Browsing Law by Advisor "Meliala, Nefa Claudia"

Now showing items 1-20 of 27

Analisis penerapan pasal tindak pidana suap atau gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi serta unsur penyertaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Budi Mulya

Tiara, Elfira Dela (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Kasus Bank Century yang menjerat banyak instansi terutama Bank Indonesia sebagai pengambil keputusan awal, seperti keputusan untuk menyelematkan Bank Century dari tekanan likuiditas dibanding menutup Bank Century yang ...
Hak mengajukan upaya hukum oleh korban kejahatan atau keluarganya sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan

Ligasetiawan, Edwin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkaitan dengan kedudukan, hak, dan perlindungan bagi korban kejahatan atau keluarganya. Dalam sistem peradilan pidana korban ...
Implementasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap wartawan terkait penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam media online

Tanjung, Aninditha Berlianti (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Seorang anak pada dasarnya memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga berlaku bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Namun, pada kenyataannya seringkali hak tersebut justru tidak didapatkan ...
Keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas tujuh tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ellysia, Vania Adi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Di dalam setiap aspek kehidupan sosial, masyarakat tidak akan terlepas dari kejahatan yang menjadi marak setiap waktu. Kejahatan sebagai tindak pidana tidak akan dilepaskan dari pelaku, korban, dan keterlibatan masyarakat. ...
Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi dalam hal pelaku meninggal dunia dan ahli waris tidak ditemukan

Waruwu, Nur Pintaria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Negara Republik Indonesia adalah negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warga negaranya harus berdasarkan hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara ...
Pasal penyebaran berita bohong dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan kebebasan pers

Felicia, Gladys (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pers yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan karena memiliki peran yang penting bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal, maka Pers dilindungi oleh ...
Pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan perantara dalam jual beli narkotika berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Iskandar, Dennis Nathaniel (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa suatu tindak pidana disebut ke dalam strafbaar feit, yang di dalam strafbaar feit sendiri membahas mengenai suatu rumusan pasal yang ada di dalam tindak ...
Penerapan konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana perkosaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Wiranatajaya, Abraham Benedictus Adhi (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Di Indonesia, terdapat pemahaman tentang berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, serta Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Pidana sendiri ...
Penerapan konsep Restorative Justice dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik

Alexander, Jan (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2024)

Penelitian ini membahas penerapan konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai pendekatan inovatif dalam penanganan perkara tindak pidana pecemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ...
Pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tersangka/ terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan ahli waris menolak warisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Panjaitan, Arif Frengki Fernando (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangna negeri yang disebabkan oleh perbuatannya. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya ...
Penggantian jenis kelamin non hermaprodit dalam praktik hukum di Indonesia : studi Putusan MA Nomor 3479 K/Pdt/2022

Lestyanto, Lintang Kinanti (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Penelitian ini mengkaji legalitas penggantian jenis kelamin non hermaprodit di Indonesia.Non hermaprodit adalah keadaan seseorang secara biologis yang tidak didiagnosa hermaprodit. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan ...
Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada korporasi yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi

Imanuel D.M., Justin Felix (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Praktik tindak pidana korupsi merupakan praktik yang membawa kerugian yang sangat besar bagi negara. Maka dari itu jika kita melihat kedalam tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri kita dapat menemukan ...
Penyimpanan benda sitaan negara dikaitkan dengan pemulihan aset bagi korban tindak pidana

Viviane, Vanessa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Korban adalah pihak yang paling dirugikan saat terjadinya suatu tindak pidana namun seringkali perlindungan terhadapnya tidak sebanding dengan kerugian yang ia derita karena kedudukannya dalam sistem peradilan pidana diambil ...
Perbedaan perspektif antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan

Turnip, Zeptha Lewik (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pertanggungjawaban pidana menyangkut kejahatan terhadap benda virtual dalam game online dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Christian, Ivan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)

Game Online merupakan salah satu aplikasi berbasis internet yang paling populer di Indonesia. Dalam Game Online sendiri terdapat berbagai macam transaksi, termasuk diantaranya adalah transaksi benda virtual dengan alat ...
Pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Safira, Dea Noor (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2020)

Partai politik adalah salah satu elemen terpenting dalam negara demokrasi sebagai wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi nya kepada penguasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu partai politik tidak lagi ...
Tinjauan ketentuan pidana terhadap pelaku penolak vaksinasi Covid-19 menurut hukum pidana Indonesia

Siregar, Jovita Putri Nauli (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2023)

Pandemi Covid-19 telah mencetuskan dampak negatif, khususnya bagi aspek kesehatan masyarakat. Salah satu dampak negatif pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan masyarakat ialah dalam hal jumlah kasus positif penyakit infeksi ...
Tinjauan terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan kasus tersebarnya video asusila

Wijaya, Nicholaus Edward (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2022)

Dengan semakin derasnya arus revolusi elektronik yang membawa serta kemudahan untuk mentransmisikan berbagai macam informasi dan/atau dokumen elektronik dari satu orang kepada yang lainnya, nilai-nilai yang dipegang teguh ...
Tinjauan terhadap kewenangan praperadilan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka : studi kasus Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Pratiwi, Ayudhia Debora (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pada hakikatnya, Lembaga Praperadilan merupakan alat pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan ...
Tinjauan terhadap kriteria pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana kasus korupsi sebagai Extra Ordinary Crimes (EOC)

Chasanah, Puti Ryanda Wahyuning (Program Studi Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2021)

Presiden selaku kepala Negara memiliki suatu hak prerogatif yang diamanatkan oleh Negara melalui konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak prerogatif ...

Now showing items 1-20 of 27

Search UNPAR-IR

Advanced Search

Browse

All of UNPAR Institutional Repository
This Community
- By Issue Date
- Authors
- Titles
- Subjects
- Advisor

Browsing Law by Advisor "Meliala, Nefa Claudia"

Browsing Law by Advisor "Meliala, Nefa Claudia"

Search UNPAR-IR

Browse

All of UNPAR Institutional Repository

This Community

My Account