UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 201-225 of 258

Tanggung jawab pelaku usaha importir kendaraan bermotor terhadap product recall berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Bernardus, Adrian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kendaraan bermotor khususnya mobil dewasa ini tidak hanya sebagai sarana transportasi, melainkan sebagai gaya hidup yang menunjukkan strata sosial. Hal ini sejalan dengan munculnya produk-produk kendaraan impor yang tergolong ...
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem bus rapid transit dalam pemenuhan standar pelayanan minimal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rene, Matius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Transjakarta Busway merupakan moda transportasi berupa angkutan massal yang memiliki jalur khusus. Keberadaannya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Dalam memberikan pelayanan ...
Kajian hukum terhadap surat kuasa penunjukan direksi yang dibuat di hadapan notaris dihubungkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reysando, Anthony (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Negara Indoesia merupakan Negara hukum. Salah satu unsur dari Negara Hukum adalah adanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar adanya kesesuaian antara peraturan yang dibentuk dan penerapan peraturan ...
Tinjauan mengenai pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Christianto, Yonathan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

UUP sebagai aturan umum hukum perkawinan di Indonesia ingin menghindarkan perceraian dengan cara menetapkan aturan-aturan yang mempersulit dan memperberat proses perceraian melalui penetapan alasan-alasan perceraian serta ...
Perjanjian yang dibuat oleh online influencer dibawah umur dengan pihak-pihak dalam perbuatan hukum yang terjadi secara langsung ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Qinthara, Vicky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Jejaring media sosial dapat digunakan oleh siapa saja termasuk anak di bawah umur. Penggunaan jejaring media sosial dapat membuat seseorang menjadi seorang online influencer, di mana pengguna tersebut memiliki pengaruh ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen kafe pengguna jasa Wi-Fi yang disediakan oleh PT. X sebagai penyedia jasa Wi-Fi melalui perjanjian baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Marantika, Bernadeta Brindanti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat erat kaitannya dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia. Penggunaan internet membutuhkan jaringan yang cepat dan akurat, sehingga ditemukan sistem hi-tech ...
Analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian pemesanan satuan rumah susun dihubungkan dengan KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan rumah susun

Rani, Haneke (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun kian bertambah, diikuti dengan peningkatan kebutuhan pokok yang salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan akan rumah terus meningkat, tetapi ...
Analisis yuridis klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara PT. Go-Jek Indonesia dengan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Justin, Bonifacius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Klausula eksonerasi adalah klausula baku berisi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula ini banyak ditemukan dalam perjanjian baku yang sekarang ini sudah ...
Tinjauan yuridis merger Bank Badan Usaha Milik Negara dengan Bank Badan Usaha Milik Swasta dalam rangka memperoleh Qualified ASEAN Bank (QAB)

Harijanto, Imanuel Alvin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pasar tunggal menuntut adanya liberalisasi di sektor jasa, termasuk jasa perbankan. Liberalisasi di Sektor Perbankan menuntut dibentuknya Qualified ASEAN Bank (QAB). QAB menjadi syarat ...
Tinjauan yuridis pengaturan Pasal 23 tentang Rumah kematian dan ketentuan Pasal 20 tentang Domisili dalam buku I bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Augustin, Yessica Olga (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Domisili adalah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir dan melakukan hak serta kewajibannya. Pengaturan mengenai domisili dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Kitab Undang-Undang ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam peer to peer lending berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sanjaya, Nick (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pada tahun 2008 dunia mengalami krisis finansial sehingga usaha-usaha kecil mikro dan menengah sulit untuk mencari modal, untuk merespon hal tersebut hadirlah suatu skema yang dinamakan Crowdfunding. Praktik tersebut ...
Tinjauan yuridis keabsahan surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh notaris selaku pembuatnya

Sebastian, Vania Angela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Lahir dan mati adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Meninggalnya seseorang akan menimbulkan suatu permasalah hukum mengenai status harta benda ...
Tinjauan yuridis terhadap ketidakjelasan Pasal 134 KUHAP tentang Penolakan otopsi korban kejahatan yang mengakibatkan kematian dalam kaitannya dengan proses pembuktian

Putri, Clarissa Audia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memaparkan apakah fungsi otopsi dalam proses peradilan pidana. Penulisan hukum ini juga akan menganalisa tentang intervensi dari keluarga korban berkaitan dengan proses otopsi karena ...
Keberadaan rumah apung ditinjau dengan objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

Iona, Frieda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Di Indonesia keberadaan rumah apung bukanlah suatu hal yang baru. Dibeberapa daerah seperti Kalimantan, dan Palembang memiliki rumah tradisional berupa rumah apung. Walaupun keberadaan rumah apung di Indonesia bukan hal ...
Keabsahan lembaga crowdlending di Indonesia

Sanjaya, Marissa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berkembangnya sebuah situs crowdlending platform atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, menimbulkan suatu permasalahan ...
Perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa (space tourism) berdasarkan hukum publik dan hukum privat

Hartanti, Ellen Setya Handayani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Konsistensi yuridis antara Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemberian jangka waktu hak pakai untuk kepentingan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing

Santoso, Evelyn Nathania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tanah merupakan karunia yang berasal dari Tuhan YME menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan manusia. Maka dari itu tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak terkecuali rakyat ...
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik

Avivah, Cut (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu cara yang digunakan adalah dengan membuat perjanjian, tetapi sering dijumpai ...
Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

Maharani, Anastasha Azizah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan ...
Tinjauan yuridis kedudukan penyidik yang dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ayudia, Hilda Tri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yaitu menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang. Untuk menjadi saksi, ia haruslah bisa memberikan keterangan yang menjadi bagian alat bukti yang sah yaitu alat ...
Analisis yuridik terhadap keabsahan perjanjian diskon di muka antara perusahaan distributor obat dengan yayasan rumah sakit dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen

Utaminingsih, Veronica Dwi Lestari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan. Adanya keadaan untuk memenuhi kebutuhan satu dan lain pihak di sisi lain ...
Tinjauan yuridis terhadap asas terbuka untuk umum dalam Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan kemerdekaan pers

Fauzan, Aziz Dwi Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dewasa ini Asas persidangan terbuka untuk umum telah berkembang dengan mulai disiarkannya proses sidang pemeriksaan di pengadilan secara langsung di televisi. Pada dasarnya, memang tidak ada aturan mengenai pelarangan ...
Kebijakan perusahaan telekomunikasi dalam menerapkan aturan kerahasiaan call data record dikaitkan dengan hak privasi sebagai Hak Asasi Manusia

Soraya, Saskya Anindyarini (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak terkecuali di wilayah Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan adanya kegiatan ...
Akibat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan kewenangan executive review Perda oleh Mendagri terkait hubungan pengawasan pemerintah pusat dan daerah

Saleh, Petrus Januar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut sebagai UU Pemda, dalam Pasal 251 Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk ...
Pemberlakuan Qanun Aceh dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Karina, R. Nadila Andiani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Negara Indoensia merupakan Negara Hukum dan Negara Kesatuan. Negara Hukum menghendaki bahwa seluruh kehidupan yang ada sangkut – pautnya dengan negara dan bangsa harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yangberlaku. ...

Now showing items 201-225 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account