Salah satu asas dalam hukum pidana ialah “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “siapa yang berbuat ia yang bertanggungjawab” mengenai pertanggungjawaban pidana. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan dengan unsur ...

Manusia lahir dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik kekurangan manusia dapat dilihat secara kasat mata, namun kekurangan mental tidak bisa dilihat secara kasat mata. ...

DONI NOVTRIANDI FIRDAUS (2012 200 149), dengan judul skripsi “Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal ...

Perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis dan perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan hukum itu sendiri, misalnya dalam kasus perkawinan, saat ini perkawinan dibawah umur masih marak terjadi. ...

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu ...

Perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya permasalahan timbul dalam bidang pewarisan jika perkawinan terebut dilangsungkan oleh orang Islam, dikarenakan dalam hukum Islam telah diatur bahwa ...

Bersamaan dengan kebutuhan lahan di berbagai belahan dunia, pulau buatan menjadi aspek yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara bersangkutan. Berdasarkan hal itu, pengaturan yang jelas mengenai pulau ...

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia mengatakan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Artinya, dalam penjatuhan pidana harus ...

Dewasa ini pengaturan sertifikasi halal telah sampai pada tahap internasional. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk muslim di dunia yang meningkat cukup pesat. Maka dari itu konsumsi produk halal pun turut ...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 menyebutkan, Negara Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial, salah satu upayanya adalah pemberian jaminan sosial pemeliharaan kesehatan. Di ...

Skripsi ini membahas Hak Kebebasan Berekspresi Pelaku Seni dalam dunia penyiaran yang telah dibatasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 203/K/KPI/02/2016 yang adanya larangan tingkah ...

Skripsi ini membahas mengenai Tinjuaan Yuridis Terhadap Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana ringan atau yang disebut dengan tipiring melakukan tindak pengulangan pidana atau ...