden yang tidaklah seharusnya terjadi. Insiden tersebut memunculkan berbagai pro dan kontra hingga berbagai polemik. Kronologis dimulai dari terbangnya pesawat ...
• Tinjauan yuridis bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat oleh orang yang hendak menjadi donor kadaver dikaitkan dengan wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Evelina, Renita (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dokter memiliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia. Kompetensi dan keahlian seorang dokter merupakan aspek yang harus mendapat perhatian negara agar pembangunan kesehatan di Indonesia dapat ...
• Tanggung jawab hukum terhadap keluarga pasien akibat kelalaian perawat dalam memberikan suntikan imunisasi kepada bayi yang lahir secara prematur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

  Santosa, Noviane Riana (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari tanggung jawab perawat atas kelalaian dalam memberikan suntikan imunisasi kepada bayi yang lahir secara prematur. Tanggung jawab perawat atas kelalaian tidak diatur dalam ...
• Kajian yuridis mengenai penjaminan tanah ulayat sehubungan dengan adanya Surat Edaran Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang Kupedes 

  Huseng, Nicholas Sena (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Surat Edaran Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 Tentang KUPEDES yang diterbitkan oleh PT Bank BRI memuat frasa “kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya” yang dapat menyebabkan suatu penafsiran bahwa Tanah Ulayat milik ...
• Analisis perjanjian baku pelaku usaha Softlens Kecantikan X kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Hutapea, Leonardo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Perkembangan teknologi saat ini merupakan tolak ukur masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan segala informasi secara mudah, cepat dan praktis. Melalui hal tersebut mengembangkan berbagai bidang atau sarana layanan daring, ...
• Perlindungan atas Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) milik asing yang tenggelam di perairan Indonesia dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional 

  Rafiq, Nabila Annisa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Sejarah perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu perairan yang memiliki jalur lalu lintas perairan yang padat pada kurun waktu niaga. Hal ini menyebabkan banyaknya kapal-kapal asing yang tenggelam ...
• Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan di Indonesia 

  Ramadani, Moch Januar (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep Restorative Justice ...
• Kekuatan hukum TAP MPR yang masih berlaku menurut Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 

  Arapenta, Joshua Nicholas (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Sejarah sistem pemerintahan negara di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini, menunjukan bahwa hukum yang mengatur mengenai kedudukan suatu Lembaga di dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia dapatlah ...
• Analisis tanggung jawab pelaku usaha jasa media Televisi "X" atas program siaran dari media televisi "X" berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Putra, Ezra Valenta (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari tanggung jawab pelaku usaha jasa media televisi “X” atas program siaran dari media televisi “X” yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungann ...
• Analisis perlindungan konsumen pengguna Starbucks Card berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

  Fakhira, Delicia Giani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Manusia pada hakikatnya merupakan konsumen karena dalam kehidupan sehariharinya memakai dan/atau menikmati produk. Produk tersebut bisa barang dan/atau jasa yang beredar di kalangan masyarakat. Produk tersebut tentu diperoleh ...
• Pertanggungjawaban hukum pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kelalaian pengelolaan fasilitas umum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

  Kautsar, Alvi Al (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak memberikan pertanggungjawaban hukum, atau memberikannya secara tidak layak tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pengelolaan fasilitas ...
• Tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan jasa valet yang disediakan oleh San Valet Service 

  Handika, Farrel Gustav (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Dalam proses penyediaan jasa kepada konsumen dari pelaku usaha diperlukan peraturan yang mengatur tata aturan dalam penyelenggaraan jasa tersebut, salah satunya adalah mengenai larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam ...
• Kajian yuridis terhadap Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pemegang Polis kepada Perusahaan Asuransi Jiwa 

  Sibarani, Devito Imanuel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikat mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai ...
• Pengaturan hukum penyandang disabilitas perempuan sebagai saksi dan korban kekerasan seksual dikaitkan dengan perspektif viktimologis 

  Lidiyanto, Edy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya. Keadaan yang disebut keadaan tidak normal dikenal ...
• Kesesuaian Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 terhadap pengaturan penyelesaian sengketa negara dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional 

  Simanjorang, Andreas Kevin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 (Keppres 31/2012) diduga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian investasi internasional, yang kemudian akan mengarah kepada ditiadakannya hak investor ...
• Diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat Papua di dalam bidang kesempatan kerja 

  Chayadi, Raymond Eki (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Penelitian ini akan membahas tentang diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat Papua di dalam ranah ketenagakerjaan dimana Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan diuji sebagai peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan ...
• Tanggung jawab hukum direksi induk perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan Fiduclary Duty terkait benturan kepentingan dalam perusahaan grup 

  Manalu, Treeshia Megah Wati (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Pelaku usaha mengembangkan bisnisnya dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup. Keberadaan perusahaan grup ini belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hanya terdapat penyebutan istilah ...
• Kedudukan pembatalan perkawinan menurut hukum kanonik terhadap pembatalan perkawinan dan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

  Bagaskara, Antonio Anandityo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) tidak mensyaratkan mengenai penyelesaian masalah perceraian atau pembatalan perkawinan dengan terlebih dahulu diselesaikan ...

View more