Perbedaan tujuan dijatuhkannya putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan Pasal 185 HIR dan masalah yang dihadapi dalam praktik

Abstract

Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan putusan sela pada proses persidangan arbitrase. Dalam teorinya putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menyebutkan putusan provisionil dalam rumusan pasalnya sedangkan putusan sela mempunyai jenis-jenis yang luas bila ditinjau dari Pasal 185 HIR bahwa putusan-putusan sela lainnya juga dapat dijatuhkan. Sehingga putusan sela lainnya seperti putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan interlocutoir juga dapat dijatuhkan. Disamping hal tersebut, putusan sela merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban sidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun perlu dimaknai juga bahwa putusan sela merupakan sarana untuk menjamin kepentingan hak-hak para pihak agar tidak dirugikan selama proses arbitrase dijalankan.