Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana kontraktor utama pemenang tender dalam proyek pembangunan pemerintah yang mengalihkan pekerjaannya kepada pihak ketiga, dalam konteks Undang-Undang ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah melarang pencantuman klausul-klausul vertical restrictions dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, ...

Undang-undang memberikan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk mengatur sistem pembayaran agar penyelenggaraannya dapat terjadi secara lancar dan efisien. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 ...

Penelitian ini mengkaji prinsip hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup dalam peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meneliti norma-norma dalam ...

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap hak untuk ...

Pembangunan nasional yang terjadi dalam suatu negara tentu banyak membawa dampak positif seperti penciptaan lapangan pekerjaan baru dan selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri ...

Dalam sebuah konflik bersenjata internasional terjatuhkan korban jiwa tidak bisa dihindari bahkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional beserta aturannya yang berusaha untuk membatasi terjatuhnya ...

Budaya populer Korea Selatan, dikenal sebagai Korean Wave atau Hallyu, telah mendunia, termasuk di Indonesia yang menjadi pusat perkembangan fenomena ini. Korean Wave menyebar melalui hiburan seperti drama, musik, dan ...

Hewan merupakan makhluk hidup yang dapat terlibat dalam konflik bersenjata. Manusia menggunakan hewan dalam konflik bersenjata selama sejarah peradaban manusia karena kemampuan alamiahnya merupakan faktor utama manusia ...

KUH Perdata tidak memuat aturan yang cukup memadai untuk mengantisipasi atau menjawab isu-isu hukum perjanjian dalam perkembangan di masyarakat. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan kaidah-kaidah hukum perjanjian ...

Tindak kejahatan sudah sejak lama ada dan tidak terlepas dari kehidupan setiap manusia dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin modern, telah menciptakan ...

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep Negara Hukum, dalam penghayatannya perlu diiringi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum dalam segala aspek, salah satunya adalah kepastian dalam proses ...

Saat ini di Indonesia, pelindungan hak terkait sering diabaikan, khususnya oleh Pelaku Pertunjukan. Pada dasarnya pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, dan produser fonogram memiliki hak terkait yang sebagaimana telah ...