• Kajian terhadap asuransi sosial bagi Pekerja Rentan (Vulnerable Employment) dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

  Kusuma, Olivia Agatha (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Penelitian ini terfokus pada permasalahan mengenai apakah terdapat adanya disharmoni ketentuan mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan yang dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja ...
• Relevansi ide pengayoman sebagai tujuan hukum di indonesia 

  Negoro, Theo Adi (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Dalam penelitian mengenai perkembangan ilmu hukum di Indonesia, Ide Pengayoman muncul sebagai tujuan hukum orisinal yang digagas oleh ahli hukum dari Indonesia. Pada Orde Lama, Sahardjo menjadikan Pohon Beringin sebagai ...
• Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat pada secondment dalam konglomerasi ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keseimbangan 

  Pancamulya, Tyan Savtyan (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

  Perubahan iklim bisnis saat ini mendorong perusahaan grup untuk menjadi lebih lincah dan efisien dalam mengelola operasional dan bisnisnya. Strategi berbagi operasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia menjadi ...
• Pembangunan hukum mengenai pengaturan penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset Kripto guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas 

  Andrade, Timothy Arviando (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

  Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, pada saat pendirian Perseroan dan pada saat ...
• Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah yang telah berubah bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas ditinjau dari Prinsip Business Judgement Rule 

  Meliala, Indriani Putri Sofyanti (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Badan Usaha Milik Daerah salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun secara faktual ada sejumlah BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah dan bahkan ada yang merugi, sehingga tidak dapat memberi ...
• Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah tanpa memerlukan fiat eksekusi Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian kredit macet oleh Bank 

  Siregar, Apriliana Mart (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

  Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan adil, yaitu melalui kegiatan utamanya yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk ...
• Tanggung jawab korporasi terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia 

  Ravellio, Aldo (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Keberadaan korporasi memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah bagaimana pelaksanaan ...
• Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan 

  Mulia, Johannes Joshua (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)
• Keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata 

  Wahab, Bella Mutiara (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

  Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata (PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018) pendaftaran badan usaha ...
• Prinsip grace period dalam perjanjian baku asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen 

  Ershad R., Rajandra (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022-09-09)

  Penelitian ini menganalisis mengenai grace period dalam perjanjian baku asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menganalisis fungsi grace period dalam perjanjian baku asuransi dan hubungan grace ...
• Kepastian hukum dan keadilan bagi debitor dan kreditor dalam hal terjadi pengalihan piutang atas nama (cessie) berdasarkan pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata 

  Vellinda, Fintania (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022-08-15)

  Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satu caranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit bagi nasabah (Debitor) yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, ...
• Posisi BI Checking untuk pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan bank sebagai kreditur 

  Gaol, Christopher Panal Lumban (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Penggunaan BI Checking di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai pembuktian sederhana yang penggunaan kata sederhana di dalam hal ini menjadi sangat luas dan multi tafsir. Bank ...
• Konsistensi asas dan tujuan dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi 

  Yulianto, Arief Budi (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berujung menjadi sebuah sengketa jasa konstruksi. Dalam ...
• Tindakan afirmatif bagi masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada kasus ringan 

  Istiqamah, Destri Tsurayya (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Beberapa pakar berpendapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Berbagai kondisi ini rentan melekat pada masyarakat miskin di dalam kehidupan sosial mereka, dan bisa ...
• Kepastian hukum tentang pelaksanaan surat kuasa menjual dalam eksekusi objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

  Nasional, Perjuangan Hidup (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pembebanan atas jaminan kredit dilakukan dengan menggunakan hak tanggungan. Apabila debitur cidera janji, ekekusi objek jaminan dapat dilakukan melalui pelelangan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang ...
• Legalitas pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia 

  Lasmana, Lanny (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara (Hukum Formil). Dalam rangka untuk mengisi mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan ...
• Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar (default) dalam penerbitan obligasi daerah 

  Bodiyarsih, Suko (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah melalui obligasi daerah tidak terlepas dari risiko gagal bayar (default). Pemerintah pusat yang tidak menjamin obligasi daerah, sehingga pertanggungjawaban hukum dalam hal ...
• Analisis asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku usaha kecil menengah 

  Linggarani, Karina (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Banyaknya produk pangan yang beredar di Indonesia memerlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, mayoritas konsumen Muslim di Indonesia memerlukan ...
• Koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam konteks otonomi daerah 

  Prabowo, Canggih (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Pemenuhan energi listrik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tepat waktu. Merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Membawa konsekuensi ...
• Sinkronisasi dan reposisi pemberian opini hukum kontrak konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi 

  Hestuleksono, Aryo (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pemberian opini hukum kontrak oleh ahli hukum ...
• Analisis yuridis terhadap Corporate Sustainability dalam United Nations Global compact 2000 dikaitkan dengan pengaturan korporasi Indonesia 

  Kusumahdipura, Zahra Tahira (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

  Konsep Corporate Sustainability seringkali dikaitkan dengan United Nations Global Compact, dimana pengaturannya bervariasi dalam satu negara ke negara lainnya. Tesis ini berusaha menguraikan permasalahan dimana perlunya ...
• Tata kelola belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance 

  Sianturi, Holmes (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

  Dalam rangka meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran hibah maupun ...
• Politik hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia 

  Rahmat, Maulana (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

  Terorisme mulai terkenal pasca serangan gedung WTC, 2001, di Amerika Serikat. Indonesia mulai serius memberantasan Tindak Pidana Terorisme pasca ledakan Bom Bali, 2002. Organisasi teror terbentuk oleh latar belakang yang ...
• Upaya peningkatan mutu sistem tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

  Putra, Irmawan Aditia Perdana (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan pengadaan barang/jasa atau tender seringkali mengalami permasalahan hukum diantaranya adanya pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ...
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika New Psychoactive Subtance berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

  Shadiq, Gilang Fajar (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

  Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Zat tersebut dikenal ...

View more