Abstract:
Pengguna elektronik pada saat ini sudah sangat banyak di Indonesia, dan ditambahnya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat para pengguna elektronik mengganti alat elektroniknya yang lama dengan yang baru. Sehingga alat elektronik yang sudah tidak digunakan tersebut dapat kita sebut sebagai e-waste atau sampah elektronik dan limbah elektronik. Di Indonesia khususnya di Kota Bandung sampah dan limbah elektronik masih banyak ditemukan dan disatukan dengan sampah domestik, sedangkan dalam sampah dan limbah elektronik mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat berdampak kepada kesehatan lingkungan hidup. Karena itu diperlukan peran dari pemerintah untuk dapat melakukan pengendalian mengenai pencemaran yang dikarenakan oleh sampah dan limbah elektronik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk malakukan pengendalian pencemaran agar dapat memberikan dan menjaga lingkungan hidup yang sehat.
Dalam penulisan hukum ini yang berbentuk skripsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, akan dijelaskan apa saja tindakan pemerintah yang perlu dipenuhi khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat perlu diwujudkan melalui tindakan-tindakan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Juga, akan dibahas apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban tersebut.
