Browsing Law by Title

Now showing items 1-20 of 1679

Akibat hukum dari pengualifikasian perjanjian parkir yang dikelola oleh pihak swasta berdasarkan Kepmendagri No. 73 Tahun 1999

Mayang, Tambunta Vinca Rudang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini akan membahas mengenai hubungan hukum yang lahir antara pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir. Hubungan hukum tersebut tertuang dalam sebuah Perjanjian yang disebut Perjanjian Parkir. ...
Akibat hukum dari penolakan keluarga korban tindak pidana pembunuhan atas pelaksanaan autopsi korban

Beatriz, Natasya Agneiszkee (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Autopsi merupakan salah satu prosedur pemeriksaan medis yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti ketika terjadi suatu tindak pidana yang berujung pada kematian, yang salah satunya adalah ...
Akibat hukum dari perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang terhadap status personal dari suami, istri, dan anak dari perkawinan tersebut

Nugraha, Ahmad Jamaludin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perkawinan, adalah salah satu kebutuhan utama manusia dalam kehidupannya. Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam dunia modern, perkembangan teknologi, ...
Akibat hukum dari tidak terpenuhinya prosedur pemanggilan pemegang saham atas hasil keputusan rapat umum pemegang saham terhadap pihak ketiga yang beritikad baik

Mesakh, Moses (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Ada beberapa opsi bagi para pengusaha di Indonesia maupun pihak asing untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya, salah satu yang diminati oleh para pengusaha ialah Perseroan Terbatas dengan pertimbangan yang beragam. ...
Akibat hukum manakala adanya unsur penipuan dalam kontrak elektronik (membandingkan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Natalia, Siska (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pengaturan khusus mengenai kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menyatakan bahwa kontrak elektronik ...
Akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva pro melalui Shopee di Indonesia

Suwandi, Joshua (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kehadiran dari internet dan perkembangan pesat pada dunia digital ini membawa pengaruh yang besar terhadap cara orang bertransaksi jual beli. Dengan adanya adanya internet, ...
Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat

Febrian, Tabita Denes (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Dalam perkawinan apabila tidak dilahirkan anak dapat dilaksanakan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ada kriteria syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yang diketahui ...
Akibat hukum pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan kebebasan terdakwa dalam memberikan keterangan

Erika (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Indonesia menjalankan persidangan di gedung pengadilan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam KUHAP. Seluruh proses persidangan dilakukan di pengadilan, termasuk juga tahap pemeriksaan. KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan ...
Akibat hukum pengalihan Kredit Pemilikkan Rumah melalui perjanjian di bawah tangan oleh debitur awal kepada debitur pengganti yang terjadi di Bank “X”

Azzahra, Mirsha Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan meningkatnya permintaan akan hunian rumah. Disisi lain masyarakat ...
Akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan : studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr

Tigor, Yeremia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Akibat hukum perkawinan antara pemeluk agama Katolik dan pemeluk agama Buddha yang upacara perkawinannya menggunakan tata cara agama Buddha

Gaffar, Sheehan Ariel Mohammed (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

untuk menjalani kehidupan bersama dan melahirkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tuanya di kemudian hari. Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang ...
Akibat hukum perubahan status desa menjadi kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Surjadi, Tresty Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Desa memiliki otonomi asli sehingga dapat mengurus wilayahnya sendiri dan status otonomi yang dimiliki tidak diberikan oleh pemerintah. Namun dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 11 diperbolehkan ...
Akibat hukum terhadap penerima royalti hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian

Patricia, Lexandra (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Royalti, yang merupakan hasil dari hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, sebelumnya tidak pernah dinyatakan sebagai harta bersama dalam putusan pengadilan. Namun dalam kasus perceraian Virgoun dan ...
Akibat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan kewenangan executive review Perda oleh Mendagri terkait hubungan pengawasan pemerintah pusat dan daerah

Saleh, Petrus Januar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut sebagai UU Pemda, dalam Pasal 251 Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk ...
Akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia ditinjau dari sudut pandang Net Neutrality dalam tatanan hukum Indonesia

Bernoulli, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Jaringan internet adalah salah satu saluran yang pada masa kini sangat umum dipergunakan untuk mengakses informasi. Permasalahannya, dalam penggunaan media ini, terdapat pembatasan-pembatasan yang kemudian menimbulkan ...
Aksesibilitas hak memperoleh informasi terkait kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu melalui program berita di televisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006

Lestari, Kristie Karissa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Informasi merupakan suatu kebutuhan mendasar untuk membantu setiap orang dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas rungu ...
Alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Syafitri, Reza Wida (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase ...
Alasan penolakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian material Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Nuriman, Rizky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberikan status sebagai daerah khusus, implementasi diberikannya status tersebut adalah diberikannya kewenangankewenangan khusus kepada pemerintahan daerah provinsi Papua untuk ...
Alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah daerah

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ...
Alternatif peningkatan posisi tawar petani berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Salinov, Muhammad Fadhel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perlindungan daya tawar petani dalam sistem agrikultur Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan tengkulak yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam rantai distribusi hasil pertanian. ...

Now showing items 1-20 of 1679

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Title

Browsing Law by Title

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account