Abstract:
Penggunaan BI Checking di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai pembuktian sederhana yang penggunaan kata sederhana di dalam hal ini menjadi sangat luas dan multi tafsir. Bank sebagai kreditur ketika mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga menggunakan BI Checking yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan prinsip mengenali konsumen. BI Checking pada dasarnya memiliki informasi mengenai data kreditur yang dimiliki oleh seorang debitur. Menggunakan pembuktian sederhana didalam pengadilan mengalami perbedaan pendapat tentang apakah BI Checking ini dapat menjadi alat bukti sederhana atau tidak. Penggunaan alat bukti dalam pembuktian sederhana tetap menggunakan hukum acara perdata, sehingga bagaimana letak dan posisi dari BI Checking sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan juga kekuatan dari BI Checking itu sendiri dalam pembuktian sederhana. Pembuktian yang dikenal masih menggunakan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, tetapi dalam praktek hakim memakai keyakinannya untuk memutuskan.
