UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2019
→
Recent submissions

2019: Recent submissions

Now showing items 201-225 of 244

Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.

Gumilang, Ray Maulvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa ...
Dasar hukum akuisisi PLTA Larona : antara kontrak karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia, Tbk.) dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor : 48/KPTS/1975 tentang Pemberian izin usaha listrik kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia, Tbk.)

Cayadi, Nuh Imantaka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Mengingat Surat Izin Usaha PLTA Larona lahir sebelum UU. Ketenagalistrikan serta peraturan-peraturan mengenai tenaga listrik lainnya yang saat ini berlaku, maka terdapat ketidaksesuaian istilah pada Surat Izin Usaha PLTA ...
Perlindungan dan pemberdayaan petani akibat kegagalan panen yang dialami petani cabai ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani Juncto Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitasi asuransi pertanian

Fernanda, Kiki Novan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pertanian adalah suatu aspek yang sangat amat terkait dengan masyarakat agraris, begitupun masyarakat Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki reisko yang tinggi yang dapat ...
Peranan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) terhadap kepemilikan uang elektronik pada non-nasabah bank di Indonesia

Martiana, Cynthia Yokerina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Bank dalam menjalankan usahanya haruslah menerapkan dan memperhatikan prinsip kehati – hatian. Begitulah yang dituliskan dalam Undang – Undang Perbankan Indonesia. Merujuk pada kemajuan teknologi dalam perbankan, muncullah ...
Pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika

Rismawardani, Diptya Kamajaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa karena efek kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam masa depan kehidupan bangsa. Peredaran narkotika di ...
Penerapan denda pada akad pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah : studi pada Bank X Syariah Wilayah Bandung

Pelawi, Srina Sembiring (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Produk akad pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan dari Bank XSyariahwilayah Bandung. Akad pembiayaan Mudharabah sendiri adalah bentuk kerja sama antara duapihak. Pihak pertama yaitu pihak yang ...
Analisis yuridis urgensi pemberlakuan daluarsa terhadap sanksi bunga penagihan sebagai bentuk kepastian hukum pendapatan negara

Warman, Ahmad Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Untuk menjalankan tugas negara tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, yang salah satunya diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pendapatan tersebut digunakan oleh negara sebagai pembiayaan ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen atas penjualan konsol permainan nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Suhandinata, Ray Tandriadi Pramuditha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis mengenai penjualan konsol permainan Nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa pelaku usaha ...
Tinjauan yuridis mengenai pemutusan hubungan kerja pekerja dengan alasan kesalahan berat yang tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

Manurung, Panji Uli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar dalam menggerakkan pembangunan, namun di lain pihak akan menimbulkan masalah apabila tidak tepat penanganannya. Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin ...
Penahanan dan tuduhan penggelapan atas nama X laporan polisi nomor : LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES

Awal, Zahid Johar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hukum Pidana memiliki sebuah asas yang dinamakan Ultimum Remedium dikarenakan beratnya dari sanksi pidana itu sendiri berupa perampasan hak kepada seorang terpidana. Ultimum Remedium atau yang disebut sebagai upaya terakhir ...
Tindak pidana korupsi dikaitkan dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dan ketua organisasi olahraga

Gunarsaputra, Muhammad Rizaldi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kontrak-kontrak e-sport di Indonesia dan upaya peningkatan kepastian hukum bagi atlet-atlet e-sport Indonesia

Mayangsari, Andina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Olahraga sebagai aktivitas manusia untuk meningkatkan kondisi jasmani dan rohani telah mengalami perkembangan dengan munculnya cabang olahraga baru, yaitu e- Sport. E-Sport berkembang di negera-negara maju, seperti Amerika ...
Analisis yuridis terhadap perjanjian baku OVO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Khoza, Marco Van (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

OVO merupakan salah satu uang elektronik yang banyak digunakan di Indonesia. Setiap orang yang menggunakan OVO pada dasarnya harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ...
Pertanggungjawaban perusakan benda cagar budaya dalam konflik bersenjata oleh aktor non-negara menurut hukum humaniter internasional

Gazi, Raden Azzaki Alaudin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Benda cagar budaya memiliki nilai yang sangat penting sebagai manifestasi dari tingkat peradaban dan identitas kebudayaan manusia. Dalam konflik bersenjata benda cagar budaya seringkali tidak luput dari perusakan yang ...
Peran pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah

Margaretha, Maria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing, terutama mengenai tanah dengan status hak milik. Pasal 21 ...
Analisis yuridis pembuatan alur laut kepulauan Indonesia barat ke timur berdasarkan konvensi hukum laut PBB 1982

Santoso, Wisley Jaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia adalah negara kepulauan sesuai dengan pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Berdasarkan itu, Indonesia berhak untuk membentuk suatu perlintasan bagi kapal asing untuk melewati Perairan Kepulauan Indonesia. ...
Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sebagai pemenuhan hak politik perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Darmawan, Aditya Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Rendahnya tingkat keterwakilan politik (political representativeness) bagi Perempuan menjadi masalah yang sangat penting, khususnya dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif masyarakat, ...
Pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan bagi pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta di Kabupaten Bandung dan kaitannya dengan asas keadilan

Triasiwi, Renatha Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan suatu wilayah kabupaten/kota di mana setiap daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri dalam melaksanakan pemungutannya yang ...
Studi kasus tentang kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi berdasarkan instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dikaitkan dengan UUPA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017)

Simanjuntak, Putri Rebecca (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini untuk menganalisis Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017. Surat Instruksi tersebut memberikan pembatasan hak ...
Kasus kontrak dagang internasional antara St. Patrick Farm versus PT. Surya Pangan Jaya

Priskila, Keren (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kontrak Dagang Internasional pada jaman sekarang telah menjadi suatu kegiatan yang tidak asing lagi. Kontrak Dagang Internasional biasa dibuat oleh para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk melakukan transaksi dengan ...
Perbedaan tujuan dijatuhkannya putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan Pasal 185 HIR dan masalah yang dihadapi dalam praktik

Kie, Robin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan putusan sela pada proses persidangan arbitrase. Dalam teorinya putusan ...
Tindak pidana penodaan agama di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia

Pratama, Jordy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia sudah ada ketika Indonesia dijajah Belanda pada jaman dahulu kala. Saat ini pasal penodaan agama tersebut diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Pidana ...
Perlindungan hukum atas hak politik bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia

Samosir, Tasya Indriana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Setiap individu memiliki HAM yang harus dipenuhi dan tidak ada yang boleh mengurangi atau menghapuskan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, meskipun terdapat hambatan dalam fungsi fisik dan ...
Penerapan doktrin Promissory Estoppel untuk pemenuhan janji dalam Memorandum of Understanding di Indonesia

Daniel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Memorandum of Understanding merupakan salah satu bentuk tahapan pra-kontraktual yang sering digunakan pada praktik di Indonesia. Tetapi hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai Memorandum of Understanding. Hal ...
Pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui jalur pengadilan sebagai upaya penegakan prinsip Due Process of Law dalam negara hukum

Wati, Widia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisa mengenai pembubaran Ormas berdasarkanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ...

Now showing items 201-225 of 244

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2019: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account