UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2017
→
Recent submissions

2017: Recent submissions

Now showing items 151-175 of 258

Analisis yuridis terhadap persyaratan pembukaan rekening tabungan atau deposito pada bank di Indonesia dihubungkan dengan syarat usia dewasa dalam perjanjian

Dewi, Karina Puspa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Saat akan melakukan pembukaan rekening baik itu rekening tabungan maupun deposito, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah. Salah satunya yaitu mengenai ketentuan usia. Dalam kegiatan praktek ...
Analisis yuridik penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suyanto, Kathryn Eliseba (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Hukum perjanjian di Indonesia ...
Tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui layanan electronic banking (e-banking)

Natasya, Rivka Rotua (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam rangka menjaga sejumlah uang yang dimilikinya, masyarakat banyak memilih dengan cara menyimpannya di bank. Apabila mereka menyimpan uangnya di bank, maka mereka akan terikat dan menjadi nasabah dari bank yang ...
Kedudukan Qanun dan peraturan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia

Vellinda, Fintania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan. Keistimewaan ini diperoleh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959/. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan ...
Hak pakai sebagai alas hak rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia

Angelina, Alyssa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan ...
Pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas dalam tindak pidana lingkungan hidup

Prawirasuta, Gitty Novitri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi ...
Konsistensi pengaturan tentang kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada kosmetik impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010

Holiang, Trivesta Kristal (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Keinginan manusia untuk berpenampilan sempurna termasuk memiliki kulit dan rambut dalam keadaan baik menyebabkan penggunaan kosmetik menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Adanya globalisasi, perdagangan bebas dan kemajuan ...
Tindakan perundungan (bullying) dalam hukum pidana Indonesia

Putri, Emmi Wahyu Setyo Agus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perundungan berdasarkan fakta yang dimiliki oleh orang lain terjadi pada anak, remaja, dan orng dewasa. Masalah tersebut terjadi di keluarga, lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain anak, serta di tempat kerja. Baik ...
Kajian terhadap ketidakselarasan Pasal 54, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 103 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu penyebab over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Jawa - Barat

Pramuditha, Intan Pratiwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk tinggi angka kasus tindak pidana narkotika, dilihat dari setiap tahunnya yang tidak mengalami penurunan bahkan semakin meningkat, maka jumlah Penyalahgunaan Narkotika pun ...
Analisis pertimbangan hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM

Hutapea, Yosi Fanny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Putusan hakim merupakan cerminan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian putusan hakim haruslah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim mencermati fakta-fakta ...
Fungsi negara dikaitkan dengan upaya penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media internet

Rizkamila, Gusti Medina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Film bukanlah hiburan semata melainkan sebuah pranata sosial. Hal tersebut dikarenakan film dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan pengaruh itu dapat bersifat positif dan negatif. Maka dari itu peredaran ...
Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 tentang Didahulukannya upah buruh terhadap kreditor lainnya

Ramaditya, Hibatul Haqqi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Menurut definisi tenaga kerja dan definisi pekerja yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 1 butir 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa pekerja/Buruh merupakan tenaga kerja yang mempunyai hak-hak untuk dipenuhi ...
Kajian yuridis normatif terhadap pekerja direct sales yang berstatus sebagai pekerja outsourcing di dalam sebuah bank

Febrianty, Lathifah Saraswati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016, di dalam bank terdapat dua jenis pekerjaan yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang bersifat utama di dalam bank sehingga ...
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pasangan usaha dalam penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura

Chandra, Novellin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Dalam praktik bisnis muncul lembaga pembiayaan yang cukup fleksibel jika dibandingkan dengan bank dalam melayani kebutuhan pelaku usaha khususnya di bidang permodalan. Perusahaan Modal Ventura adalah salah satu Lembaga ...
Kewenangan kepala daerah dalam penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan profesionalisme kepegawaian daerah menuju Good Governance and Clean Government

Pratama, A. Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Kewenangan Kepala Daerah dalam hal manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti kewenangan dalam hal penempatan dan mutasi. Namun keberadaan peraturan ...
Fungsi hukum menjaga independensi dan profesionalitas Badan Pemeriksa Keuangan dari para pihak yang memiliki kepentingan

Bitjoli, Privco Sebastian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Keberadaan Lembaga Negara sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara ...
Tinjauan yuridis-sosiologis tentang perlindungan hukum terhadap Public Relation (PR) wanita yang bekerja pada malam hari di Klub Immigrant Jakarta Pusat dihubungkan dengan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Eklesia, Ribka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak namun lapangan pekerjaan terbatas. Hal tersebut membuat tenaga kerja wanita berani untuk melakukan pekerjaan apapun dan kapanpun, termasuk bekerja pada malam ...
Tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap pengungsi asing

Rachman, Vidya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pengungsi merupakan orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka diakibatkan karena ketakutan akan presekusi yang diakibatkan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu ...
Perlindungan hukum terhadap kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara dari penambangan batu gamping

Akbar, Mohamad Taufik (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang Jawa tengah. Latar belakang penulisan hukum ini berangkat dari konflik pemanfaatan ...
Analisis prosedur perceraian dan akibat hukumnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Stephanie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri dalam Pemerintahan Indonesia. Sebagai Pegawai Negeri, kedua instansi tersebut memiliki tambahan peraturan khusus mengenai prosedur ...
Analisis terhadap kedudukan perpajakan penyedia layanan Over The Top asing di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Lestari, Bunga Dwi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Layanan over the top (OTT) dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan pertanyaan ...
Kontradiksi substansi antara Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

Gunawan, Juanvrico (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah muncul sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai Yayasan. Sebelum adanya Peraturan mengenai Yayasan, Yayasan di akui sebagai badan hukum berdasarkan kebiasaan ...
Tinjauan yuridis terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama dalam kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana

Sirwiliya, Shilvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Masalah agama merupakan masalah sensitif maka penodaan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Pengaturan lebih jauh ...
Analisis yuridik terhadap pengalihan bersyarat atas hak yang timbul dari kontrak jasa konstruksi sebagai lembaga jaminan berdasarkan hukum jaminan di Indonesia

Calista, Dea (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan hukum dari Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi, yakni suatu perjanjian yang memiliki konstruksi hukum menyerupai lembaga jaminan dalam ...
Pengadopsian uncitral model law on cross-border insolvency dalam rangka pembentukan aturan terkait pelaksanaan foreign insolvency proceeding di Indonesia

Karelina, Natalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perdagangan internasional merupakan suatu fenomena yang semakin berkembang secara signifikan. Debitor yang terlibat dalam perdagangan internasional, dapat memiliki kreditor-kreditor dan aset-aset yang terletak di berbagai ...

Now showing items 151-175 of 258

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2017: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account