UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2024
→
Recent submissions

2024: Recent submissions

Now showing items 176-200 of 224

Keabsahan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli objek hak tanggungan atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXX/LEG/2016

Purnomo, Ie Calista Aspasia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak jarang terjadi objek yang sedang dibebani Hak Tanggungan dialihkan kepada pihak ketiga sebelum proses pelunasan utang kepada Bank selesai. Akan tetapi, pengalihan objek Hak ...
Kesesuaian antara tujuan konsep keadilan restoratif dengan penerapannya dalam kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di media massa

Teria, Amanda Filia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Hukum di Indonesia hingga saat ini masih sering menggunakan pemidanaan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dianggap kurang efektif, sehingga melahirkan konsep keadilan restoratif. Keadilan ...
Perlindungan hukum bagi pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet e-sports yang ketentuannya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dinanti, Diva Virgia Dara (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan yang bertentangan terkait usia anak boleh bekerja. Dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan terdapat pengecualian larangan pengusaha mempekerjakan ...
Analisis terhadap prinsip Full and Fair Disclosure dalam pengaturan prospektus Equity Crowdfunding berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Putra, Aldi Harjaya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan dalam dunia bisnis dan finansial. Adanya inovasi terhadap dunia finansial berdampak terhadap kegiatan investasi. Kegiatan urun dana yang zaman dahulu dilakukan secara fisik, ...
Pertanggungjawaban hukum bedah robotik (robotic surgery) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tambunan, Gracia Kharismawati Br. (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Bedah Robotik merupakan salah satu inovasi teknologi di bidang kesehatan. Dengan metode Bedah Robotik, tindakan pembedahan dilakukan dengan menggunakan lengan robot yang dikendalikan oleh dokter. Robot yang digunakan ...
Penyalahgunaan Flag of Truce sebagai tindakan perfidious dalam konflik bersenjata internasional

Subroto, Maheswari Carissa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Flag of Truce memiliki fungsi untuk ditunjukkan oleh suatu pihak yang terlibat pada konflik bersenjata dalam memberi sinyal kepada musuh yang mengindikasikan keinginan untuk bernegosiasi atau menyerah di tengah konflik ...
Tinjauan yuridis gugatan perdata oleh pemerintah kepada penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rachmanto, Aluisius Dwi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan studi magister atau doktor dengan ikatan Perjanjian Beasiswa. Salah satu kewajiban penting ...
Legalitas penerapan sanksi ekonomi dalam konteks perlindungan keamanan nasional negara dari perspektif Article XXI GATT 1994

Jonathan, Evan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam hubungan internasional antar negara, seringkali terjadi konflik antar negara yang harus diselesaikan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui penjatuhan sanksi ekonomi secara sepihak. Di satu sisi, penjatuhan ...
Remedies for breach of pre-contractual duty of disclose : perspectives of avoidance of contract from international contract law

Yanni, Shaunelee Alcinia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

It is common for parties to withhold certain information during the formation of a business contract that it deems detrimental in deciding the contract’s terms. In practice, this non - disclosure leads to many parties to ...
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh AR sebagai korban atas pemberian nomor handphone AR sebagai kontak darurat kepada perusahaan pinjaman online H tanpa persetujuan AR

Kharomah, Fabella (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Dalam konteks latar belakang masalah, meningkatnya penetrasi teknologi informasi dalam sektor ...
Pertanggungjawaban individu pimpinan kelompok bersenjata non-negara atas rekrutmen tentara anak dalam konflik bersenjata non-internasional

Fresticia, Afsha An Nisa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Rekrutmen Tentara Anak merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Humaniter lnternasional dan tergolong sebagai Kejahatan Perang berdasarkan Rome Statute. Rekrutmen dan penggunaan Tentara Anak seringkali dilakukan oleh Kelompok ...
Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi : studi kasus pemberhentian hakim konstitusi Aswanto

