UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2019
→
Browsing 2019 by Issue Date

Browsing 2019 by Issue Date

Now showing items 1-20 of 244

Pertanggungjawaban pengemudi taksi online atas ketidaksesuaian informasi pengemudi dengan kendaraan yang diberikan kepada penumpang melalui aplikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Karina, Eyghia Pujininta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perkembangan teknologi membawa dampak dunia transportasi, khususnya transportasi darat yaitu taksi, dimana dahulu orang dalam melakukan pemesanan hanya dapat dilakukan melalui via telpon atau menunggu taksi yang lewat ...
Tinjauan yuridik tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Multi Level Marketing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Simanjuntak, Lora Rebecca Novianti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis tentang pelaku usaha multi level marketing di Indonesia yang ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/9/2007 Tentang ...
Tinjauan yuridis normatif tentang penyalahgunaan kewenangan diskresi sebagai tindak pidana korupsi dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa

Mahendra, Jodie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ...
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen atas keberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi tol nontunai di jalan tol berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Algamar, Tegar Maulana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang

Syafei, Falah Fadhlurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perihal penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah wilayah yang menjadi ranah perdebatan. Peraturan yang tidak gamblang menjadi biang kerok ketidakjelasan kedaulatan dalam hal penuntutan. ...
Pertanggungjawaban ketua dan anggota koperasi atas perbuatan hukum penjaminan aset koperasi berupa tanah

Hartono, Rosanna Livia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum Indonesia, terutama mengenai tanah dengan status hak milik yang ...
Permasalahan penyelenggaraan kompetisi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Putra, Jordhi Kusuma (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas mengenai Permasalahan penyelenggaraan kompetisi Sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk ...
Tinjauan yuridis terhadap larangan pengambilalihan saham badan usaha teknologi finansial lembaga selain bank dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik

Clarita, Paskalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik. Peraturan di atas mengatur khusus tentang penyelenggaraan uang elektronik, serta mengenai tata cara perizinan dan ...
Tinjauan yuridis pemberian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan

Permatasari, Anastasia Nadya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti ...
Cap jempol elektronik dalam e-contract ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Wicaksono, B. Praditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, atau lebih akrab dikenal e-commerce. Perjanjian tersebut dinamakan dengan e-contract yang ditutup ...
Analisis hubungan keagenan dalam kontrak perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016

Adhiperwira, Kiagoos Adhimas Muhammad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perdagangan berjangka komoditi adalah bentuk perkembangan dari perdagangan dengan memperjualbelikan kontrak derivatif, di atur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor ...
Ruang lingkup perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia dan kepatuhannya terhadap standar internasional perlindungan pekerja migran berdasarkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Haryadi, Levina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Skripsi ini akan membahas mengenai Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja ...
Perbedaan penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Vania, Tiara Frisly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Di dalam praktik hukum masih adanya pemahaman yang tidak seragam antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, yang memang sebetulnya aspek tersebut ...
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

Regita, Emia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini membahas menganai kedudukan TNI dalam menggunakan hak politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ...
Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia

Anjani, Renatha Inna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia merupakan negara dengan sektor perikanan yang cukup besar, dengan jumlah tangkapan yang diizinkan atas potensi lestari yakni sebanyak 5,12 juta ton per tahun. Nelayan merupakan entitas yang memiliki andil dalam ...
Hak partai politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kaitannya dengan sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Putra, Mikhael Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Demokrasi perwakilan yang merupakan amanat dari sila ke-4 Pancasila membawa konskuensi untuk adanya lembaga perwakilan di Indonesia. Salah satu lembaga perwakilan di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota ...
Analisis yuridis penyadapan dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Aishah, Nadhine Syarifah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemajuan teknologi dan informasi pada era ini seperti menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan ...
Urgensi pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan tidak sah (Illicit Enrichment) dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bilmaruf, Muhammad Iqra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Korupsi merupakan persoalan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta kewenangan. Sehingga seringkali ...
Tanggung jawab penyelenggara lomba lari maraton atas kerugian peserta lomba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wicaksono, Mochamad Ario (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Ajang lomba lari maraton di Indonesia sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa ajang lomba lari maraton yang bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh promotor di bawah ...
Analisis yuridis teori pemidanaan terhadap pidana uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Deriandra, M. Isfan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara ...

Now showing items 1-20 of 244

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing 2019 by Issue Date

Browsing 2019 by Issue Date

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account