• Kajian yuridis terhadap grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dihubungkan dengan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang dalam perspektif pembangunan hukum 

  Pratama, Yuda (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Restrukturisasi utang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai upaya langkah hukum terhadap kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki ...
• Hak asasi manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

  Zainsyah, Rachma Veda (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat manusia dan bersifat universal. Pemenuhan HAM tersebut merupakan tanggung jawab negara. Adanya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) ...
• Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap dampak penyerahan kewenangan dalam sektor pertambangan mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon 

  Sari, Cucun Cundaya Fitria (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Adanya penyerahan kewenangan pada sektor pertambangan mineral menimbulkan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP yang dilakukan oleh pemerintah provinsi menjadi melemah. Sebab, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspek ...
• Politik hukum dalam rangka mengatasi masalah anak jalanan di Indonesia guna mewujudkan sistem hukum perlindungan dan kesejahteraan anak 

  Iskandar, Dini Septiani (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan mengkaji apakah politik hukum di Indonesia saat ini dapat menyebabkan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dan bagaimana sistem hukum Indonesia yang patut ...
• Analisis mengenai tanggung jawab anggota kerja sama operasi terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia 

  Hafidz, Iqbal (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dengan melihat mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan dengan membatasi ...
• Perlindungan hukum bagi direksi perseroan terbatas berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule ditinjau dari Asas Iktikad Baik : suatu kajian dalam rangka pembangunan hukum perseroan terbatas di Indonesia 

  Hakim, Irfan (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip Business Judgment Rule terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami ...
• Aspek kepastian hukum dalam pengaturan sita umum kepailitan dan sita pidana dalam sistem hukum nasional 

  Chandra, Denny (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022)
• Kajian terhadap asuransi sosial bagi Pekerja Rentan (Vulnerable Employment) dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

  Kusuma, Olivia Agatha (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini terfokus pada permasalahan mengenai apakah terdapat adanya disharmoni ketentuan mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan yang dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja ...
• Relevansi ide pengayoman sebagai tujuan hukum di indonesia 

  Negoro, Theo Adi (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam penelitian mengenai perkembangan ilmu hukum di Indonesia, Ide Pengayoman muncul sebagai tujuan hukum orisinal yang digagas oleh ahli hukum dari Indonesia. Pada Orde Lama, Sahardjo menjadikan Pohon Beringin sebagai ...
• Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat pada secondment dalam konglomerasi ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keseimbangan 

  Pancamulya, Tyan Savtyan (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perubahan iklim bisnis saat ini mendorong perusahaan grup untuk menjadi lebih lincah dan efisien dalam mengelola operasional dan bisnisnya. Strategi berbagi operasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia menjadi ...
• Pembangunan hukum mengenai pengaturan penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset Kripto guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas 

  Andrade, Timothy Arviando (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

  Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, pada saat pendirian Perseroan dan pada saat ...
• Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah yang telah berubah bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas ditinjau dari Prinsip Business Judgement Rule 

  Meliala, Indriani Putri Sofyanti (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Badan Usaha Milik Daerah salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun secara faktual ada sejumlah BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah dan bahkan ada yang merugi, sehingga tidak dapat memberi ...
• Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah tanpa memerlukan fiat eksekusi Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian kredit macet oleh Bank 

  Siregar, Apriliana Mart (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan adil, yaitu melalui kegiatan utamanya yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk ...
• Tanggung jawab korporasi terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia 

  Ravellio, Aldo (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Keberadaan korporasi memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah bagaimana pelaksanaan ...
• Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan 

  Mulia, Johannes Joshua (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)
• Keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata 

  Wahab, Bella Mutiara (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata (PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018) pendaftaran badan usaha ...
• Prinsip grace period dalam perjanjian baku asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen 

  Ershad R., Rajandra (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022-09-09)

  Penelitian ini menganalisis mengenai grace period dalam perjanjian baku asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menganalisis fungsi grace period dalam perjanjian baku asuransi dan hubungan grace ...
• Kepastian hukum dan keadilan bagi debitor dan kreditor dalam hal terjadi pengalihan piutang atas nama (cessie) berdasarkan pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata 

  Vellinda, Fintania (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022-08-15)

  Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satu caranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit bagi nasabah (Debitor) yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, ...
• Posisi BI Checking untuk pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan bank sebagai kreditur 

  Gaol, Christopher Panal Lumban (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Penggunaan BI Checking di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai pembuktian sederhana yang penggunaan kata sederhana di dalam hal ini menjadi sangat luas dan multi tafsir. Bank ...
• Konsistensi asas dan tujuan dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi 

  Yulianto, Arief Budi (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berujung menjadi sebuah sengketa jasa konstruksi. Dalam ...
• Tindakan afirmatif bagi masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada kasus ringan 

  Istiqamah, Destri Tsurayya (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Beberapa pakar berpendapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Berbagai kondisi ini rentan melekat pada masyarakat miskin di dalam kehidupan sosial mereka, dan bisa ...
• Kepastian hukum tentang pelaksanaan surat kuasa menjual dalam eksekusi objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

  Nasional, Perjuangan Hidup (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pembebanan atas jaminan kredit dilakukan dengan menggunakan hak tanggungan. Apabila debitur cidera janji, ekekusi objek jaminan dapat dilakukan melalui pelelangan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang ...
• Legalitas pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia 

  Lasmana, Lanny (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara (Hukum Formil). Dalam rangka untuk mengisi mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan ...
• Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar (default) dalam penerbitan obligasi daerah 

  Bodiyarsih, Suko (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah melalui obligasi daerah tidak terlepas dari risiko gagal bayar (default). Pemerintah pusat yang tidak menjamin obligasi daerah, sehingga pertanggungjawaban hukum dalam hal ...
• Analisis asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku usaha kecil menengah 

  Linggarani, Karina (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Banyaknya produk pangan yang beredar di Indonesia memerlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, mayoritas konsumen Muslim di Indonesia memerlukan ...

View more