UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 76-100 of 258

Inkonsistensi pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan prosedur pertanggungjawaban persero

Mardalena, Debora (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan ini menganalisis peraturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentan Badan Usaha Negara yang mana dalam ...
Tinjauan yuridis terhadap germo mengenai prostitusi dengan menggunakan sarana online dihubungkan dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik

Adisudarma, Viona Amalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap germo mengenai prostitusi ...
Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya : perbandingan hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA)

Widyasari, Novia Asri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Anak memiliki daya tarik yang unik. Daya tarik unik yang dimiliki anak menyebabkan banyak pengusaha industri hiburan yang mempekerjakan anak dalam produksi industri hiburan, seperti sinetron, film, dan iklan. Anak dapat ...
Tinjauan yuridis penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam menekan jumlah kejahatan di Indonesia

Yosia, Reinhard (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam pencegahan kejahatan. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan ...
Tinjauan yuridis kewajiban alimentasi bagi pasangan yang telah bercerai secara li'an menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Suryanto, Jovita Amanda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia merupakan mahluk sosial oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketergantungan manusia akan orang lain mengakibatkan terjadinya perkawinan antara manusia tersebut dengan tujuan membentuk kelkuarga ...
Analisis yuridik divestasi saham pada penanaman modal asing di bidang hortikultura

Putri, Redissa Handarekasa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kegiatan penanaman modal asing dalam suatu negara berdaulat dalam rangka pembangunan nasional suatu negara. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, memajukan bidang pertanian atau hortikultura menjadi hal yang cukup ...
Perbandingan pengaturan hak guna air sebelum dan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Herdianti, Kristiana Devina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulis melakukan penulisan hukum dengan judul Perbandingan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait ...
Studi kasus terhadap sengketa kepemilikan atas tanah dalam Perkara Nomor 225/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM Jo. Putusan Nomor 364/PDT/2006/PT.DKI Jo. Putusan Nomor. 1808 K/PDT/2007 Jo. Putusan Nomor. 589 PK/PDT/2008

Soewardjo, Luthfi Ahmad Anindito (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

LUTHFI AHMAD ANINDITO SOEWARDJO (2013 200 029). Dengan Judul Studi Kasus Terhadap Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Dalam Perkara Nomor 225/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM Jo. Putusan Nomor 364/PDT/2006/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 1808 ...
Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba

Girsang, Sarah Marissa Aromagira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berawal dari maraknya pemberitaan mengenai overkapasitas atau kelebihan hunian hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, seringkali menimbulkan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak Narapidana selama ...
Tinjauan terhadap wanprestasi dikaitkan dengan Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 JO UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Maulana, Muhammad Sawuka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam hal menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah seringkali bekerja sama dengan pihak swasta. Dimana kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta itu dituangkan dalam bentuk penjanjian perdata. Apabila kita bicara ...
Tinjauan yuridis terhadap peninjauan kembali (herziening) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Fauzie, Andrew Ryan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap "inkracht van gewisjde". Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum ...
Analisis yuridik atas produk makanan jadi di Rumah Makan dan Restoran yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

Siahaan, Mia Dorothy Antian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat karena makanan yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Dalam penyediaan makanan, rumah makan atau restoran dituntuk untuk ...
Analisis yuridis terhadap penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor berdasarkan klausul ex-gratia di PT. Asuransi Jasindo Syariah

Nurfadhilah, Bella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam asuransi penanggung diwajibkan untuk menanggung risiko yang dialami oleh tertanggung, namun ada kondisi-kondisi tertentu dimana penanggung dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menanggung risiko. Apabila penanggung ...
Perlindungan nasabah yang memperoleh uang palsu dalam layanan penukaran uang di Money Changer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Agmelia, Clariessa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Money Changer adalah tempat pertukaran atau jual beli mata uang asing. Pengaturan mengenai Money Changer dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing ...
Sinkronisasi peraturan mengenai alasan perceraian akibat murtad dalam hukum perkawinan nasional menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adidarma, Jessica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehubungan dengan alasan perceraian akibat peralihan agama atau murtad. Ketidaksejalanan ...
Tinjauan yuridis Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan atas Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka

Sianipar, Elsa Mariana BR (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran ...
Sinkronisasi pengaturan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan kenaikan tarif UWTO di Kota Batam

Ginting, Katarina Julia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi pengaturan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan di kota Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam (untuk ...
Efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan fenomena modifikasi kendaraan bermotor roda empat di Kota Bandung

Christianto, Alvon (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan transportasi pada era globalisasi mempermudah mobilisasi masyarakat, sehingga kendaraan bermotor mulai menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Kemudahan kredit kendaraan bermotor turut serta membantu perkembangan ...
Tinjauan yuridis pertanggungjawaban bank terhadap penagihan kartu kredit yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan standar prosedur operasional bank

Akhiar, Annisa Medyana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang sudah lazim digunakan pada saat ini. Di Indonesia kartu kredit diatur didalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 ...
Praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dikaitkan dengan hukum pidana di Indonesia

Putra, Pranama Mawada (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Sepakbola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Olahraga ini memiliki nilai-nilai baik yang dapat disebarkan melalui permainannya, yaitu kerja sama, sportivitas, saling menghargai dan fair play. Namun, seiring ...
Penggunaan surat kuasa mutlak dalam praktik nominee arrangement di bidang penanaman modal

Lalujan, Ramadhan Pandu Andika Putra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penanam modal asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang membatasi maupun melarang penanaman modal asing di beberapa sektor dan bidang usaha. Sehubungan dengan batasan ...
Tinjauan tentang konsekuensi putusan praperadilan yang tidak dilaksanakan oleh penyidik

Priyono, Septian Eka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan ...
Akibat hukum perubahan status desa menjadi kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Surjadi, Tresty Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Desa memiliki otonomi asli sehingga dapat mengurus wilayahnya sendiri dan status otonomi yang dimiliki tidak diberikan oleh pemerintah. Namun dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 11 diperbolehkan ...
Permasalahan pada tahap Prapenuntutan dalam kaitannya dengan penyidikan perkara tindak pidana umum

Dradjat, Ilfia Ambari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Hukum Acara Pidana dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam penyelenggaraan penegakan hukum dari proses awal penanganan perkara sampai penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum acara mengatur fungsi-fungsi penanganan dan ...
Studi kasus penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jakarta Utara

Kurniawan, Chalista Revi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Sejak 1 Januari 1918 di Indonesia berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan pemidanaan yang berlaku bagi semua golongan. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah Pasal 156 KUHP yang mengatur ...

Now showing items 76-100 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account