Browsing Law by Advisor "Prastowo, Robertus Bambang Budi"

Now showing items 1-20 of 66

Analisis mengenai hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat serta mengenai kekuatan pembuktian dari saksi ahli studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 68/Pid.B/2016/PN. Tjt

Pangestu, Jenirosa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia mengatakan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Artinya, dalam penjatuhan pidana harus ...
Analisis mengenai keputusan direktur utama BUMN yang mengandung resiko bisnis dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

Octaviana, Nadya Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)
Analisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fernanda, Adelia Rizky (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau ...
Analisis yuridis korupsi sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime)

Sihombing, Tanty Ingrid (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan merugikan negara pada khususnya. Karena merupakan kejahatan luar biasa, maka pengaturan tindak pidana korupsi pun sangatlah ...
Analisis yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi diluar sistem peradilan pidana

Sihaloho, Jonathan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Berkaitan dengan upaya comprehensive extra ordinary measures dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu di kritisi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ...
Analisis yuridis terhadap betting virtual property dikaitkan dengan pengaturan perjudian online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Junkarnaen, Andreas Johanes (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Betting dengan menggunakan virtual property seringkali dianggap sebagai suatu yang tidak melanggar hukum mengingat belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai hak-hak kebendaan dari virtual property tersebut, selain ...
Ancaman sanksi pidana yang sama terhadap permufakatan jahat dan tindak pidana selesai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Burhan, Alicia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan ancaman ...
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Siregar, Jane Angelica Bunbunan Uliarta (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun ...
Efektivitas tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) terhadap pelanggaran lalu lintas Kota Bandung di Polda Jabar

Sutrisno, William Fernando (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)
Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

SAYOJANAGANDHI, NI LUH PUTU DEWI (SAYOJANAGANDHI, NI LUH PUTU DEWI, 2021)

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) adalah unsur baru yang hadir dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan eksistensinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua ...
Fenomena trading online menggunakan broker asing ilegal dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia

Timotius, Steven (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Berkembangnya teknologi informasi dan kemudahan akses internet membuat kegiatan trading online semakin mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja. Untuk melakukan kegiatan ini, diperlukan peran broker sebagai penghubung ...
Gacha/Lootbox pada permainan online dikaitkan dengan pengaturan tindak pidana perjudian di Indonesia

Hiustar, Jovansen (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Gacha/lootbox sering kali dianggap oleh masyarakat di Indonesia bahwa permainan tersebut hanya bersifat rekreatif saja untuk bersenang-senang dan tidak termasuk sebagai suatu perjudian. Sehingga, banyak sekali orang memainkan ...
Kajian mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam beberapa kasus Tipikor di BUMN yang didalamnya memiliki substansi prinsip Business Judgment Rule

Aldiono, Putranto (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Business Judgment Rule merupakan prinsip yang sering digunakan sebagai bahan pembelaan bagi direksi suatu perseroan dalam kasus Tipikor di BUMN. Seorang direksi dalam membuat keputusan dari setiap aktivitas dan rencana ...
Kebijakan kriminal terhadap peraturan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam hukum pidana Indonesia

Hogiawati, Marleen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis mengenai dekriminalisasi terhadap pengaturan tentang tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam RUU KUHP. Analisis akan dilakukan dengan menguji dekriminalisasi ...
Kebijakan perumusan pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) sebagai sarana mengurangi disparitas pidana

Azzahra, Kareleony (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Disparitas pidana adalah perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana yang sama. Disparitas dalam putusan pidana dapat terjadi karena adanya jarak antara minimal dan maksimal hukuman dalam setiap tindak pidana. Selain ...
Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan di Indonesia

Ramadani, Moch Januar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep Restorative Justice ...
Kedudukan hukum kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan di Indonesia

Ramadani, Moch Januar (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep Restorative Justice ...
Kedudukan sita pidana dan sita perdata dalam proses dan pelaksanaan putusan

Dharmawan, Gabriella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dikenal dengan adanya proses sita. Selama proses pemeriksaan perkara, dapat terjadi perkara pidana dan perkara perdata membutuhkan barang yang sama untuk disita. ...
Kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Fajri, Kirana Nur (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Penyadapan adalah kegiatan merekam pembicaraan seseorang yang dilakukan dengan diamdiam. Penyadapan secara sah dilakukan oleh lembaga penegak hukum dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ...
Kerancuan penafsiran dan penggunaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Gustivani, Muchlis (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2017)

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena hukum yang banyak terjadi saat ini. Masalah tindak pidana korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara atau ...

Now showing items 1-20 of 66

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Advisor "Prastowo, Robertus Bambang Budi"

Browsing Law by Advisor "Prastowo, Robertus Bambang Budi"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account