Abstract:
Korban adalah pihak yang paling dirugikan saat terjadinya suatu tindak pidana namun seringkali perlindungan terhadapnya tidak sebanding dengan kerugian yang ia derita karena kedudukannya dalam sistem peradilan pidana diambil alih oleh negara. Salah satu kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana adalah kembalinya benda sitaan yang merupakan hak miliknya dalam kondisi baik namun konstruksi berpikir yang ada saat ini memandang benda sitaan yang merupakan salah satu hak korban hanya sebagai kepentingan pembuktian serta benda sitaan dimungkinkan untuk disimpan dalam lebih dari satu instansi sehingga berangkat dari pemikiran tersebut penyimpanan benda sitaan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dijamin berada dalam kondisi yang baik padahal tahap penyimpanan tersebut memiliki hubungan kausal dengan kembalinya benda sitaan dalam kondisi baik ke tangan pemiliknya dan membawa dampak terhadap terlaksananya suatu rangkaian konsep pemulihan aset. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai penyimpanan benda sitaan negara terkait tindak pidana di Indonesia telah mengakomodasi hak korban untuk memperoleh kembali benda sitaan dalam keadaan baik dan apakah diperlukan pembentukan sebuah peraturan perundang - undangan payung terkait penyimpanan benda sitaan negara guna mengakomodasi hak korban. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif namun didukung pula dengan hasil wawancara terbatas dengan instansi – instansi terkait yang penulis peroleh.
