Browsing Master of Law by Title

Now showing items 1-20 of 33

Analisis asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku usaha kecil menengah

Linggarani, Karina (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Banyaknya produk pangan yang beredar di Indonesia memerlukan pengawasan yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi, mayoritas konsumen Muslim di Indonesia memerlukan ...
Analisis mengenai tanggung jawab anggota kerja sama operasi terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia

Hafidz, Iqbal (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dengan melihat mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan dengan membatasi ...
Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat pada secondment dalam konglomerasi ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas keseimbangan

Pancamulya, Tyan Savtyan (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Perubahan iklim bisnis saat ini mendorong perusahaan grup untuk menjadi lebih lincah dan efisien dalam mengelola operasional dan bisnisnya. Strategi berbagi operasional melalui pemanfaatan sumber daya manusia menjadi ...
Analisis yuridis terhadap Corporate Sustainability dalam United Nations Global compact 2000 dikaitkan dengan pengaturan korporasi Indonesia

Kusumahdipura, Zahra Tahira (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Konsep Corporate Sustainability seringkali dikaitkan dengan United Nations Global Compact, dimana pengaturannya bervariasi dalam satu negara ke negara lainnya. Tesis ini berusaha menguraikan permasalahan dimana perlunya ...
Aspek kepastian hukum dalam pengaturan sita umum kepailitan dan sita pidana dalam sistem hukum nasional

Chandra, Denny (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022)
Diskresi polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

Nurhaqi, Ari (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai ...
Fungsi dan peranan sertifikasi keandalan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen

Nurdahniar, Inda (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

Berbagai modus transaksi elektronik dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pelaku usaha dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Sertifikas ...
Kajian terhadap asuransi sosial bagi Pekerja Rentan (Vulnerable Employment) dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kusuma, Olivia Agatha (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini terfokus pada permasalahan mengenai apakah terdapat adanya disharmoni ketentuan mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan yang dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja ...
Keberadaan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendirian ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata

Wahab, Bella Mutiara (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata (PERMENHUKHAM Nomor 17 Tahun 2018) pendaftaran badan usaha ...
Kepastian hukum dan keadilan bagi debitor dan kreditor dalam hal terjadi pengalihan piutang atas nama (cessie) berdasarkan pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata

Vellinda, Fintania (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAR, 2022-08-15)

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satu caranya adalah dengan memberikan fasilitas kredit bagi nasabah (Debitor) yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, ...
Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah tanpa memerlukan fiat eksekusi Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian kredit macet oleh Bank

Siregar, Apriliana Mart (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan adil, yaitu melalui kegiatan utamanya yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk ...
Kepastian hukum tentang pelaksanaan surat kuasa menjual dalam eksekusi objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Nasional, Perjuangan Hidup (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Pembebanan atas jaminan kredit dilakukan dengan menggunakan hak tanggungan. Apabila debitur cidera janji, ekekusi objek jaminan dapat dilakukan melalui pelelangan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang ...
Konsistensi asas dan tujuan dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi

Yulianto, Arief Budi (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berujung menjadi sebuah sengketa jasa konstruksi. Dalam ...
Koordinasi kewenangan pengelolaan panas bumi di Gunung Ciremai dalam konteks otonomi daerah

Prabowo, Canggih (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Pemenuhan energi listrik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tepat waktu. Merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Membawa konsekuensi ...
Legalitas pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia

Lasmana, Lanny (Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara (Hukum Formil). Dalam rangka untuk mengisi mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan ...
Pembangunan hukum mengenai pengaturan penambahan modal Perseroan Terbatas melalui penerbitan aset Kripto guna memberikan kepastian hukum bagi investor dan Perseroan Terbatas

Andrade, Timothy Arviando (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis apakah aset kripto berkarakteristik sama dan berkedudukan setara dengan saham sebagai bagian dari modal Perseroan Terbatas, pada saat pendirian Perseroan dan pada saat ...
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika New Psychoactive Subtance berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Shadiq, Gilang Fajar (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Zat tersebut dikenal ...
Pengualifikasian merek sebagai benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat dijadikan objek jaminan

Caroline, Berkatini (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

Merek merupakan suatu tanda berupa gambar, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan ...
Perlindungan hukum bagi direksi perseroan terbatas berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule ditinjau dari Asas Iktikad Baik : suatu kajian dalam rangka pembangunan hukum perseroan terbatas di Indonesia

Hakim, Irfan (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip Business Judgment Rule terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami ...
Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan

Mulia, Johannes Joshua (Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Now showing items 1-20 of 33

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Master of Law by Title

Browsing Master of Law by Title

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account