Browsing Law by Author "Ulfah, Maria"

Now showing items 1-19 of 19

Analisis Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan percobaan dan keturutsertaan dalam kasus penguasaan narkotika oleh Rudi Mahmud

Danusubroto, Alexia Sonia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis makna “menguasai narkotika” yang menjadi unsur yurids dalam tindak pidana di Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) ...
Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.

Gumilang, Ray Maulvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa ...
Analisis pertimbangan hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM

Hutapea, Yosi Fanny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Putusan hakim merupakan cerminan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian putusan hakim haruslah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim mencermati fakta-fakta ...
Diskresi pejabat kepolisian tentang penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa push up dan squat jump kaitannya dengan asas legalitas

Savero, Giandiera (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki kebebasan untuk bertindak. Namun, terkadang kebebasan tersebut sering disalahgunakan sehingga menyebabkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada khusunya dalam ...
Dugaan tindak pidana perdagangan orang melalui pengantin pesanan (mail order bride) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Manora, Gisela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dapat terjadi dengan modus pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan ...
Kemungkinan alasan penghapus pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Hernadi, Henry Sugiharto (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penulisan hukum ini berbentuk studi kasus membahas Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan penggunaan alasan penghapus ...
Kewenangan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia

Madjid, Rizaldy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditinjau berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam ...
Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan

Tanuwijaya, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu penegakan hukum di Indonesia melalui hukum pidana. Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga tidak ...
Pembagian hasil kejahatan sebagai akibat dari perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri

Ali, Muhammad Aldyva Ferdianza Yahya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pembagian aset hasil kejahatan (sharing the proceeds of crime) merupakan tindak lanjut setelah aset hasil kejahatan, dalam hal ini kejahatan korupsi, berhasil dirampas dan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan ...
Pengaturan jangka waktu grasi dan perubahannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia

Hasudungan, Eldridge Mikha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Grasi merupakan bentuk upaya Terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden. Adanya grasi yang dimohonkan oleh Terpidana khususnya Terpidana mati juga dapat menunda pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana mati tersebut. ...
Perlindungan hukum masyarakat sekitar terhadap penggunaan pengeras suara di bangunan Gedung Ibadah Agama Islam

Ghazala, Myra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penggunaan pengeras suara di bangunan gedung ibadah agama Islam merupakan wujud dari perkembangan teknologi dan hak kebebasan beragama. Penggunaan pengeras suara di bangunan gedung ibadah agama Islam dirasakan memberi ...
Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Amelita, Siti Roza (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas mengenai persyaratan ideal yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi seorang justice collaborator serta bentuk perlindungan yang ideal bagi justice collaborator dalam tindak pidana ...
Pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan hukuman fisik terhadap murid

Afriyadi, Irfan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama yang salah satunya adalah mendidik. Dalam mendidik peserta didiknya, guru sering memberikan hukuman fisik agar peserta didik tersebut menjadi disiplin. Hukuman ...
Problematik kriminalisasi tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Ketertiban umum

Leo, Michelle (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis problematik dalam kriminalisasi tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis yang terdapat pada Pasal 40 Huruf C juncto Pasal 61 ayat (1) Peraturan ...
Problematika penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi

Putra, Fahmi Mulya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Setiap orang mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang dan harus dihargai keberadaannya. Salah satu pengaturan mengenai hak bagi setiap orang dapat di lihat ...
Relevansi pembuatan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana warga negara asing yang berada di Indonesia dan narapidana warga negara Indonesia yang berada di negara lain

Putri, Yoshimin Rizkyani Parman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mudahnya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Banyaknya warga negara asing yang tinggal di negara lain memiliki kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan ...
Tindakan atas hak konsumen dan delik pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan hukum perlindungan konsumen Indonesia

Bianca, Ketty (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Setiap konsumen memiliki sembilan hak yang dijamin oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ...
Tindakan perundungan (bullying) dalam hukum pidana Indonesia

Putri, Emmi Wahyu Setyo Agus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Perundungan berdasarkan fakta yang dimiliki oleh orang lain terjadi pada anak, remaja, dan orng dewasa. Masalah tersebut terjadi di keluarga, lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain anak, serta di tempat kerja. Baik ...
Tinjauan yuridis mengenai pemutusan hubungan kerja pekerja dengan alasan kesalahan berat yang tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

Manurung, Panji Uli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar dalam menggerakkan pembangunan, namun di lain pihak akan menimbulkan masalah apabila tidak tepat penanganannya. Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin ...

Now showing items 1-19 of 19

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Author "Ulfah, Maria"

Browsing Law by Author "Ulfah, Maria"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account