Pemberian fasilitas kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang tidak sesuai bagi warga binaan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Abstract

Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditemukan adanya penyimpangan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berupa pemberian fasilitas kamar hunian bagi warga binaan dan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada petugas pemasyarakatan. Sehingga penulisan ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang membuat adanya fasilitas kamar hunian bagi warga binaan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan apakah dengan adanya dugaan pemberian uang kepada petugas pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana suap.