Abstract:
Rendahnya tingkat keterwakilan politik (political representativeness) bagi
Perempuan menjadi masalah yang sangat penting, khususnya dalam lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif masyarakat, penyalur
aspirasi masyarakat dan pembuat undang-undang. Rendahnya tingkat keterwakilan
perempuan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat menyebabkan
diperlukannya adanya upaya untuk meningkatkan keterwakilan tersebut. Masalah
dalam penelitian ini mengkaji kaitan Hak Politik perempuan sebagai pemenuhan
Hak Asasi Manusia dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat dan mengetahui Apakah pengaturan yang didasarkan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dapat menjamin keterwakilan dan
keterpilihan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dari penelitian ini,
diketahui bahwa Hak Politik Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dan berkaitan
erat dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum dapat
secara efektif meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan
Rakyat.
