UNPAR Institutional Repository
→
06. Undergraduate Theses
→
Law
→
2023
→
Recent submissions

2023: Recent submissions

Now showing items 101-125 of 206

Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa Seluncur Es X berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Wirakara, Rifka Isabella Rahadiani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Manusia dalam menjalani kehidupan memiliki pemenuhan kebutuhan hidup, di antaranya pemenuhan kebutuhan jasmani. Olahraga seluncur es merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di atas permukaan es. Minat masyarakat ...
Pemberlakuan ketentuan Program Padat Karya Tunai (PKT) sebagai salah satu Program Pemberdayaan Sosial ditinjau dari prinsip Program Padat Karya

Basana, Mikhail Johan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ...
Urgensi pengaturan hukum terkait penggunaan Smart Contract di Indonesia

Patricia, Anisa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Teknologi yang banyak membantu kehidupan manusia merupakan suatu hal yang terus berkembang pesat dan tidak dapat dihindari, dimana salah satunya ialah kehadiran Smart Contract yang membantu pekerjaan manusia dalam aspek ...
Legalitas status kepemilikan oleh penerbit atas publikasi buku yang dibentuk oleh Bot Writer selaku Artificial Intelligence ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sibagariang, Arless Richardo Yusuf (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Artificial Intelligence atau lebih dikenal dengan kecerdasan buatan merupakan suatu teknologi baru di revolusi industri 5.0 yang sudah memanfaatkan kecanggihannya untuk bisa meniru dan mengikuti tingkah perilaku manusia ...
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang kehilangan uang dalam rekening tabungan akibat penipuan oleh pihak luar bank melalui layanan perbankan digital

Mutiha, Sonia Indira (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Layanan perbankan digital merupakan salah satu produk hasil digitalisasi perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraannya yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi pada layanan perbankan. Akan ...
Keyakinan hakim memberikan Putusan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) pada pelaku tindak pidana

Sihotang, Gabriella Dinida (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Banyak perubahan ketentuan saat pembaharuan KUHP dilakukan lewat pengesahannya UU 1/2023-KUHP. Salah satu pembaharuan yang ingin diterapkan dalam KUHP adalah mengubah hukum pidana yang bersifat absolut/ kaku menjadi hukum ...
Pertanggungjawaban hukum atas malpraktik yang dilakukan oleh dokter asing yang bekerja di lembaga kesehatan atau yang bekerja mandiri

Ariella, Hereva (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia melihat pada zaman ini banyak dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia. Namun dalam banyaknya dokter ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen dalam pembuatan tato permanen di Studio Tato berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sari, Dessy Permata (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Perkembangan seni yang semakin marak dan terus berkembang termasuk tato permanen. Bermacam-macam alasan seseorang menggunakan tato permanen pada tubuhnya yaitu antara lain sebagai simbol ekspresi diri, penghargaan, dan ...
Analisis yuridis mengenai lembaga yang diperlukan dalam industri balet di Indonesia dalam upaya penegakan hukum hak cipta atas sebuah ciptaan dalam bentuk koreografi

Leilani (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Koreografi merupakan salah satu obyek yang dilindungi Hak Cipta nya oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta dari sebuah koreografi masih banyak dilanggar khususnya untuk koreografi ...
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pihak bank umum yang menyelenggarakan layanan perbankan digital atas kebocoran data pribadi nasabah

Pangestu, Daveney Isabelle (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Perkembangan teknologi dan informasi pada era digital ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mendorong digitalisasi aktivitas operasional dan layanan kepada Nasabah ...
Perlindungan anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Juncto Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Karyadi, Priscilla Oktavia (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Anak berhak secara mutlak untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai anak seperti pengasuhan yang menjamin kehidupannya, tempat tinggal, tumbuh kembang, serta perlindungan yang mana hak ini sulit untuk diwujudkan apabila anak ...
Analisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fernanda, Adelia Rizky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau ...
Konsistensi antara ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan mengenai hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Ridwan, Azura Salsabila (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Setelah ditetapkannya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023 terdapat ketentuan mengenai larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dirumuskan ...
Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban bagi lesbian gay biseksual transgender dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Sihaloho, Andreas (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Keberadaan LGBT di Indonesia terus berkembang di lingkup masyarakat seiring perkembangan zaman yang ada. Begitupun dengan keberadaannya di Kota Pariaman. Di Kota Pariaman terdapat adanya Peraturan Daerah yang mengatur ...
Penerapan konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana perkosaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Wiranatajaya, Abraham Benedictus Adhi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Di Indonesia, terdapat pemahaman tentang berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, serta Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Pidana sendiri ...
Problematika dalam ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional ditinjau dari perspektif manajemen hukum

Guslandi, Ariel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik ...
Tanggung jawab dalam hukum internasional atas penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata di Afghanistan

Sukamto, Egy Wira Dharma (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Ranjau darat merupakan perangkat yang digunakan manusia untuk melumpuhkan musuh saat terjadinya konflik bersenjata. Dengan banyaknya penggunaan ranjau darat dalam konflik bersenjata khususnya di Afghanistan, maka ...
Kriminalisasi opsi Biner

Kusnadi, Ivan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Pengturan mengenai opsi biner ini masih belum jelas dan belum ada regulasi yang secara pasti mengatur tentang opsi biner. Opsi biner ini sekarang bisa dikaitkan dengan perjudian, akan tetapi apakah tepat jika opsi biner ...
Pembatasan definisi korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Utami, Prisca Aulia Dewi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Aksi terorisme seringkali menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror, aksi terorisme biasanya dilandasi oleh kepercayaan ...
Partisipasi orang asli Papua dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Renwarin, Elisabeth Melanisasi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Penelitian ini pada dasarnya membahas partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi ...
Analisa terhadap putusan hakim atas perbuatan cabul sebagai perbarengan perbuatan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr

Pangaribuan, Hefranza Bellashera Maria (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan hakim di persidangan dalam menyelesaikan perkara. Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr, terdakwa dalam surat tuntutan dituntut 9 tahun penjara atas tindak pidana ...
Kajian tentang praktik jasa layanan nikah sirri online secara Islam menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Elektronik

Ashari, Virginia Putri (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Perkawinan menurut hukum Islam didefinisikan sebagai perkawinan yang disertai dengan akad yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan dinilai absah dan tunduk ...
Kebijakan mengenai pengelompokan dan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Barang Mewah dalam rangka pemenuhan tujuan pajak di Indonesia

Isakh, Carlo Emilio (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Pada penulisan hukum ini akan fokus membahas dan meneliti secara mendalam kebijakan pajak terhadap barang mewah di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman maka terjadi perubahan pandangan dan penilaian terhadap barang mewah. ...
Tanggung jawab operator bus pariwisata terhadap penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Albinagii, Galih Djoyo (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Operator Bus Pariwisata terhadap penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat perlindungan ...
Konstruksi unsur Mens Rea sebagai syarat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pelunasan denda sebagai pidana pokok korporasi

Rahmah, Aida Annisa (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Perkembangan sektor ekonomi dewasa ini semakin pesat dibuktikan dengan banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu perkumpulan yang disebut sebagai korporasi. Dengan berdirinya berbagai korporasi ...

Now showing items 101-125 of 206

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Collection
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Recently added

2023: Recent submissions

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Collection

My Account