UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2018
→
Recent submissions

2018: Recent submissions

Now showing items 76-100 of 262

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Balai Harta Peninggalan sebagai salah satu lembaga yang mengurus hal pewarisan

Girsang, Griselda Stacey (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu produk bangsa Belanda saat masuk ke wilayah Indonesia, dimana lembaga ini memiliki tugas untuk mengurus harta kekayaan bangsa Belanda saat itu. Hingga kini keberadaan Balai Harta ...
Hak seorang tersangka yang masuk daftar pencarian orang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/2018 tentang Praperadilan

Priskila, Lonita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Mekanisme hukum Indonesia sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi orang yang berstatus DPO atau buron belum mampu menutup celah dalam praktek praperadilan. Persoalan ...
Tanggung jawab produsen minuman yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Salomo, Mario (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perubahan teknologi dan informasi dewasa ini berubah sangat cepat. Hal ini mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku masyarakat terlebih lagi di kota-kota besar di Indoesia. Minuman beralkohol dewasa ini menjadi sebuah gaya ...
Cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum dan pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia

Charlotte, Brenda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Kejahatan siber adalah kejahatan yang disebabkan oleh majunya teknologi serta pengembangannya, dan cepatnya arus penyebaran informasi tersebar di internet atau “dunia maya”. Salah satu jenis cybercrime adalah Cyberstalking. ...
Perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan peringkat kedua sementara kreditor telah menyalurkan kredit kepada debitor

Boro, Natasha Stellaritami Paundanan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, diperlukan sebuah kegiatan penyediaan uang yaitu kredit. Pemberian ...
Tinjauan yuridis pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sehubungan dengan adanya perkawinan poligami ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

Algifari, Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita sehubungan dengan adanya perkawinan poligami ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik ...
Konsepsi hakim pemeriksaan pendahuluan dengan praperadilan yang diatur di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Utama, Nyoman Trijaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Sudah 37 Tahun lamanya KUHAP diberlakukan dengan keadan bahwa perkembangan zaman selalu bergeser, Khusunya mengenai Praperadilan yang dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berdampak masyarakat tidak ...
Kedudukan rekomendasi Komisi Yudisial dalam perannya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Annisa, Gisya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi hakim di bawah peradilan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang ...
Tinjauan hukum internasional terhadap pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel

Utomo, Adri Arasyarif (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berupa Pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari Hukum Internasional, teori-teori serta prinsip-prinsip Hukum ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen atas kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Widya, Putri Anggiariz (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Keberadaan media sosial yang memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi menjadi faktor yang menyebabkan konsumen lebih memilih menggunakan media sosial dibandingkan dengan media konvensional. Dalam penggunaan media ...
Tanggung jawab pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "X" atas manfaat kandungan yang disampaikan kepada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Ghani, Muhammad Rafdi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai kegiatan promosi pelaku usaha PT “X” terhadap produk yang dihasilkannya yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek “X” dimana pelaku usaha tersebut mencantumkan beberapa manfaat mengenai ...
Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi masalah kejahatan transnasional di perairan Selat Malaka

Tantowi, Moch Taufiq (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas mengenai ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan sangat tua. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka yang berbatasan dengan beberapa negara pantai ...
Pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan hukuman fisik terhadap murid

Afriyadi, Irfan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama yang salah satunya adalah mendidik. Dalam mendidik peserta didiknya, guru sering memberikan hukuman fisik agar peserta didik tersebut menjadi disiplin. Hukuman ...
Proses perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dikaitkan dengan asas Audi Et Alteram Partem dalam rangka pemenuhan rasa keadilan pihak pemohon

Monda, Alfadil (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Peraturan perundangan-undangan terdiri atas berbagai jenis peraturan secara hierarkis. Namun peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain dapat terjadi pertentangan, sehingga peraturan perundang-undangan ...
Analisis pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber dikaitkan dengan Self Assessment System, serta ekstensifikasi dan intensifikasi berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum

Yunita, Rugun Astrid (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana, perhitungan, pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pajak penghasilan dari youtuber. Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung ...
Keberadaan Right to be Forgotten dalam Perundang-Undangan Indonesia terkait dengan keberadaan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Setiawan, Dea (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai right to be ...
Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran DAS Citarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ganesworo, Muhammad Galing (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan melakukan penelusuran secara sosiologis mengenai penegakan hukum UUPPLH dari segi hukum ...
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenaikan harga layanan internet PT. X yang tidak diatur dalam perjanjian baku berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Utama, Deartha Indra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka jasa layanan internet menjadi pilihan utama konsumen untuk mencari informasi dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya jasa ...
Pemberian fasilitas kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang tidak sesuai bagi warga binaan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Byanti, Alita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung ...
Tinjauan yuridis normatif pengaturan izin perkawinan poligami dalam hukum Islam dan hukum adat

Agathan, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Izin perkawinan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan poligami di Indonesia. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat keduanya mengatur mengenai dapat dilakukannya perkawinan poligami namun tidak ...
Tumpang tindih Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 12 Huruf a dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Martinesia, Nathania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Tindak pidana bukan merupakan sesuatu yang langka di negara Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur di dalam ...
Alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah daerah

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ...
Analisis yuridis perlindungan data konsumen dalam perjanjian baku Biznet Gio berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Siagian, Yoshio Mikhail (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kemudahan tersebut adalah dengan adanya sistem komputasi awan. Sistem komputasi awan memungkinkan ...
Dampak Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan orang tua dan hak mewaris anak pada masyarakat penganut penghayat kepercayaan

Bartimeus, Alvin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Status yang masyarakat punya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka atau Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sangat penting untuk masyarakat Indonesia supaya dapat menunjukan jati diri mereka sebagai Warga Negara ...
Keabsahan perjanjian jual beli daun kratom di Indonesia dikaitkan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sembiring M., Adithia Pasarella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Daun Kratom atau Mitragyna speciosa korth (Rubiaceae) merupakan tanaman yang sering dijumpai di Asia Tenggara, dan di Indonesia tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk ...

Now showing items 76-100 of 262

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2018: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account