Law: Recent submissions

Now showing items 26-50 of 1631

Perlindungan hukum status anak yang disebabkan perkawinan kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Khairunissa, Sarah Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini membahas mengenai fenomena perkawinan kontrak yang terjadi di Indonesia. Sebuah perkawinan seharusnya dilaksanakan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga ada ikatan lahir batin antara pria dan wanita ...
Keberadaan Misappropriation Theory dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek

Wenas, Noah Rezka Adistira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pasar Modal dimaknai sebagai pasar bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan efek. Transaksi efek di Pasar Modal masih mengalami permasalahan, yaitu terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam. Insider ...
Akibat hukum dari penolakan keluarga korban tindak pidana pembunuhan atas pelaksanaan autopsi korban

Beatriz, Natasya Agneiszkee (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Autopsi merupakan salah satu prosedur pemeriksaan medis yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti ketika terjadi suatu tindak pidana yang berujung pada kematian, yang salah satunya adalah ...
Perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan upaya kesehatan imunisasi di Indonesia

Chinnara, Kezyah (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Imunisasi merupakan hak yang dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi serta didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan yang mengatur ...
Tanggung jawab pelaku usaha jasa museum terhadap pengunjung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kusumawati, Siti Amanda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum museum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta tanggung jawab museum sebagai pelaku usaha terhadap pengunjung. ...
Analisis terhadap hak moral pencipta lagu atas penggunaan lagunya dalam industri musik

Nuswahadi, Mario Yohanes (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak moral pencipta lagu dalam industri musik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan lagunya secara komersial tanpa izin. Studi ini mengkaji pengaturan hak moral dalam ...
Praktik Self-Preferencing dalam ekonomi digital dikaji dari hukum persaingan usaha Indonesia

Soetowidjojo, Jordan Amadeus (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perusahaan digital dengan penguasaan teknologi dapat berpotensi menjadi perusahaan digital raksasa seperti Google, Amazon, dan Apple. Melalui penguasaan teknologi dan pasar yang dimiliki, perusahaan digital tersebut dapat ...
Transaksi jual beli hewan sebagai obyek Aqiqah dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan pemberian cashback menurut hukum Islam

Amintapura, Muhammad Alif Akmal (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini membahas terkait transaksi jual beli hewan aqiqah melalui PMSE dengan pemberian cashback ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi sinkronisasi transaksi ...
Efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sebagai antisipasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di wilayah Kabupaten Garut

Budiatmoko, Yovanka (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dibutuhkan untuk kepatuhan Notaris dalam melaksanakan PMPJ, termasuk bagi Notaris di Kabupaten ...
Urgensi pengaturan kriteria metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Angin, Ronald Chandra Nogah Perangin (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pembahasan mengenai metode omnibus law di Indonesia cukup menarik untuk dibahas, melihat pada praktiknya di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menuai banyak ...
Upaya permintaan pengembalian terhadap kasus pembayaran tak terutang : perbandingan antara pasal pembayaran tak terutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Unjust Enrichment di Amerika Serikat

Mujanah, Mufida (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Salah satu upaya yang dilakukan apabila adanya kasus pembayaran tak terutang adalah meminta pengembalian dengan melakukan gugatan melalui pengadilan. Namun, sebelum melakukan gugatan di pengadilan penggugat perlu melakukan ...
Kajian terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa menurut hukum waris Islam di Indonesia

Putri, Aqqhila Felia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Hukum Islam menjadi salah satu jenis hukum yang mengatur mengenai pewarisan, dan dalam hal ini sering dikenal dengan hukum waris Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan utama dari hukum Islam di Indonesia dan ...
Penerapan Prinsip Substantial Similarity dan Doktrin De Minimis dalam teknik sampling musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : analisis kasus VMG Salsoul, LCC V. Madonna louise Ciccone

Gultom, Oswaldo Manasye (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur mengenai Hak moral dan Hak ekonomi pencipta. pengambilan sampling musik tanpa izin dapat dikatakan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ...
Pertanggungjawaban atas jatuhnya Fragmen Antariksa Roket Long March 5B di Wilayah Sanggau, Kalimantan Barat

Supartono, Danang Niskala Muhammad (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Sampah antariksa telah menjadi perhatian global yang semakin mendesak karena pertumbuhan aktivitas luar angkasa manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum negara peluncur terhadap ...
Akibat hukum terhadap penerima royalti hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian

Patricia, Lexandra (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Royalti, yang merupakan hasil dari hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, sebelumnya tidak pernah dinyatakan sebagai harta bersama dalam putusan pengadilan. Namun dalam kasus perceraian Virgoun dan ...
Perbedaan pengaturan tentang Pengecualian Vertical Restraints dalam Perjanjian Vertikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Kompetisi Uni Eropa, serta pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia

Maulana, Biyana Ahya Awan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pembahasan mengenai perjanjian vertikal khususnya di Indonesia tidak terlepas dari masalah yang timbul utamanya akibat dari substansi dari perjanjian tersebut yang mengandung pembatasan vertikal (vertical restraints). ...
Bentuk pidana pengawasan sebagai sanksi pidana baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tiorein, Andrea Anjani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penulisan hukum ini membahas mengenai Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang ini, belum didefinisikan mengenai ...
Perbandingan hukum larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia

Melfiandy, Axel Leonardo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Tender merupakan salah satu metode untuk memperoleh barang/jasa yang lazim digunakan dalam dinamika bisnis. Tidak hanya itu, tender juga menjadi metode untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk ...
Penerapan pasal menyiarkan berita bohong dalam tindakan vandalisme di Kota Tangerang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.

Muharram, Rizki Dilly (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Karya tulis ilmiah atau penulisan hukum ini berbentuk studi kasus dengan pokok bahasan penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, atas kasus vandalisme berupa pencoretan dengan tulisan “SUDAH KRISIS SAATNYA ...
Pertanggungjawaban pidana badan hukum perseroan perorangan dalam tindak pidana pencucian uang

Siboro, Nirwana Theresya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Salah satu konsep yuridis yang paling pokok yaitu berkaitan dengan pembawa hak dan kewajiban bertindak dalam hukum, ini disebut sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk subjek hukum badan ...
Studi kasus terhadap Kewenangan Peradilan Perdata dalam Sengketa Partai Rakyat Adil Makmur melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST.

Uktolseja, Nicholas Timothy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penulisan hukum ini ditulis dalam bentuk studi kasus, dimana isu hukum yang diteliti adalah terkait ketidakjelasan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. terkait kewenangan ...
Pengaturan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Fadhilla, Mochammad Rifky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut TPPU merupakan kejahatan yang tidak boleh dianggap remeh di Indonesia. Kejahatan ini tidak terlepas dari penyelenggara negara yang memiliki posisi strategis didalam pemerintahan. ...
Pengaruh intervensi negatif atas kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana

Panggabean, Miranda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Intervensi dalam penyidikan masih sering kali terjadi di dalam praktiknya. Intervensi dalam penyidikan dapat didefinisikan sebagai campur tangan yang mendorong penyidik untuk mengikuti keinginan pengintervensi dalam suatu ...
Pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Widyanti, Aninditya Zahira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini mengkaji perubahan praktik pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat SEMA). Penelitian ...
Kehadiran notaris dan pembuktian akta risalah rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik

Setiadi, Julia Eka Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Adanya perkembangan teknologi adalah hal yang tak dapat terhindarkan. Notaris sebagai pejabat umum yang diketahui memiliki peran dalam membuat suatu akta autentik dituntut oleh perkembangan teknologi untuk dapat menjalankan ...

Now showing items 26-50 of 1631

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

Law: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account