Abstract:
Penelitian ini terfokus pada studi kasus Hesham Talaat M. Al-Warraq v. Indonesia
berkaitan dengan penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment melalui klausul Most
Favoured Nation. Penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment yang konsisten
memberikan kepercayaan kepada investor asing bahwa mereka akan mendapatkan
perlakuan yang adil dan setara, sementara klausul Most Favoured Nation memastikan
bahwa investor dari negara-negara tertentu tidak akan diperlakukan lebih buruk daripada
investor dari negara lain. Kasus Hesham Talaat M. Al-Warraq v. Indonesia menjadi
contoh penting dalam penelitian ini, di mana investor asing menuntut pemerintah
Indonesia dengan dasar pelanggaran prinsip Fair and Equitable Treatment melalui
klausul Most Favoured Nation dalam Perjanjian Investasi Bilateral.
Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan majelis arbitrase mengenai penerapan
prinsip Fair and Equitable Treatment melalui klausul Most Favoured Nation dapat
mempengaruhi keputusan majelis arbitrase dalam sengketa investasi internasional.
Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan investasi melalui prinsip Fair and
Equitable Treatment dan klausul Most Favoured Nation, yang dipertegas dalam kasus
Al-Warraq v. Indonesia, membantu meminimalkan sengketa dan mendorong
keberlanjutan investasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan
lingkungan investasi melalui reformasi kebijakan termasuk peraturan nasional dan
perjanjian investasi internasional serta konsistensi majelis dalam menerapkan prinsip Fair
and Equitable Treatment melalui klausul Most Favoured Nation. Rekomendasi kebijakan
yang diberikan meliputi peningkatan transparansi birokrasi, stabilisasi politik, serta
pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas bisnis.
Kata Kunci: Investasi Internasional, Fair and Equitable Treatment, Most Favoured
Nation, Hesham Talaat M. Al-Warraq v. Indonesia, Perjanjian Investasi Internasional.
