Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sebagai pemenuhan hak politik perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Abstract

Rendahnya tingkat keterwakilan politik (political representativeness) bagi Perempuan menjadi masalah yang sangat penting, khususnya dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat dan pembuat undang-undang. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat menyebabkan diperlukannya adanya upaya untuk meningkatkan keterwakilan tersebut. Masalah dalam penelitian ini mengkaji kaitan Hak Politik perempuan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan mengetahui Apakah pengaturan yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dapat menjamin keterwakilan dan keterpilihan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Hak Politik Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dan berkaitan erat dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum dapat secara efektif meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat.