UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 51-75 of 258

Kajian terhadap KPSI Bandung mengenai pelaksanaan upaya kesehatan dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Manalu, Lita Aryani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang diman pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, ...
Tinjauan yuridis terhadap penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terkait Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Siahaan, Anasthasya M. Caroline (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi ...
Pertanggung jawaban malpraktek ditinjau dalam hukum pidana

Karina, Sondang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tidak adanya definisi yang jelas mengenai apakah itu Malpraktek Medis dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai tolak ukur suatau tindakan yang dapat di kategorikan sebagai malpraktek. Penelitian ini ...
Tinjauan yuridis tanggung jawab penyidik POLRI terhadap pengadaan barang bukti yang tidak benar dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban dikaitkan dengan tindak pidana narkotika

Cornelis, Manuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu musuh terbesar bagi Negara Indonesia, karena merusak generasi muda bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ...
Security for costs dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan praktek penyelesaian perkara melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia

Pramana, M. Kevin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Security for costs merupakan salah satu bentuk dari interim measures. Interim measures adalah putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase pada saat proses persidangan yang diberikan dengan tujuan untuk melindungi aset ...
Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Citradana Rahayu atas kerugian yang dialami sehubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Djunaryanto, Rizky Aryancia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan penjaminan terhadap dana yang disimpan oleh nasabah. Tugas LPS ditunjang dengan berbagai kewenangan yang diberikan oleh peraturan ...
Analisis konsep responsibility to protect dalam Hukum Hak Asasi Manusia internasional

Kencana, Hilmy Mutiara Rafi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens terhadap individu dengan tanggung jawab untuk melindunginya oleh masyarakat internasional melalui ...
Implikasi Pasal 1 Undang-Undang No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap hak kebebasan beragama

Triputra, Adhitiya Augusta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Undang-Undang no 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pada masa Demokrasi Terpimpin. Politik ...
Peraturan cyberbullying dikaitkan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat

Monica, Fransisca (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang fundamental dan juga wajib hukumnya dihormati oleh siapapun juga. Seiring dengan perkembangan ...
Analisis yuridik keabsahan perjanjian endorsement melalui direct message dalam aplikasi Instagram berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Ravellino, Fransiskus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Endorsement merupakan sebuah teknik marketing yang banyak dilakukan pelaku usaha untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya melalui media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan pelaku usaha dalam melakukan ...
Permasalahan hak kebebasan berserikat dan berkumpul Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Febroramadhani, Talita Jasmine (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam ...
Dampak yuridis pemberlakuan Technical Barrier to Trade Agreement dan Framework Convention on Tobacco Control terhadap perdagangan rokok di dunia

Budianto, Stephanus Calvin Hyes (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tembakau merupakan sebuah komoditi pertanian yang termasuk dalam kategori tanaman perkebunan. Salah satu produk olahan tanaman perkebunan tembakau ini adalah rokok, yang merupakan salah satu barang populer di dunia. dengan ...
Tinjauan tentang tujuan, jenis, dan manfaat stabilization clause dalam perjanjian investasi asing antara negara tuan rumah dengan investor asing dalam kaitannya dengan resolusi PBB tentang permanent sovereignty over natural resources

Simatupang, Irene Theodora (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Stabilization clause merupakan sebuah klausul yang digunakan untuk menjadi jaminan bagi investor dalam perjanjian investasi asing. Klausul ini digunakan dalam rangka mempertahankan hukum dari host state yang diberlakukan ...
Tinjauan yuridis terhadap Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Puspa, Sukma Nindya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Skripsi ini membahas keselarasan aturan dan asas keadilan dalam pajak penghasilan. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 diterbitkan Peraturan ...
Pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia terhadap peluncuran satelit Indonesia di luar negeri

Dairio, Canisius Carolus Andrinovan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Menurut Outer space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972 tiap negara peluncur harus bertanggung jawab secara absolut bilamana terjadi kecelakaan di manapun permukaan bumi atas kegiatan antariksa nasionalnya. Traktat ...
Kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Rizki, Fauzia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam perjanjian penitipan hewan seringkali terdapat klausula eksonerasi, yaitu berisi pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, yang biasanya mengatur apabila hewan titipan mati atau sakit maka bukanlah menjadi tanggung ...
Perlindungan hukum terhadap jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangan penuntutan

Srihariputra, Dwi Estu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam suatu proses persidangan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan ditemui, baik hambatan tersebut datangnya dari luar pengadilan atau saat persidangan berlangsung. Padahal untuk urusan bercara ...
Tanggung jawab negara untuk memenuhi Hak Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Andiari, Cattlea Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pelayanan Kesehatan adalah salah satu hak dasar manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (Hak atas Kesehatan) yang dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasan eksekutif ...
Analisis jaminan atas Surat Sewa Tempat Usaha (SSTU) di Pasar Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung

Triestanto, Kimberly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur menjadi ...
Perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Permatasari, Indah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Masalah pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi masalah internasional mengingat saat ini banyak negara yang menjadi tempat persinggahan sementara dari para pengungsi, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, ...
Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap rumah sakit yang didirikan oleh yayasan yang mencemari lingkungan dengan limbah medis

Praisy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam pengupayaan kesehatan di Indonesia, pembangunan rumah sakit semakin pesat. Rumah sakit di Indonesia dapat didirikan oleh Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ...
Peran petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat terhadap kemandirian petani berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Matogu, Faisal (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pertanian merupakan salah satu pilar pembangunan suatu bangsa dan melalui pertanian kebutuhan pangan akan tercukupi. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan dengan terpenuhinya pangan ...
Perlindungan hukum bagi pengguna layanan VIP aplikasi JOOX

Sadarusman, Dana Soraya Letizia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Aplikasi JOOX adalah sebuah aplikasi yang dapat di download secara gratis pada smartphone untuk mendengarkan lagu secara online atau melalui jaringan internet. Objek kajian dalam penulisan ini adalah pengguna layanan VIP ...
Kebebasan berekspresi terkait dengan karya seni yang menggambarkan pornografi

Itsari, Hani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Seiring dengan perkembangan zaman, karya seni yang dianggap sebagai suatu karya yang diciptakan berdasarkan hasil ide atau gagasan dari para seniman yang menjadi indah dilihat dan dinikmati oleh para khalayak yang melihatnya. ...
Legalitas intervensi militer negara lain terhadap konflik bersenjata di Suriah dalam Hukum Internasional

Nia, Cut Farrah Dhiba (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perhatian dunia saat ini salah satunya tertuju pada konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, konflik bersenjata tersebut kemudian mengundang pihak-pihak di luar Suriah untuk intervensi membela kepentingannya masing-masing ...

Now showing items 51-75 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account