Browsing by Advisor "Yusuf, Asep Warlan"

Now showing items 1-20 of 29

Analisis tindakan hukum terhadap pengalihan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Maghfira, Talita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. ...
Fungsi diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam negara hukum yang demokratis

Rahman, Harris (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang fungsi diskresi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelasanaan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini menjadi penting untuk diteliti ketika Peraturan ...
Fungsi hukum dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer yang dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

Arby, Novita (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara agresif tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup telah mengakibatkan peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dampak dari ...
Fungsi hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam upaya mewujudkan tertib berlalu lintas

Simamora, Daniel Hasiholan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penulisan hukum ini akan membahas tentang bagaimana fungsi hukum terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Indonesia. Upaya mewujudkan ...
Fungsi pengaturan pengelolaan limbah dan sampah elektronik (E-Waste) di Kota Bandung

Mulya, Putra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Pengguna elektronik pada saat ini sudah sangat banyak di Indonesia, dan ditambahnya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat para pengguna elektronik mengganti alat elektroniknya yang lama dengan yang baru. ...
Implikasi hukum bagi Negara Indonesia terhadap kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris

Caesarean, Johan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Pada tanggal 22 April 2016, Indonesia menandatangani perjanjian tambahan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), yaitu ...
Implikasi hukum dari reklamasi Teluk Benoa ditinjau dari aspek penataan ruang dan lingkungan hidup

Budiman, Tubagus Thoriq Fathul Arham (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Teluk Benoa adalah salah satu wilayah pesisir yang terletak di pulau Bali dan dimanfaatkan sumber daya alamnya. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa status konservasi teluk Benoa dari yang ...
Implikasi hukum terhadap kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

Natasasmita, Idham Barkah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Bandung mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dalam Hal ini Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 belum memenuhi ketentuan luas Ruang Terbuka Hijau yang ...
Implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan asas kepentingan umum

Ginting, Dimas Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini bermaksud menganalisis implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dan kaitannya dengan asas kepentingan umum. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana transportasi ...
Implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap fungsi izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Amri, Fauzi Hadi Al (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Demi meningkatkan taraf perekonomian suatu negara, sistem penanaman modal yang efisien mutlak diperlukan. Sistem OSS yang hadir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan ...
Kedudukan dan kekuatan hukum peraturan menteri terkait dengan pembentukan peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan Indonesia

Jihad, Senaya Sahara (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tata urutan peraturan perundang-undangan di indonesia telah berubah sebanyak empat (4) kali seiring perubahannya banyak permasalahan dan inkonsistensi pemerintah dalam menyempurnakan tata urutan peraturan perundang-undangan. ...
Kedudukan hukum dan pendayagunaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program

Efrina, Zahra Alfalah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Untuk mengurangi dan menghindari kerusakan lingkungan hidup, serta memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program, Undang-Undang ...
Kedudukan hukum surat rekomendasi gubernur dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara

Satya, Hilman Adli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi vital bagi wilayah di Bandung Raya, Kawasan Bandung Utara dalam (KBU) telah mengalami penurunan fungsi akibat dari pengalihfungsian lahan secara besar ...
Kekuatan hukum dari izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif dalam penyelenggaraan tata bangunan di Kota Bandung

Nastassja, Nadja Lenka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penelitian ini menganalisis mengenai Hukum Administratif dan juga Hukum Tata Ruang, hal yang diangkat adalah mengenai Kekuatan hukum izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan ...
Kekuatan hukum TAP MPR yang masih berlaku menurut Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Arapenta, Joshua Nicholas (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Sejarah sistem pemerintahan negara di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini, menunjukan bahwa hukum yang mengatur mengenai kedudukan suatu Lembaga di dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia dapatlah ...
Kewenangan peradilan umum dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kebijakan dewan pers

Irawan, Lifana Clarissa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Dalam era modern ini, perkembangan pers yang semakin pesat perlu dikontrol melalui peraturan dan kebijakan, yang kemudian diawasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang ...
Kewenangan satuan tugas illegal fishing dalam penegakan hukum di bidang perikanan

Utomo, Bayu Prasetyo (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Illegal fishing merupakan suatu masalah maritim yang serius berdampak pada perekonomian sehingga perlunya penegakan hukum luar biasa dan sebagai bentuk penegekan kedaulatan Negara, sehingga Presiden Joko Widodo membentuk ...
Pendayagunaan instrumen insentif dan disinsentif dalam kaitannya dengan kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Barus, Caros Imanuel Tuhervan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu sudah sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup ...
Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran DAS Citarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ganesworo, Muhammad Galing (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penerapan peraturan instrumen ekonomi dalam pengolahan limbah medis dan upaya menjaga kualitas air

Sundusyah, Siti Khamila Khansa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan dari hasil produksi limbah B3 terhadap pencemaran air, yang dikaji dengan Peraturan Pemerintah ...

Now showing items 1-20 of 29

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

Browsing by Advisor "Yusuf, Asep Warlan"

Browsing by Advisor "Yusuf, Asep Warlan"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

My Account