Abstract:
Penyebaran virus HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Stigma negatif
terhadap ODHA nampak dalam perlakuan diskriminatif yang diberikan dalam respon masyarakat luas
dengan pandangan yang tidak semestinya diterapkan dalam menilai sebuah penyakit. Bagi sebagian
ODHA, pusat layanan kesehatan memberikan pelayanan yang buruk dan kurang memuaskan. Untuk
meninjau dan menilai implementasi peraturan perundang-undangan hingga program pemerintah dan
peran pemangku kepentingan dalam membantu ODHA dalam menerima hak-haknya terkhusus hak
kesehatan dalam bentuk layanan kesehatan preventif dan kuratif maka penelitian ini berfokus kepada
pengambilan data melalui wawancara langsung kepada para pihak pemangku kepentingan. Terlepas
dari kajian dasar melalui peraturan di tingkat internasional, nasional, maupun sumber akademik lainnya,
tujuan pengambilan data secara langsung berguna untuk melihat perkembangan paling baru sehingga
dapat menentukan penyelesaian paling baik dan tepat bagi permasalahan yang dialami ODHA dalam
mendapatkan hak kesehatannya. Peranan kolaborasi dan kerjasama antar pihak pemangku kepentingan
ini sangat penting berkenaan dengan realisasi yang baik dari berbagai program yang telah dibuat untuk
dapat dinikmati hasil positifnya bagi ODHA. Namun, terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi
mulai dari penurunan stigma negatif hingga perbaikan prosedur program pemerintah berskala nasional
seperti BPJS Kesehatan untuk dapat membantu pemenuhan hak kesehatan bagi ODHA khususnya di
Kota Bandung.
