Abstract:
Betting dengan menggunakan virtual property seringkali dianggap sebagai suatu yang tidak melanggar hukum mengingat belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai hak-hak kebendaan dari virtual property tersebut, selain itu penegakan hukum dari tindak pidana siber (cybercrime) yang memiliki sifat unik karena mengabaikan batasan-batasan fisik yang telah diterapkan oleh negara-negara sehingga berakibat pada tidak dapat dibatasinya cybercrime pada suatu teritorial suatu negara saja. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan perbuatan betting menggunakan virtual property, serta bagaimana penegakan pasal-pasal dalam UU ITE jika pelaku pidana berada di luar wilayah indonesia yang mengharuskan undang-undang ini memiliki sifat extraterritorial jurisdiction. Metode penelitian dari skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber-sumber hukum baik dalam bentuk primer seperti peraturan perundang-undangan Indonesia dan Perjanjian Internasional, maupun sekunder seperti doktrin para ahli hukum, baik ahli hukum di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan betting dengan menggunakan virtual property telah memenuhi unsur-unsur perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE karena dalam hal ini perbuatan betting tersebut seringkali menggunakan putusan perlombaan sebagai dasar perjanjiannya serta penguasaan atas virtual property tersebut diketahui dapat memberikan keuntungan pada penguasanya, namun terkait penerapan ketentuan dalam UU ITE terhadap pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia masih belum dapat diterapkan karena memiliki hambatan-hambatan yakni kedaulatan dan hukum dari tempat si pelaku berada.
