UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2021
→
Recent submissions

2021: Recent submissions

Now showing items 176-200 of 224

Analisis yuridis pemberian restitusi atas korban pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban dikaitkan dengan statuta Roma sebagai tolak ukur

Simorangkir, Marchsya Rumia Batsheba B. (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Di Indonesia, korban pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini seringkali diabaikan dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh restitusi. Dalam proses peradilan hanya terfokus pada permasalahan mengenai akibat hukum yang ...
Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap sistem pengupahan tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman

Putra, Hari Rahardi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Sistem Outsourcing dalam pelaksaan hubungan kerja di Indonesia seringkali dianggap sebagai perbudakkan zaman modern, hal ini disebabkan karena jenis perjanjian kerja yang mengatur sistem outsourcing dianggap merugikan ...
Alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Syafitri, Reza Wida (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase ...
Pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tersangka/ terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan ahli waris menolak warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Panjaitan, Arif Frengki Fernando (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangna negeri yang disebabkan oleh perbuatannya. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya ...
Keberlakuan asas non retroaktif sebagai upaya penegakan hukum pidana di Indonesia

Kusumah, Reza Evaldo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum, karena secara tidak langsung asas non retroaktif sangat berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas ini secara luas diterima, ...
Pemiskinan bagi terpidana koruptor sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi

Nabin, Agnes Maela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan bersifat masif sampai menyinggung banyak aspek dan korbannya tidak hanya negara tetapi masyarakat juga. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa ...
Tanggung jawab pelaku usaha helm terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Davin, Gultom Kaleb (2021)

Pada masa kini transportasi merupakan salah satu sarana pendorong berkembangnya perekonomian. Transportasi yang efektif akan meningkatkan produktifitas masyrakat, sehingga perkembangan perekonomian dapat berkembang lebih ...
Efektivitas pelaksanaan peraturan mengenai praktik pinjam nama badan usaha bidang konstruksi di Indonesia

Wibowo, Benediktus Easter Sonny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Penggunaan nama badan usaha lain merupakan perbuatan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa sampai pada pelaksanaan kontrak hingga pencairan dana dengan ...
Legalitas reklamasi karang oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ditinjau dari hukum laut internasional

Supriyanto, Fajar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk memperluas wilayah daratan, yaitu dengan cara menimbun wilayah perairan. Reklamasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Saat ini ada reklamasi yang dibangun ...
Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa penerjemah tersumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Ruben, Mario (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pada zaman globalisasi saat ini menimbulkan banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang dapat membantu memudahkan aspek-aspek kehidupan yang salah satunya adalah pertukaran-pertukaran informasi lintas negara. Salah satu aspek ...
Kesesuaian hukum kesejahteraan hewan Indonesia dengan Terrestrial Animal Health Code

Kusumawardhani, Raden Roro Kinanti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kesejahteraan hewan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan hewan di Indonesia. Penulisan hukum ini akan menjadikan peraturan kesejahteraan hewan di Indonesia, dan ketentuan kesejahteraan ...
Potensi pembentukan Joint Development Area sebagai pengaturan sementara antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Laut Ambalat

Wijaya, Jeshua Marpi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

UNCLOS 1982 memberikan solusi alternatif terhadap negara yang memiliki delimitasi batas maritim untuk melakukan JDA dengan negara lain. Indonesia dan Malaysia masih memiliki wilayah sengketa yang sampai saat ini belum ...
Perlindungan hak anak terhadap korban kekerasan seksual di rumah aman

Pribadi, Ghina Setyowati (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Setiap anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, sehingga anak memiliki hak-hak dasar yang harus dibantu dipenuhi oleh pihak lain, karena anak belum dapat memenuhi hak-hak yang ia ...
Penerapan Restorative Justice dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum

Kirana, Nabilah Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Restorative justice merupakan suatu bentuk pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengaturan mengenai pendekatan ...
Tinjauan tentang pertanggungjawaban penyedia jasa keuangan financial technology dalam tindak pidana pencucian uang

Djakaria, Giovani Anggasta Handoko (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Financial Technology merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan ...
Menjamin efektivitas batas usia perkawinan anak dari ketentuan dispensasi dan perluasan perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Patricia, Daniela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Tingginya angka perkawinan dini di Indonesia menjadi salah satu pokok masalah yang dihadapi sampai sekarang dengan terus terjadinya peningkatan setiap tahun, sering kali perkawinan dini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor ...
Legalitas Air Defense Identification Zone (ADIZ) Indonesia berdasarkan hukum internasional

Setiadi, Kevin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara atau yang biasa disingkat sebagai PP Pamwilud. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari ...
Legalitas dokumen pre-emptive strike terhadap prinsip self defense serta tinjauan yuridis terhadap imminent threat sebagai persyaratan penerapan pre-emptive strike

Januari, Fitra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Penulisan hukum ini berfokus pada suatu doktrin yang belum ada legalitasnya dalam hukum internasional. Doktrin tersebut adalah doktrin pre-emptive strike, doktrin tersebut merupakan suatu kebijakan politik Amerika yang ...
Analisis penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku pembukaan rekening mengenai klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi di Bank X, Y, dan Z

Hutagalung, Mia Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, ...
Tinjauan terhadap peraturan dan eksekusi jaminan fidusia atas akad murabahah oleh Bank Syariah X berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Refliana, Veriant Rifqi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Bank Syariah memiliki produk pembiayaan yang salah satunya adalah akad pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya ...
Analisis yuridis perjanjian baku di dalam keanggotaan Bioskop XXI terhadap konsumen bioskop ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Bustaman, Albert Laurie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kemajuan teknologi saat ini membantu kehidupan manusia dari hal yang sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Adanya kemajuan teknologi membuat segala informasi menjadi serba cepat, mudah, dan efisien. Seiring dengan ...
Analisis hukum tentang pembuktian tidak langsung (Indirect Evidence) dalam kasus Kartel menurut Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Herawan, Josyellin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Skripsi ini akan membahas perihal penerapan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama terfokus ...
Akibat hukum dari tidak terpenuhinya prosedur pemanggilan pemegang saham atas hasil keputusan rapat umum pemegang saham terhadap pihak ketiga yang beritikad baik

Mesakh, Moses (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Ada beberapa opsi bagi para pengusaha di Indonesia maupun pihak asing untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya, salah satu yang diminati oleh para pengusaha ialah Perseroan Terbatas dengan pertimbangan yang beragam. ...
Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan di Indonesia

Ramadani, Moch Januar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep Restorative Justice ...
Tinjauan yuridis keberlakuan nama domain sebagai benda jaminan fidusia di Indonesia

Faira, Xena Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Perkembangan zaman semakin maju dan membuat gaya hidup manusia berubah khususnya penggunaan internet. Pengaruh internet pada kehidupan manusia membuat dampak yang besar, saat ini semua orang menggunakan internet dari anak ...

Now showing items 176-200 of 224

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2021: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account