Damalis, Alvina (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman independen yang berfungsi untuk menegakkan peradilan dalam lingkup konstitusional. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan sebuah sikap yang menunjukkan sikap bahwa ...
Analisis klausula eksonerasi pada persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Fadhlurrahman, Adlan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Dalam hal pembukaan sebuah kartu kredit oleh seorang nasabah kepada sebuah bank, tentu saja terdapat beberapa persyaratan yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam konteks skripsi ini, pihak Bank Mega menetapkan persyaratan ...
Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch - Indie) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

Pagi, Maria Kembang (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) memberlakukan pidana mati dengan pengaturan sebagai berikut : 1) pidana mati sebagai pidana pokok, 2) selalu diancamkan secara alternatif, ...
Rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi sebagai alat bukti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ditinjau dari sistem pembuktian hukum di Indonesia

Djahari, Namira Ghaisani Sutedja (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Sistem Pembuktian dalam hal beracara dalam kasus pidana di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalam nya terdapat aturan aturan yang jika digunakan pada zaman sekarang sudah ...
Pendekatan hukum ekonomi terhadap kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sebagai bahan pokok oleh pemerintah dan penataan distribusinya

Putri, Amanda Alifya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Berdasarkan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, sehingga seluruh regulasi yang dibuat oleh pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat. ...
Fungsi rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang diabaikan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Halim, Angelica Ana Belinda (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Undang-Undang tentang pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan visi dari sistem pemasyarakatan agar semakin kokoh. Undang-Undang ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kedua Undang-Undang ...
Permasalahan pemberlakuan formula perhitungan upah minimum untuk tahun 2023 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan upah minimum tahun 2023

Dewi, Ratna Aulia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Upah minimum merupakan standar upah yang digunakan pemberi kerja yang diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan pemberian upah. Kebijakan pengupahan tertuang pada Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta ...
Frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi Justice Collaborator

Koni, Gusti Aulia Andejo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Justice collaborator merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana tertentu yang dilakukan secara terorganisir. Tujuan utama dibutuhkan adanya justice collaborator adalah untuk membongkar ...
Gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemerintah oleh pelaku usaha thrifting berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Triani, Klara Exa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Salah satu trend fashion yang sedang melanda Indonesia adalah trend fashion pakaian thrifting, dimana pakaian thrifting ini adalah pakaian impor bekas yang memiliki merek yang terkenal (branded) serta dijual dengan harga ...
Jaminan perlindungan hak berserikat bagi pekerja rumahan

Tazkia, Tasya (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan atas dasar perintah dari pengusaha atau pemberi kerja dan harus patuh terhadap perintah sehingga atas pekerjaannya itu pekerja/buruh mendapatkan upah atau ...
Kajian terhadap putusan hakim yang membebaskan pelaku pelecehan seksual : studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg

Siagian, Dosma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim yang membebaskan pelaku pelecehan seksual sebagaimana ada dalam Putusan No.34/Pid.Sus/2022/Pn Pdg. Dalam skripsi ini, rumusan masalah ...
Perlindungan hukum bagi debitur hak tanggungan dalam penetapan nilai limit penjualan lelang eksekusi dibawah harga pasar

Zhahirah, Nurjihan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penetapan nilai limit di bawah harga pasar pada lelang eksekusi Pasal 6 UUHT merupakan salah satu dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur. Penelitian ini menganalisis apakah penetapan nilai limit ...
Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga

Sihombing, Sakti Boy (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Mengingat sistem perundang – undangan terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang masih kurang jelas dan dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah problematik ...
Pertentangan antara Pasal 16 konvensi hak-hak anak dengan hak tumbuh kembang amak yang membatasi hak privasi anak dalam penggunaan media sosial oleh orang tua

Yonatan, Julio (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis konflik antara kewajiban orang tua untuk menjaga privasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dengan kewajiban orang tua untuk mengembangkan anak ...

Now showing items 176-200 of 224

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2024: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account