UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 226-250 of 258

Tinjauan yuridis Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia dan akibat hukum penggunaan Bitcoin di Indonesia

Sihombing, Chrisman Antonius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pada masyarakat yang masih primitif, dimana peradaban masih sangat sederhana setiap sendi kehidupan manusia seperti kegiatan produksi masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia terjadi pergeseran ...
Tinjauan normatif mengenai suatu transaksi elektronik yang melanggar syarat sahnya perjanjian, dan tindakan wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum dalam suatu transaksi elektronik

Sirait, Samuel Reinz Athur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi yang mana bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan upaya-upaya tertentu dalam kehidupannya. Termasuk juga dalam hal perjanjian. Pada awalnya, ...
Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan asas keadilan perpajakan

Titany, Ghea (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam perpajakan dapat timbul sengketa pajak yang diantaranya dapat disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, serta ...
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan hukum pembuktian (Hukum Acara Pidana) Indonesia

Regina, Cristy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganilisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (disebut UU No.19 Tahun 2016) dengan Putusan Mahkamah ...
Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia

Oey, Williams (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tujuan awal didirikannya Komisi Penyiaran Indonesia adalah untuk menjadi lembaga independen yang dapat mengawal penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Namun Undang–Undang no. 32 tahun 2002 yang menjadi dasar penderian ...
Penegakan hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan kerukunan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat terhadap pelaksanaan pendirian masjid sebagai rumah ibadat di Kecamatan Sukajadi, Bandung

Hestyara, Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA yang mengatur ...
Tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian circumstantial evidence dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Yamin, Muftie Hadin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dewasa ini, cukup banyak fenomena penggunaan circumstantial evidence dalam memutus perkara pidana di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia tidak mengatur mengenai circumstantial evidence dan dalam memutus ...
Pengaturan jangka waktu grasi dan perubahannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia

Hasudungan, Eldridge Mikha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Grasi merupakan bentuk upaya Terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden. Adanya grasi yang dimohonkan oleh Terpidana khususnya Terpidana mati juga dapat menunda pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana mati tersebut. ...
Kedudukan Mahkamah Syariah dalam sistem ketatanegaraan di bidang peradilan Indonesia

Sianipar, Albert Tawarikh (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Di Indonesia lembaga kekuasaan kehakiman diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ...
Analisis yuridik tanggung jawab apoteker, konsumen dan pengemudi dalam transaksi Go-Med menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Claraningtyas, Prabawati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia merupakan makhluk sosial, di mana ia selalu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokok manusia terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seiring bertambahnya kebutuhan manusia, ...
Tinjauan yuridis terhadap kerugian Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT. Persero dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Utami, Isni Amalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pertentangan mengenai kerugian keuangan negara yang ditanamkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk PT. Persero masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum. Beberapa perbedaan diantaranya dikemukakan ...
Akibat hukum dari pengualifikasian perjanjian parkir yang dikelola oleh pihak swasta berdasarkan Kepmendagri No. 73 Tahun 1999

Mayang, Tambunta Vinca Rudang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini akan membahas mengenai hubungan hukum yang lahir antara pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir. Hubungan hukum tersebut tertuang dalam sebuah Perjanjian yang disebut Perjanjian Parkir. ...
Keberadaan hak veto dalam pembentukan Undang-Undang menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Firmansyah, Ridwan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur mengenai permasalahan tertentu di dalam suatu negara, khususnya Indonesia. Adanya undang-undang tidak bisa dilepaskan dari negara Indonesia yang menganut asas negara hukum, ...
Kerancuan penafsiran dan penggunaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Gustivani, Muchlis (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena hukum yang banyak terjadi saat ini. Masalah tindak pidana korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara atau ...
Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu debet dalam transaksi jual beli tanpa autentikasi pin ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran

Virginia, Olivia Bella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

APMK khususnya kartu debet dalam melakukan transaksi jual beli membutuhkan alat alektronik yaitu mesin EDC yang terdapat di merchant. Nantinya tabungan nasabah akan terpotong sesuai dengan jumlah transaksi dan batasan ...
Pelaksanaan pengaturan pusat kegiatan lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial bagi UMKM dan pasar rakyat

Lim, Unggul Fajar Andrean (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan toko swalayan yang semakin pesat di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Subang tentu menjadi ancaman tersendiri bagi pasar rakyat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak bagi para UMKM dan pedagang ...
Ancaman sanksi pidana yang sama terhadap permufakatan jahat dan tindak pidana selesai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Burhan, Alicia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan ancaman ...
Analisis yuridis badan usaha yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia

Meilany, Amanda Rizki (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan usaha penyaluran kredit dengan pembebanan jaminan fidusia. Pemahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif ...
Tinjauan yuridis normatif unsur menguasai dan memiliki Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika

Thomas, Rifi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pengedaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu masalah hokum yang menjadi perhatian oleh pemerintah indonesia. Pengaturan tentang Peredaran gelap Narkotika termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal ...
Pengaturan fungsi kelembagaan dalam konservasi keanekaragaman hayati di Cagar Alam Gunung Papandayan

Utama, Tri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Sumber daya alam hayati merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu ekositem. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemanfaatannya juga saling ...
Pertanggungjawaban perusahaan asing terhadap pencemaran minyak montara di Laut Timor

Rachma, Ulfa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kegiatan pengeboran minyak lepas pantai telah banyak dilakukan, salah satunya adalah pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan oleh Anak Perusahaan BUMN Thailand di Australia (PTT Exploration and Production (PTTEP) ...
Perlindungan hukum terhadap pegawai honorer di dalam Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Bekasi

Santosa, Ranya Edwin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat Pemerintah di daerah yang dimana anggotanya disebut polisi pamong praja. Tugas dan fungsi mereka adalah untuk menjaga ketertiban serta menegakkan peraturan daerah ...
Tinjauan hukum terhadap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Saputra, Garda Eka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)
Tata cara pengisian jabatan hakim konstitusi ditinjau dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Khaerani, Frida (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Amandemen UUD 1945 yang ketiga merubah secara signifikasn sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah konsep Kekuasaan Kehakiman. Pada awalnya hanya Mahkamah Agung (MA) saja yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman, ...
Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dalam pengaturan pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

Tanuwiharja, Yohan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan ...

Now showing items 226-250 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account