UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 176-200 of 258

Peran Direktorat Jendral Bea Cukai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas

Said, Fitriyah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 dan Penjalanan Undang-Undang Kepabeanan ...
Diskresi pejabat kepolisian tentang penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa push up dan squat jump kaitannya dengan asas legalitas

Savero, Giandiera (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki kebebasan untuk bertindak. Namun, terkadang kebebasan tersebut sering disalahgunakan sehingga menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada khusunya dalam ...
Kedudukan hukum praktik dokter bersama di Kota Bekasi dikaitkan dengan persekutuan perdata menurut KUHPerdata

Damarian, Osmar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dengan berkembangnya zaman, perkembangan ekonomipun juga ikut berkembang. Banyak kegiatan ekonomi baru yang dapat ditemui pada saat ini. Setiap orang yang sudah dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, salah satu perbuatan ...
Kewenangan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

Ahmad, Hafiz Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pemilihan kepala daerah ( selanjutnya disebut Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pilkada secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam Pilkada tersebut dilakukan pemilihan Gubernur, Bupati, ...
Penerapan hak-hak narapidana pria dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang untuk mendapatkan makanan yang layak dan efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Tirie, Vandro Yeremia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan makanan layak itu sendiri serta meneliti pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pria dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I ...
Eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha jasa penunjang tenaga listrik

Sinurat, Fransiskus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Sejak ditemukannya tenaga listrik hampir setiap pekerjaan manusia dimudahkan olehnya, dan pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tiap sendi kehidupan manusia memerlukan tenaga listrik. Hal demikian juga dapat ...
Analisis yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana

Sihaloho, Jonathan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berkaitan dengan upaya comprehensive extra ordinary measures dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ...
Tinjauan yuridis tentang kedudukan CV sebagai subyek hukum dalam berperkara di pengadilan

Prabowo, Aditya Hilmawan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini berkembang begitu pesat, didukung dengan bentuk usaha yang beragam. Persekutuan komanditer atau CV merupakan kendaraan bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Persekutuan ...
Penjualan polis asuransi jiwa dengan metode penjualan secara langsung (MLM) oleh agen asuransi ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung

Adhianto, Rinaldi Slamet (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Asuransi merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk mengatasi segala risiko yang mungkin terjadi di dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan polis asuransi, masyarakat mendapatkannya dari Perusahaan Asuransi melalui ...
Fungsi diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam negara hukum yang demokratis

Rahman, Harris (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang fungsi diskresi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelasanaan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini menjadi penting untuk diteliti ketika Peraturan ...
Analisis yuridis surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam proses take over dalam dunia perbankan dengan jaminan yang sama

Nafis, Yadzka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Banyak perbuatan hukum yang muncul berdasarkan praktek, di mana sebagian dari perbuatan hukum tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu dari perbuatan hukum yang muncul dari praktek ...
Perlindungan hukum atas penggunaan digital watermark ditinjau dari UU Hak Cipta, merek dan indikasi geografis, serta ITE

Sidjabat, Bryan Ganda Abraham (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dewasa ini, cukup banyak fenomena penggunaan digital watermark oleh masyarakat Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai situs daring di dunia maya. Digital watermark sebagai suatu tanda khusus yang dikreasikan secara ...
Pengkategorian status putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Wiramdani, Ali Akbar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang pengkategorian status putusan arbitrase, apakah tergolong sebagai putusan arbitrase nasional atau internasional. Pengkategorian status putusan arbitrase tersebut menjadi ...
Kemitraan antara koperasi perikanan dengan investor asing yang bergerak di bidang gudang pendingin (cold storage) di Indonesia

Windraya, Danuja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Diselenggarakannya penanaman modal merupakan salah satu cara mendapatkan aliran dana dari luar negeri. Dana yang didapat tersebut berfungsi sebagai modal dalam melakukan pembangunan nasional negara Indonesia. Diharapkan ...
Pemberian jaminan fidusia pada objek hak cipta : penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia, Bank Tabungan Negara Bandung dan Bank CIMB Niaga Bandung

Kurniawan, Hizkia Peter (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanatkan bahwa negara memilki peran dalam membangun dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Dalam hal membangun dan memajukan kesejahteraan ...
Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai paspor ganda yang bukan karena kesalahannya

Marcelina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya kasus 177 Jemaah Haji dari Indonesia yang tertangkap oleh pihak Keimigrasian Negara Filipina karena mempunyai ...
Pengaturan dwi kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia terhadap kepentingan Diaspora Indonesia

Putri, Astrid Ramadhani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Paham dwi kewarganegaraan muncul karena terkait dengan migrasi internasional dan perbedaan aturan antara prinsip ius soli (status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan ius sanguinis (status kewarganegaraan ...
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia dibandingkan dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Korea Selatan

Hendrapriana, Ilman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Tinjauan atas perumusan strict liability dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fadhilah, Muammar Azka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat memunculkan modus-modus kejahatan baru, oleh karenanya perkembangan tersebut menuntut adanya perkembangan aturan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat demi ...
Penambahan sanksi sosial sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Ginting, Erma Rosaria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tindak pidana korupsi merupakan kasus yang sudah semakin meluas dan sudah terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar hak ?hak sosial ...
Tinjauan yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan menonton perjudian yang dilakukan di tempat kerja dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Tresna, Wicky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Saat ini semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan ini, maka semakin banyak pula hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh ...
Kriminalisasi samen leven dalam hukum pidana Indonesia

Pamungkas, Gideon Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan zaman akan selalu diikuti dengan perkembangan perilaku manusia. Perkembangan perilaku manusia harus juga diikuti dengan perkembangan hukum. Kumpul kebo merupakan perilaku yang akan diatur di dalam Rancangan ...
Tinjauan yuridis tentang tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di klinik-klinik sekitar Raden Saleh Jakarta

Tanjung, Ardila Febria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Ketatnya Regulasi tentang aborsi tidak menghalau para pelaku aborsi criminalis Untuk melakukan aborsi baik dimana saja dan siapa saja. Tindakan aborsi masih banyak terjadi di Indonesia baik yang sesuai maupun yang sesuai ...
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Darmawan, Talitha Sari Diwanti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terakit perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang ...
Perlindungan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja

Hutagalung, Shandy Angelica Elizabeth (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Upah merupakan tujuan utama bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Pekerja disini tidak hanya terbatas pada pekerja dewasa, melainkan juga anak yang terpaksa bekerja. Pekerja mengharapkan dengan mendapatkan upah, kualitas ...

Now showing items 176-200 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account