Abstract:
Sistem Pembuktian dalam hal beracara dalam kasus pidana di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalam nya terdapat aturan aturan yang jika digunakan pada zaman sekarang sudah tidak relevan mengingat perkembangan zaman yang berkembang begitu pesat. Sehingga terdapat teknologi-teknologi baru yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu kasus yang harus mengacu pada KUHAP. Pada perkembangan teknologi zaman sekarang terdapat telepon genggam yang dapat merekam suara dan gambar yang seharusnya dapat menjadi alat bukti yang sah terutama dalam kasus KDRT yang terjadi di lingkup rumah tangga. Namun karena kedudukan nya dipertanyakan maka hal ini menjadi rancu dimata KUHAP mengingat dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) terdapat pengecualian mengenai alat bukti dan saksi yang harus dilampirkan pada suatu kejadian namun tetap bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Terlebih KUHAP juga mengatur bahwa alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti dalam sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah karena hakim dapat menolak alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, namun dalam kasus KDRT memperoleh bukti secara tersembunyi dinilai lebih efektif mengingat banyak korban KDRT yang merasa ketakutan untuk melaporkan tindakan KDRT. Maka kedudukan rekaman suara dan gambar ini harus jelas dimata sistem pembuktian Indonesia agar dapat digunakan untuk penyelesaian kasus pidana khususya kasus KDRT. Dengan begitu terdapat kemungkinan kasus KDRT meningkat jika kedudukan dari sebuah alat bukti masih dipertanyakan. Sehingga hal ini harus dikaji kembali untuk menghindari kenaikan pada kasus KDRT setiap tahunnya di Indonesia. Maka dengan ini penulis ingin meneliti tentang kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara tersembunyi yang diperkirakan dapat menekan kasus KDRT dan mempermudah korban dan para penegak keadilan dalam menyelesaikan kasus ini.
