Abstract:
Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa suatu tindak pidana disebut
ke dalam strafbaar feit, yang di dalam strafbaar feit sendiri membahas mengenai suatu rumusan
pasal yang ada di dalam tindak pidana. Unsur yang harus ada di dalam rumusan pasal yaitu unsur
subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri mengatur mengenai niat atau sikap batin
dilakukannya suatu tindakan, sedangkan usnur objektif mengatur mengenai suatu perbuatan yang
dilakukan. Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila kedua
unsur tersebut diepenuhi dan dapat dibuktikan, namun di dalam tindak pidana khusus seperti
narkotika rumusan pasal tersebut tidak mengandung unsur subjektif mengenai kesalahan tetapi
hanya pelaku saja. Dalam hal ini seharusnya suatu rumusan pasal harus memiliki unsur objektif
dna unsur subjektif yang mengatur mengenai kesalahan bukan hanya pelaku sebuah tindakan.
Permasalahan ini yang akan dikaji menggunakan metode yuridis normative, dengan tujuan untuk
mengetahui pembutkian unsur kesalahan dalam tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil dari penulisan ini akan menjadi
tolak ukur pihak yang dapat melakukan regulasi undang-undang yaitu pihak legislatif Dewan
Perwakilan Rakyat. Dari hasil penulisan, Penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk melakukan revisi undang-undang supaya dicantumkan unsur kesalahan di dalam
suatu rumusan pasal agar tidak adanya kerancuan anatar teori dan praktik yang dilakukan, serta
memberikan klasidikasi yang lebih konkrit terhadap macam-macam tindak pidana narkotika supaya
sesuai antara apa yang dilakukan dengan sanksi yang di dapatkan.
