Pengadaptasian metode "Fast Track Legislation" dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep Negara Hukum, dalam penghayatannya perlu diiringi dengan menjunjung tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum dalam segala aspek, salah satunya adalah kepastian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang, agar keberlakuannya dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap orang. Seiring dengan terjadinya beberapa peristiwa pelaksanaan kewenangan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Presiden di Indonesia yang menimbulkan kontroversi karena ketidaksesuaian kondisi serta keadaan yang ada. Tak jarang pula ditemukan beberapa kasus pembentukan Undang-Undang dengan proses yang terburu-buru dan terlampau cepat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum pada proses legislasi di Indonesia. Hal ini melatarbelakangi perlu diadakan suatu metode khusus yang dapat mengatasi kegentingan keadaan, kondisi, dan skenario tertentu, dengan suatu produk Undang-Undang, yang pelaksanaannya dipercepat, dan dibatasi oleh rasionalisasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni metode Fast Track Legislation. Metode ini memungkinkan pembentuk Undang-Undang untuk bertindak cepat dalam menjawab kondisi keadaan tertentu, guna memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Metode yang mempercepat pembentukan Undang-Undang ini tidak semata-mata meniadakan kewajiban pembentuk Undang-Undang untuk menjamin terlaksananya Prinsip Partisipasi Masyarakat yang Bermakna, sebagai amanat dalam pembentukan Undang- Undang. Penerapan prinsip ini tetap dapat terselenggara dengan prosedur khusus yang diatur.