Law: Recent submissions

Now showing items 1-25 of 1636

Legalitas klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagaimana digambarkan dalam peta terbarunya tahun 2023

Gozali, Euginia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pada tahun 2023, Republik Rakyat Tiongkok merilis peta terbaru dari Laut Tiongkok Selatan, yang kembali memicu ketegangan geopolitik dan sengketa internasional atas batas-batas maritim di wilayah tersebut. Peta baru ini ...
Kajian yuridis terhadap dampak hukum bagi pelaku usaha dan karyawan yang terkena dampak terbitnya Fatwa Nomor 83 tahun 2023 oleh Majelis Ulama Indonesia

Hosea, Yohanes Fernando Tegar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini menganalisis aspek hukum atas dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Mitra Usaha (Pelaku Usaha dan Perwakilan) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum ...
Sinkonisasi ketentuan mengenai pencatatan perwakilan di peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan mengenai surat penyataan tanggung jawab mutlak dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Wiedhayaka, Nasyifa Sabilli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Prosedur pencatatan perkawinan pada PP No.9 Tahun 1975 mengatur bahwa ada beberapa langkah yang harus dipenuhi pasangan yang hendak menikah untuk mencatatkan perkawinannya. Apabila semua proses telah dilakukan maka pegawai ...
Problema penerimaan royalti bagi musisi independen dalam industri musik di DKI Jakarta

Wirasakti, Muhammad Ega (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang melengkapi keragaman etnis, ras, dan agama yang dimilikinya. Keberagaman ini merupakan aset nasional yang sangat penting dan memerlukan tindakan ...
Perlindungan hukum bagi peretas beretika dalam aktivitas Bug Hunting di Indonesia

William, Yehezkiel Tyra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perbuatan peretasan atau hacking di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun ...
Alternatif penyelesaian sengketa akibat pembatalan Konser “X” antara pembeli tiket konser dan promotor “Y”

Athalia, Dennise (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pembatalan konser yang terjadi sering kali membuat banyak para pembeli tiket konser merasa dirugikan, baik dari segi biaya maupun waktu. Pembatalan konser dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti artis yang akan ...
Upaya hukum yang dapat dilakukan Riot Games Inc atas pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan oleh Netease

Lyjanto, Celine Varens (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Saat ini di Indonesia, pelindungan mengenai permainan video sendiri masih sering diabaikan. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus yang diangkat dalam Legal Memorandum ini, yaitu kasus antara Riot Games Inc (Riot) dengan ...
Penerapan Konsep Command Responsibility dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat

Rohi, Jeni Stemsia Susanli Aili (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Tanggung jawab komando adalah prinsip hukum dan militer yang menyatakan bahwa seorang komandan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Penerapan konsep tanggung jawab komando atau command responsibility ...
Permasalahan dalam penerapan Non-Conviction Based dalam upaya pemulihan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi

Lase, Norbertus (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non Conviction Based (NCB) adalah instrumen hukum yang paling penting dalam memerangi korupsi dan pemulihan kerugian negara. Hal Ini memungkinkan penyitaan harta kekayaan yang diduga ...
Kategorisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rachmawati, Griecelda Ellvina (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan masih terjadi di berbagai belahan dunia yang dilakukan oleh individu, institusi negara, atau institusi lainnya. Hal ini menunjukkan ...
Perlindungan hukum bagi pemegang saham dengan Hak Suara Multipel pada perseroan terbuka yang menerapkan Multiple Voting Shares berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Ulia, Shafira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Multiple Voting Shares (“MVS”) merupakan saham yang memberikan hak suara lebih dari satu pada setiap sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah klasifikasi saham MVS pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ...
Tinjauan terhadap aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak

Chandra, Andrew Hutama (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini berfokus pada analisis aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan bagaimana aturan tersebut terkait dengan kepastian hukum bagi ...
Analisis pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terhadap perbuatan penyebaran data pribadi (Doxing) menurut peraturan di Indonesia

Milsen, Melly (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Sejak abad ke-20, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat dan dimodernisasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna dari waktu ke waktu. Di Indonesia, pengguna internet aktif dalam ...
Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

Baswara, Aloysius Damarseta (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Keberadaan ibu kota negara merupakan suatu hal fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan ibu kota negara menjadi pusat perputaran roda pemerintahan baik dari unsur eksekutif, ...
Partisipasi publik dalam peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaannya khususnya Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Cirata

Ricky, Rariq Muhammad Ghani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Salah satu model pembangunan nasional yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah Proyek Strategis Nasional. Berbagai proyek tersebut dipercaya sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ...
Konflik kepentingan dalam hubungan hukum peserta rapat umum anggota dengan anggota usaha bersama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perasuransian

Shiba, Mika Raditya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Konflik kepentingan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kerugian bagi pemegang polis dan pemilik usaha perasuransian. Pengaturan terkait konflik kepentingan bertujuan untuk mencegah pengambil keputusan bertindak ...
Analisis uji berkala bagi kendaraan pengangkut barang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan

Wiratama, Muhammad Triardya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Kasus kecelakaan berkaitan uji berkala menjadi suatu perbincangan yang hangat saat ini, tergulingnya Bus Trans Putera Fajar di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan korban jiwa sebanyak 11 orang serta ...
Legal Standing pemohon dan alasan pembubaran partai politik di Indonesia yang sesuai dengan prinsip negara hukum

Leksono, Ignatius Kevin Arthur (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini membahas penambahan mekanisme pada legal standing pemohon dan alasan pembubaran partai politik di Indonesia yang selaras prinsip negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perihal ...
Pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh klub kepada pemain sepak bola profesional disebabkan cedera

Zahran, Fikriansyah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemutusan Hubungan Kerja oleh klub kepada pemain sepak bola disebabkan cedera. Suatu perjanjian kerja dapat diakhiri oleh pihak klub secara sepihak dan menimbulkan akibat hukum. Pemain ...
Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/PDT.SUS-PKPU/2018/PN Niaga SMG tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : studi kasus tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang antara PT. Alfa Polimer Indonesia dengan CV. Aneka Ilmu dan H. Suwanto, SE, MM.

Pasaribu, Michael Benjamin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara PT Alfa Polimer Indonesia dengan ...
Analisis kacang Cisoka di Kecamatan Cisoka sebagai indikasi geografis dalam upaya mendapat pelindungan hukum

Budiantoro, Margareta Manika (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan ...
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Polis Asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Sasongko, Kelvin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dan eksistensi lembaga penjamin polis. Penelitian ini menyelidiki perubahan-perubahan ...
Urgensi pembentukan peraturan khusus mengenai Whistleblowing System untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan bersih

Pane, Novenalia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kasus terjadinya ancaman dan intimidasi terhadap whistleblower yang mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum atau non etis kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi ...
Kedudukan hukum aggregator musik sebagai pihak yang mendistribusi royalti dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif ditinjau dari hukum positif Indonesia

Gracia, Iris (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penulisan ini mengkaji kedudukan hukum aggregator musik dalam mendistribusikan royalti dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut hukum positif Indonesia. LMK adalah badan hukum nirlaba yang mengelola ...
Kedudukan Amicus Curiae sebagai alat bukti pada Ratio Decidendi Hakim menurut sistem peradilan pidana Indonesia

Pawawoi, Muhammad Firdaus La (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik terdapat suatu praktik penyampaian pendapat dipersidangan oleh pihak diluar perkara, konsep ini dinamakan sebagai amicus curiae. Di Indonesia sendiri konsep ini tidak ...

Now showing items 1-25 of 1636

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

Law: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account