UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2019
→
Recent submissions

2019: Recent submissions

Now showing items 176-200 of 244

Penegakan hukum terhadap laporan penyiksaan pada tingkat penyidikan di Polda Bengkulu

Kuswandi, Garry Ammaruso (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Dalam ranah pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran ...
Implementasi asas publisitas dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap

Adriani, Gina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penyelundupan dalam penjaluran barang impor melalui prosedur jalur hijau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Khoirunisa, Asri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Negara Indonesia memiliki sistem perekonomian terbuka. Hal ini bepengaruh kepada perdagangan internasional khususnya importasi. Dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 kegiatan importasi dilakukan pengawasan oleh ...
Analisis standar ganti rugi terhadap kerusakan terumbu karang menurut hukum laut internasional

Syahkarim, Myriam Husna (2019)

Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis yang memiliki biodiversitas tinggi yang bernilai tinggi. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memanfaatkan terumbu karang untuk melindungi pantai dan juga melalui sektor pariwisata. ...
Tinjauan yuridis terhadap larangan pengambilalihan saham badan usaha teknologi finansial lembaga selain bank dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik

Clarita, Paskalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik. Peraturan di atas mengatur khusus tentang penyelenggaraan uang elektronik, serta mengenai tata cara perizinan dan ...
Analisis yuridis klausula baku syarat dan ketentuan dalam laman Alodokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Syafira, Muthia Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kemajuan teknologi saat ini membuat segala informasi yang lambat dan susah menjadi serba cepat, mudah dan praktis, tak hanya dalam bidang e-commerce tetapi juga dalam bidang kesehatan. Kini semakin banyak kemudahan-kem ...
Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Permana, Adji Yudha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pembangunan dewasa ini sangat marak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini terhambat oleh terbatasnya jumlah tanah yang tersedia untuk dibangun. Dengan demikian, ...
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia berat secara Proprio Motu terhadap individu yang berasal dari negara non-pihak dalam statuta Roma 1998

Rahmadina, Gita Senia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berat masih saja terjadi di berbagai belahan negara di dunia meskipun telah banyak konvensi internasional yang secara tegas mengecam tindakan-tindakan tersebut. Terjadinya ...
Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh hakim tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Tarigan, Gina Maria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hukum acara perdata merupakan prosedur untuk menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau privat. Menumpuknya perkara perdata di pengadilan mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak ...
Hak istimewa negara pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bidang penyertaan modal negara

Rivaldi, Alvin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wujud representasi negara dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membantu negara dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah berbagai upaya ...
Tinjauan yuridis tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merugikan keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Larasari, Arum Karimah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Giovanny, Monica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik dan memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum pada dasarnya cakap untuk bertindak, ...
Fungsi hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam upaya mewujudkan tertib berlalu lintas

Simamora, Daniel Hasiholan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penulisan hukum ini akan membahas tentang bagaimana fungsi hukum terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Indonesia. Upaya mewujudkan ...
Penerapan peraturan instrumen ekonomi dalam pengolahan limbah medis dan upaya menjaga kualitas air

Sundusyah, Siti Khamila Khansa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan dari hasil produksi limbah B3 terhadap pencemaran air, yang dikaji dengan Peraturan Pemerintah ...
Perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi ras dan etnis : perbandingan hukum Indonesia dan Kanada

Putra, Rizky Ramadhan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Di negara yang multikultural atau multietnis yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, kebudayaan dsb, rentan terjadi diskriminasi. Salah satunya yakni di Indonesia yang kerap terjadi diskriminasi ras dan etnis ...
Legalitas pemrosesan pencari suaka (Asylum Seeker) diluar wilayah negara (Offshore Processing)

Arigi, Julio Pasha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Offshore Processing merupakan salah satu kasus pengungsi yang terjadi di dunia, kebijkan ini bermula dari pacific solution. Migrant mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satu negara tersebut adalah Australia, ...
Urgensi pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan tidak sah (Illicit Enrichment) dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bilmaruf, Muhammad Iqra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Korupsi merupakan persoalan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta kewenangan. Sehingga seringkali ...
Tinjauan yuridis terhadap akta autentik dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah

Larasati, Nadira Tasya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempuma mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum berupa transaksi bisnis dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah ...
Analisis yuridis penyadapan dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Aishah, Nadhine Syarifah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemajuan teknologi dan informasi pada era ini seperti menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan ...
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang

Syafei, Falah Fadhlurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perihal penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah wilayah yang menjadi ranah perdebatan. Peraturan yang tidak gamblang menjadi biang kerok ketidakjelasan kedaulatan dalam hal penuntutan. ...
Analisis yuridis teori pemidanaan terhadap pidana uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Deriandra, M. Isfan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara ...
Tanggung jawab penyelenggara lomba lari maraton atas kerugian peserta lomba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wicaksono, Mochamad Ario (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Ajang lomba lari maraton di Indonesia sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa ajang lomba lari maraton yang bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh promotor di bawah ...
Implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan asas kepentingan umum

Ginting, Dimas Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini bermaksud menganalisis implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dan kaitannya dengan asas kepentingan umum. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana transportasi ...
Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa

Karim, Jashicca Sheillma Batamia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini bermaksud menganalisis kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan BUMDesa. Pendirian BUMDesa merupakan bagian dari program prioritas percepatan pembangunan desa. BUMDesa memiliki peranan ...
Penyelesaian konflik agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia

Perdanakusumah, Hafil (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan ...

Now showing items 176-200 of 244

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2019: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account