Abstract:
Keberadaan LGBT di Indonesia terus berkembang di lingkup masyarakat seiring
perkembangan zaman yang ada. Begitupun dengan keberadaannya di Kota Pariaman. Di Kota
Pariaman terdapat adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai LGBT yang dimana hal
itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Kota Pariaman tentang Ketentraman
dan Ketertiban khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 25. Penerapan peraturan ini diterapkan
sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya tindak asusila LGBT karena dianggap akan
berdampak yang buruk pada masyarakat secara luas dan melihat masyarakat Pariaman yang
kental dengan nilai-nilai keagamaan yaitu Islam dan juga untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat Pariaman. Dari penerapan peraturan itu menimbulkan perdebatan
salah satunya dari Lembaga Human Rights Watch yang menyampaikan Peraturan Daerah yang
diterbitkan oleh Pariaman merupakan peraturan yang “tidak konstitusional” dan
“diskriminatif”. Sehingga tujuan dari skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana
penerapan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Pariaman yang mengatur
tentang LGBT tersebut dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan juga dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mengingat dalam kasus ini perlu dilihat apakah ketentuan
dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur khususnya mengenai LGBT sesuai dengan
pembatasan yang sebagaimana untuk mengatur ketentraman dan ketertiban umum dan juga
memiliki tolak ukur seperti dalam ketertiban dan ketentraman umum untuk mengatur kelompok
LGBT tersebut. Selanjutnya terkait dengan asas materi muatan yang terkandung dalam kedua
pasal tersebut yang mengatur LGBT, sehingga hal ini lebih khusus melihat kejelasan tujuan,
kejelasan rumusan dan begitupun dengan konsistensi dari peraturan yang berada diatasnya dari
kedua pasal tersebut.
