Abstract:
Di Indonesia, korban pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini seringkali diabaikan dalam pemenuhan haknya untuk memperoleh restitusi. Dalam proses peradilan hanya terfokus pada permasalahan mengenai akibat hukum yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan dan seringkali mengabaikan hak-hak dan akibat yang dialami oleh korban dari tindakan kejahatan tersebut. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksananya. UU ini dibuat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan perlidnugan terhadap hak-hak korban, salah satunya adalah hak untuk memperoleh restitusi. Berdasarkan UU ini, semua korban diberikan pilihan untuk mrngajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK. Akan tetapi, ternyata adanya masalah yang timbul akibat dalam implementasi mekanisme untuk mendapatkan restitusi bagi korban tersebut. Masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas restitusinya, sehingga perlu dianalisis dengan menggunakan Statuta Roma sebagai tolak ukur, karena ketentuan Statuta Roma ganti rugi yakni kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dirumuskan secara jelas dan dalam pelaksanaannya efektif.
