Hak istimewa negara pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bidang penyertaan modal negara

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wujud representasi negara dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membantu negara dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah berbagai upaya dalam rangka untuk memperbaiki kinerja dan struktur organisasi BUMN. Salah satunya upaya tersebut adalah dengan dilakukannya pembentukan holding BUMN. Holding BUMN dibentuk dengan dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, diatur bahwa negara memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN. Hak istimewa negara ini perlu diteliti lebih dalam karena menimbulkan adanya keterbatasan bagi holding sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan BUMN. Keterbatasan holding BUMN terhadap anak perusahaan BUMN diakibatkan karena masih adanya hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan negara. Hubungan tersebut terjadi akibat masih adanya kepemilikan negara pada anak perusahaan BUMN. Padahal telah ditegaskan dalam peraturan-perundang-undangan terkait bahwa anak perusahaan BUMN merupakan Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.