Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia mengatakan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Artinya, dalam penjatuhan pidana harus ...

Berkaitan dengan upaya comprehensive extra ordinary measures dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ...

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan ancaman ...

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep Restorative Justice ...

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dikenal dengan adanya proses sita. Selama proses pemeriksaan perkara, dapat terjadi perkara pidana dan perkara perdata membutuhkan barang yang sama untuk disita. ...

Pada tahun 2019, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor ...

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak ...

Kejahatan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dalam keadaan demikian, kita dapat melakukan pembelaan diri yang dalam KUHP dikenal ...

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP dikaitkan dengan asas lex ...

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (adjudication as tool of social conflict resolution). Namun dalam prakteknya ternyata ...